TAG
Organisasi Kemasyarakatan
Berita
-
Pakai Loreng Dilarang, Tapi Retret Full Atribut Militer, GP Ansor: Logika Pemerintah Bermasalah
Belum lagi adanya peraturan untuk seragam satpam yang diganti menjadi warna cokelat ala anggota Polri.
-
GP Ansor: Seragam Banser Tak Tiru TNI, Corak Loreng Warisan Kiai dan Disetujui Gus Dur
Ia juga menegaskan bahwa Banser tidak pernah terlibat dalam praktik intimidasi atau pelanggaran hukum sebagaimana yang sering dikaitkan dengan ormas
-
Ketua GRIB Tangsel yang Serobot Lahan BMKG Residivis Kasus Narkoba, Polisi: Pernah Dipenjara 4 Tahun
Ketua DPC organisasi kemasyarakatan (ormas) GRIB Jaya di Kota Tangerang Selatan kembali berurusan dengan hukum.
-
Ketua MPR Minta Pemerintah Bikin Aturan untuk Penertiban Ormas
Menurut Muzani, pemerintah harus segera mengambil kebijakan penertiban terhadap ormas-ormas yang bertindak di luar batas hukum.
-
Polisi Dalami Anggota Ormas di Jakbar Lakukan Pungli Bekerja Sendiri atau Perintah Pimpinan
Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah anggota ormas ini melakukan aksi premanisme secara individu atau kelompok
-
Terungkap Kelakuan Anggota Ormas di Kembangan: PKL Dipatok Rp 1 Juta Per Lapak
Dari hasil penyelidikan, pungli dilakukan oleh oknum dari beberapa kelompok ormas dan karang taruna.
-
Habib Rizieq Singgung Ormas Preman, Dede Yusuf: Pemerintah Bisa Tinjau Ulang Izinnya
Dede Yusuf menyebutkan bahwa aspirasi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terhadap ormas-ormas yang dinilai menyimpang dari
-
Anggota Komisi III DPR Sebut Ormas Segel Pabrik di Barito Selatan Kalteng, Jelas Melanggar Hukum
Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mengkritik tindakan premanisme yang dilakukan ormas dalam menyegel pabrik di Kabupaten Barito Selatan, Kalteng
-
Respons Natalius Pigai soal Wacana Revisi UU Ormas: Fokus pada Pengaturan, Bukan Pembatasan
Menteri HAM Natalius Pigai merespons positif wacana revisi UU Ormas, menekankan pengaturan yang baik tanpa pembatasan. Revisi ini bertujuan memajukan
-
Komisi II DPR Siap Revisi UU Ormas, Tapi Katanya Saat Ini Belum Urgen
Rifki mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI siap membahas usulan revisi UU Ormas jika ditugaskan oleh pemerintah. Meski begitu, ia memandang bahwa revi
-
Duduk Perkara Anggota Ormas Acak-acak Kantor Dinkes Kabupaten Bekasi, Bikin Pegawai Ketakutan
Pria itu mengucapkan salam, menjelaskan maksud kedatangannya, lalu mengakhiri dengan gestur menjulurkan lidah menghadap CCTV ruangan
-
Pengamat Sebut IUP Ormas Harus Sejalan dengan Tata Kelola Pertambangan Nasional
Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan harus selaras dengan tata kelola pertambangan nasional.
-
Pemkab Bekasi Teken Perjanjian Hibah dengan 3 Organisasi Kemasyarakatan
Pemkab Bekasi melaksanakan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk tiga organisasi Ormas Kabupaten Bekasi
-
Imparsial: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan adalah Pelanggaran HAM
Senior Imparsial Al Araf mengkritisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas.
-
Bentrok Antar Ormas Terjadi di Sumedang, Tiga Orang Terluka dan Sebuah Sekretariat Dirusak
Bentrok antar anggota Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terjadi di wilayah Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/9/2021).
-
KLHK Ajak Ormas dan Komunitas Masjid Terapkan Gaya Hidup Minim Sampah
Sekitar 9,85 miliar lembar sampah kantong plastik dihasilkan setiap tahunnya dan 95 persennya berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA).
-
Polri Peringatkan Ormas, Tak Boleh Lakukan Pemerasan Berkedok THR kepada Pengusaha
Polisi masih belum menemukan adanya kasus ataupun pengaduan pengusaha yang mendapatkan pemerasan berkedok THR oleh ormas.
-
PPATK Sebut Ormas Sering Salahgunakan Dana Bantuan Kemanusiaan Untuk Pribadi Hingga Terorisme
Organisasi masyarakat ataupun organisasi nirlaba disebut banyak yang tak transparan dalam pengelolaan dana bantuan kemanusiaan.
-
Kabaharkam Polri Sebut Ada 94 Laporan Polisi yang Melibatkan Anggota FPI
Setiap organisasi kemasyarakatan, baik terdaftar atau tidak, harus mendasarkan kegiatannya pada aturan hukum yang berlaku
-
Dorong Peningkatan Kapasitas dan Kolaborasi dalam Pelaksanaaan SDG Academy Indonesia
SDG Academy Indonesia bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan, kemampuan manajemen dan pembuatan kebijakan