Pendidikan GOTAG
Mirah Sumirat
Berita
-
Dua Smelter Nikel Terbakar, Serikat Pekerja: Pemerintah Main-main
Pemerintah diminta tegas dengan berani menghentikan sementara perusahaan.
-
Tungku Smelter Meledak, Belasan Orang Tewas, Serikat Buruh Dorong Polri Periksa Pimpinan PT ITSS
Serikat buruh mendorong aparat kepolisian untuk segera melakukan proses hukum terhadap pimpinan perusahaan PT ITSS
-
Tungku Smelter ITSS Morowali Meledak, Serikat Pekerja: Pengawasan K3 Masih Lemah
ASPEK Indonesia menyoroti kasus tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Morowali meledak dan menewaskan 13 pekerja hari Minggu.
-
Boikot Produk Terafialiasi Israel Disebut Pengusaha Bisa Timbulkan PHK, Serikat Pekerja: Lebay
PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha sebelum adanya gerakan boikot Israel.
-
Kaitkan Dampak Boikot Produk Israel Berujung PHK Massal, Buruh Sebut Pengusaha Lebay
Gerakan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, kini tengah masif disuarakan oleh sejumlah kalangan masyarakat.
-
Kenaikan UMP Terlalu Kecil Akan Terkikis Inflasi, Buruh Mulai Lakukan Aksi Demo
Laju inflasi itu jauh lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 2,56 persen. Dengan melihat berbagai perkembangan saat ini
-
Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 10 Persen, Gelar Aksi di Jabodetabek
Demonstrasi buruh terjadi di Kawasan Industri MM2100 Cikarang Barat, kawasan Kalimalang, hingga di kolong Tol Cibitung.
-
UMP DKI Naik 3,6 Persen, Pengusaha Bersorak Buruh Berteriak
Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 naik menjadi Rp 5.067.381.
-
Buruh: UMP DKI Jakarta Rp 5.067.381 Tak Akan Bisa Penuhi Kebutuhan Hidup Pekerja
Buruh mengusulkan kenaikan upah sebesar 15 persen berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan komponen hidup layak.
-
Serikat Pekerja Bakal Terus Perjuangkan Kenaikan Upah Buruh 15 Persen pada Tahun Depan
Kenaikan upah 15 persen itu dilatarbelakangi oleh situasi buruh yang terhimpit selama pandemi Covid 19.
-
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Minta Pemerintah Naikkan Upah Minimum 15 Persen
Presiden Aspek mendesak pemerintah untuk tidak memaksakan penetapan upah minimum tahun 2024 hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021
-
Presiden ASPEK: Bagi Pekerja, Kemerdekaan Indonesia akan Terasa Bermakna Jika UU Cipta Kerja Dicabut
Mirah Sumirat mengatakan, seluruh rakyat berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
-
Buruh Tegas, Salah Satu Desakan Utama Peringatan May Day Penolakan UU Cipta Kerja
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan dalam peringatan May Day nanti, ada 7 isu yang akan diangkat.
-
Pekerja Berstatus Mitra Seperti Ojol Tak Dapat THR, Pemerintah Didorong Berikan Solusi
Pemerintah didorong mencarikan solusi terkait Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja berstatus mitra seperti driver ojol
-
Buruh Tolak Keras Potongan Upah 25 Persen di Permenaker Nomor 5/2023
Pemerintah diminta membatalkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 yang memperbolehkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor memangkas upah buruh.
-
Presiden ASPEK Indonesia Sebut Isi Perppu Cipta Kerja Hanya Copy Paste UU Omnibus Law
Isi Perppu Cipta Kerja dianggap hanya sekadar copy paste Omnibus Law Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipa Kerja.
-
Daftar Tuntutan Buruh yang Belum Diakomodir Perppu Cipta Kerja Menurut Serikat Pekerja
Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat membeberkan sedikitnya 7 poin tuntutan buruh yang belum terakomodir di Perppu Cipta kerja. '
-
Asosiasi Serikat Pekerja Tuntut Pemerintah Terbitkan Perppu Pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja
Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia menuntut Pemerintah untuk menerbitkan Perppu Pembatalan Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja.
-
Serikat Pekerja Minta Menaker Tegas Berikan Sanksi ke Perusahaan Tak Bayar THR
Pemberian sanksi secara tegas dari Kemenaker diharapkan dapat memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
-
Serikat Pekerja Tagih Janji Menaker Soal Revisi Aturan Pencairan Dana JHT, Buruh: Belum Terealisasi
Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) mempertanyakan janji Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah Soal Revisi Aturan Pencairan Dana JHT
