Pendidikan GOTAG
pelanggaran HAM
Berita
Foto (72)
-
Legislator PDIP: Apa Dasarnya Laporan AS soal Aplikasi PeduliLindungi Melanggar HAM
jika menyangkut soal penanganan Covid-19, Amerika Serikat (AS) sebaiknya berguru kepada pemerintah Indonesia, khususnya tentang aplikasi pelacak Covid
-
Purnawirawan TNI Inisial IS Tersangka Kasus Paniai Bakal Disidang di Pengadilan HAM Makassar
JPU masih mempelajari berkas perkara dan menyusun konstruksi hukum untuk surat dakwaan terhadap Tersangka IS.
-
Mahfud MD Jawab Laporan Kemenlu AS Soal Dugaan Pelanggaran HAM Dalam Aplikasi PeduliLindungi
Mahfud MD menjawab laporan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, terkait dugaan pelanggaran HAM di Indoneisa menyangkut aplikasi PeduliLindungi
-
Pemerintah Diminta Tanggapi Serius Atas Tuduhan Pelanggaran HAM dalam Aplikasi Peduli Lindungi
Pemerintah diminta memberikan penjelasan utuh dan menjawab semua tuduhan yang disampaikan.
-
Komnas HAM: Tidak Ada Pelanggaran HAM Dalam Penembakan Dokter Sunardi
(Komnas HAM) menyatakan tidak ada pelanggaran HAM atas penembakan yang dilakukan Densus 88 kepada Dokter Sunardi hingga meregang nyawa
-
Siang Ini Amnesty Internasional - Komnas HAM Gelar Audiensi Persoalan Papua
Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan audiensi akan berlangsung di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat.
-
Ada 5 Pelanggaran HAM dalam Kasus Kekerasan dan Perendahan Martabat di Lapas Narkotika DIY
Komnas HAM mengungkap lima pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus kekerasan, penyiksaan, dan perendahan martabat yang terjadi di Lapas Narkotika
-
Komnas HAM Beberkan 12 Pelanggaran HAM di Kasus Kerangkeng Langkat
Choirul Anam membeberkan 12 pelanggaran HAM di kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin Angin.
-
Lebih dari 100 Diplomat Walkout Saat Menlu Rusia Berpidato di Dewan HAM PBB
Walkout dilakukan sebagai bentuk protes terhadap invasi yang dilancarkan Rusia ke Ukraina.
-
Permohonan Perlindungan Korban dan Saksi Kasus Kekerasan Seksual Meningkat
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengatakan aduan perlindungan dalam kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan.
-
Soal HAM Berat, Bukti dan Cara Pembuktian Komnas HAM dan Kejaksaan Sering Tidak Sinkron
Mahfud MD mengungkapkan dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat saat ini masih ada problem-problem di lapangan.
-
Mengapa di Era Jokowi Banyak Terduga Pelanggar HAM Dapat Jabatan di Pemerintahan? Ini Kata Pengamat
Bahwa mereka tercatat pernah melanggar HAM, lanjut Fahmi, hal tersebut memang tidak membuat mereka kehilangan hak dan kesempatan untuk menduduki jabat
-
Pemerintah Tak Akan Intervensi Komnas HAM Dalam Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat
pemerintah mempunyai komitmen terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM sebagai pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang le
-
Komnas HAM Dorong Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Digarap Transparan dan Akuntabel
Choirul Anam mendorong proses penyidikan kasus pelanggaran HAM berat Paniai digarap secara transparan dan akuntabel oleh Kejaksaan Agung.
-
Komnas HAM: Pemerintah Segera Keluarkan Sprindik 3 Kasus Pelanggaran HAM Berat di Atas Tahun 2000
Tiga kasus selain Paniai tersebut diketahui sebagai peristiwa Wasior berdarah pada 13 Juni 2001, Wamena berdarah pada 4 April 2003, dan Tragedi Jambo
-
Mahfud MD: Yang Berhak Menyatakan Pelanggaran HAM Berat Hanya Komnas HAM
Mahfud MD menegaskan lembaga negara yang berhak menyatakan satu peristiwa pelanggaran HAM berat atau bukan hanya Komnas HAM.
-
Papua Pascareformasi Tak Lagi Berstatus Daerah Operasi Militer, Imparsial Pertanyakan Mobilisasi TNI
LSM yang bergerak mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM di Indonesia, Imparsial menyoroti maraknya operasi militer di Papua.
-
Di Hadapan Presiden, Ketua Komnas HAM Apresiasi Tim Penyidik Kasus Paniai yang Telah Dibentuk
Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang membentuk tim penyidik untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat di
-
Masyarakat Butuh Ruang Pengaduan Terkait Penanganan dan Pelanggaran Covid-19
Pandemi Covid-19 berpotensi memperburuk situasi pemenuhan HAM di Indonesia, khususnya pemenuhan hak-hak dasar terkait pandemi.
-
Ketua Komnas HAM Luruskan Soal Beda Pendapat di Internalnya Terkait Kasus Munir
Seluruh Komisioner Komnas HAM RI satu suara terkait perlu adanya penyelesaian terhadap kasus Munir dengan argumentasi yang betul-betul kuat.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved