Pendidikan GOTAG
Nurlia Dian Paramita
Berita
-
Rendy NS Umboh Jadi Kornas JPPR 2024-2026
Kornas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) kini dijabat Rendy NS Umboh, menggantikan Nurlia Dian Paramita.
-
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah Minimal 30 Tahun, KPU Diminta Jangan jadi Lembaga Partisan
Penerapan itu, lanjut Mita, yakni dengan menolak segala bentuk intervensi dari manapun dengan menyandarkan pada kepastian hukum.
-
Hasil Putusan Sengketa Pilpres MK Dianggap Tidak Sesuai dengan Prinsip Demokrasi
Ada tiga poin yang disorot oleh Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR atas putusan MK tentang Pilpres 2024.
-
Tim TKN Hampiri Moderator Debat Saat Jeda Iklan, JPPR: KPU Tidak Tegas
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinilai tidak tegas sebab salah satu tim pasang calon presiden (capres) menghampiri moderator di sela debat Pilpres
-
JPPR: Caleg Tidak Publikasi Riwayat Hidup Dapat Timbulkan Kesan Mencurigakan dan Pertanyaan Pemilih
Calon legislatif yang tidak mengungkapkan daftar riwayat hidupnya dapat menimbulkan kesan mencurigakan terhadap para pemilih.
-
JPPR Soroti Belum Ada Revisi PKPU Pascaputusan MK, Bagaimana Pendaftaran Prabowo dan Gibran ke KPU?
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menyoroti proses pendaftaran cawapres dari KIM Gibran Rakabuming Raka ke KPU RI.
-
1.912 Jajaran Bawaslu di 514 Kabupaten/Kota Dilantik Usai Penetapan DCS, JPPR: Kehilangan Fungsinya
Bawaslu RI baru saja melantik 1.912 jajarannya di 514 kabupaten/kota pada Sabtu (19/8/2023).
-
Kesalahan KPU RI Tetapkan Hasil DCS Pemilu 2024 Disebut Akan Berdampak Pada Kepercayaan Publik
JPPR menilai tidak sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan kesalahan dalam memasukan data hasil daftar calon sementera (DSC) Pemilu 2024.
-
JPPR Menilai Harusnya Pengumuman Hasil Seleksi Jajaran Bawaslu Tidak Bertele-tele
JPPR menilai harusnya proses pengumuman hasil seleksi jajaran di 514 kabupaten/kota tidak bertele-tele.
-
PKPU Perbolehkan Peserta Pemilu Lakukan Bakti Sosial sebagai Sarana Kampanye
Pada aturan sebelumnya tidak diatur sebagai kegiatan yang diizinkan, hanya donor darah dan sejenisnya yang diperbolehkan
-
Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Bakal Caleg di Luar Jadwal, JPPR: KPU Melanggar Aturannya Sendiri
Nurlia Dian Paramita menjelaskan, prinsip penyelenggaraan pemilu pada dasarnya adalah berkepastian hukum.
-
JPPR: Kurangnya Sosialisasi Jadi Sebab KPU Perpanjang Masa Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Caleg
Mita menuturkan, tak bisa dipungkiri ihwal adanya problem teknis dalam tahapan proses pemilu sehingga terhambatnya pelaksanaan jadwal.
-
Sedikitnya Aturan Masa Sosialisasi Kerap Dimanfaatkan Parpol untuk Kampanye
Masa kampanye baru berlangsung pada 28 November 2023 mendatang. Sehingga saat partai politik (parpol) hanya boleh melakukan sosialisasi
-
JPPR: Deklarasi Bacapres Masuk Pelanggaran Kampanye, Bisa Ditindak
Deklarasi oleh para relawan terhadap bacapres seharusnya sudah bisa ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai pelanggaran kampanye
-
KPU Diminta Buka Seluas-luasnya Akses Silon Bawaslu dan Pemantau Pemilu
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI didorong memberikan akses seluas-luasnya terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan juga tim pemantau pemilu.
-
JPPR: Parpol Sempat Kesulitan Akses Sistem Informasi Pencalonan Saat Daftarkan Bakal Caleg
JPPR mengungkapkan bahwa permasalahan terkait penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (Silon) masih terjadi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved