Terungkap Kelakuan Anggota Ormas di Kembangan: PKL Dipatok Rp 1 Juta Per Lapak 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Praktik pungutan liar (pungli) oleh anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap warga di Kembangan, Jakarta Barat, terungkap saat polisi menggelar Operasi Brantas Jaya 2025 di kawasan tersebut pada Selasa (13/5/2025) malam.

Sejumlah Pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut melaporkan telah menjadi korban pungli yang diduga dilakukan oleh anggota ormas hingga karang taruna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan pengungkapan ini berawal dari keluhan masyarakat yang resah atas aksi premanisme dalam bentuk pungli terhadap para pedagang.

“Ini ada beberapa barang bukti. Karcis yang mereka cetak sendiri, kemudian ini ada rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima. Mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana,” ungkap Kombes Ade Ary di lokasi.

Dari hasil penyelidikan, pungli dilakukan oleh oknum dari beberapa kelompok ormas dan karang taruna.

Secara keseluruhan, ada 22 orang yang diamankan dalam patroli yang berlangsung sejak siang hari.

“Hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, kemudian ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari karang taruna,” jelasnya.

Baca juga: Malam Ini 734 Polisi dan TNI Disebar Buru Para Preman di Jakarta Barat, Sebagian Berpakaian Bebas

Jenis pungutan yang diterima para pedagang pun beragam, mulai dari  uang pangkal, uang kebersihan dan keamanan,  hingga uang listrik.

“Ya, tadi ada yang uang pangkalnya Rp1 juta, kemudian uang listrik Rp10 ribu, dan uang bulanan antara Rp 350 ribu sampai Rp 400 ribu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Operasi Brantas Jaya sendiri digelar selama 15 hari dengan fokus pada penanggulangan premanisme dan pungli di ruang publik. 

Kombes Ade Ary menegaskan bahwa Polri tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga mencari solusi bersama pemerintah daerah.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini kami komunikasikan terus dengan rekan-rekan dari pemerintah daerah untuk cari solusinya. Ini tidak bisa hanya ditindak, tapi juga harus dicari akar masalahnya,” pungkas Mantan Kapolres Jakarta Selatan itu.