Pendidikan GOTAG
pelanggaran HAM
Berita
Foto (72)
-
Komnas Perempuan Desak Integrasi Perspektif Gender dalam Penanganan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Komisi Nasional Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat adanya 3.442 kasus kekerasan berbasis gender
-
PENA 98 Umumkan 8 Kriteria Capres: Tak Pernah Terlibat Pelanggaran HAM hingga Politik Identitas
Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) mengumumkan kriteria calon presiden atau (capres) yang ideal untuk maju di Pilpres 2024.
-
Komnas HAM Diminta Usut Penangkapan Lukas Enembe
aksi mahasiswa Papua tersebut diketahui untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran HAM, pada kasus penangkapan Lukas Enembe.
-
Komnas HAM Harap Jokowi Dukung Upaya Koordinasi dengan Kejagung soal Penyelesaian Yudisial
(Komnas HAM) berharap Presiden Joko Widodo bisa mendukung pihaknya dan Kejagung terkait penyelesaian yudisial sejumlah kasus pelanggaran HAM berat.
-
Mahfud MD Terima Kasih ke PBB yang Apresiasi Pemerintah Soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu
Mahfud MD terima kasih atas apresiasi PBB ke Indonesia atas upaya pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditindaklanjuti Presiden Jokowi.
-
Paperti 98’ dan IKA Usakti Dukung Presiden Jokowi Soal Pemenuhan Hak Korban Tragedi Trisakti 98
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didukung untuk menuntaskan laporan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM).
-
Meningkat 200 Persen, LPSK Terima 7.777 Permohonan Perlindungan Sepanjang 2022
Wakil Ketua LPSK Brigjen Pol (Purn) Achmadi mengatakan bahwa jumlah ini meningkat 232 persen dari sebanyak 2.341 permohonan pada 2021.
-
Mahfud MD Sebut Akan Ada Pelatihan HAM Libatkan Dunia Internasional Untuk TNI-Polri
Mahfud MD mengatakan akan ada pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan dunia internasional bagi personel TNI-Polri .
-
Menkumham: Penyelesaian Yudisial Pelanggaran HAM Berat Bergantung Bukti
Yasonna tidak menampik bahwa beberapa kasus pelanggaran HAM Berat tidak bisa diselesaikan secara yudisial.
-
Ibu Korban Tragedi Semanggi I Kritik Pengakuan Presiden Atas Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tetapi kenyataannya Presiden Jokowi adalah seorang pelindung para terduga pelaku pelanggar HAM berat
-
Mahfud Sebut Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Secara Yudisial Tetap Dilakukan
Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu secara yudisial tetap dilakukan.
-
Alumni Atma Jaya Jakarta: Pertumbuhan Ekonomi Bangkit Tapi Penegakan HAM Masih Jalan di Tempat
Alumni Orange Atma Jaya Jakarta menyebut pertumbuhan ekonomi setelah Covid-19 telah bangkit namun penegakan HAM masih jalan di tempat.
-
Tim PPHAM Sarankan Presiden Jokowi Akui Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
PPHAM yang dipimpin Makarim Wibisono menyarankan Presiden Joko Widodo mengakui secara resmi terjadinya berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat
-
Terima Laporan Akhir Tim PPHAM, Mahfud MD Pastikan Pemerintah Mendorong Untuk Ditindaklanjuti
Mahfud MD menerima laporan akhir dan rekomendasi Tim Pelaksana Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Masa Lalu (PPHAM)
-
Mahfud MD, Kiai, dan Pimpinan PBNU Bahas Penyelesaian Non Yudisial Kasus Pelanggaran HAM Berat 1965
Dialog tersebut digelar guna membahas penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1965.
-
Mahfud MD: Pemerintah Tak Akan Pernah Tutup Jalur Yudisal Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa lalu
Mahfud MD menegaskan proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur yudisial tidak bisa dihapus.
-
Kunci Jawaban PKN Kelas 11 Halaman 20-22 Tugas Kelompok 1.3: Carilah Kasus-kasus Pelanggaran HAM
Berikut kunci jawaban PKN kelas 11 halaman 20-22 Tugas Kelompok 1.3 tentang mencari kasus-kasus pelanggaran HAM.
-
Didesak Lakukan Upaya Hukum Atas Putusan HAM Berat Paniai, Kejaksaan Agung Tegaskan Independensi
Kejaksaan Agung mendapat desakan untuk melakukan langkah hukum lanjutan atas putusan kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua Tengah.
-
Komnas HAM Soroti UU KUHP Baru: Banyak Ketentuan Berpotensi Timbulkan Pelanggaran HAM
(Komnas HAM) menyoroti sejumlah pasal dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru-baru ini disahkan pemerintah dan DPR
-
Jika Tuntutan Tak Didengar, Partai Buruh Ancam Adakan Aksi dengan 25 Ribu Massa Pekan Depan
Partai Buruh membawa sembilan tuntutan dalam aksi unjuk rasa memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved