TAG
Minerba
Berita
Foto (3)
-
Pemerintah Daerah Didorong Selaras dengan Pusat Terkait Izin Pertambangan Rakyat
Presiden Prabowo menekankan bahwa pertambangan rakyat harus diberi tempat yang ramah dalam ekosistem minerba.
-
OC Kaligis Minta Hakim PN Jakpus Ungkap Fakta Objektif dalam Kasus Patok Tambang
Dua karyawan dijerat pidana atas patok tambang di Halmahera Timur. OC Kaligis tegaskan tindakan kliennya sah dan siap dibuktikan di pengadilan.
-
Baleg DPR: Ketentuan Koperasi Kelola Minerba Diatur UU Nomor 3 Tahun 2020
Legislator Fraksi Partai NasDem itu menekankan jika regulasi pengelolaan Minerba oleh Koperasi sudah diatur jauh sebelum disahkannya UU Minerba baru
-
Gunakan HBA, Ditjen Minerba Pastikan Harga Batu bara Ekspor Lebih Stabil
Yang membedakan aturan harga patokan ekspor batu bara menggunakan HBA, terletak kepada proses penentuan harga dilakukan dua kali dalam sebulan
-
Tok! Gugatan Peraturan Ormas Keagamaan Dapat Jatah Izin Tambang Ditolak MK, Begini Alasannya
Dalam perkara ini pemohon mendalilkan, penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada ormas yang belum punya pengalaman
-
Soal Target Pertumbuhan Ekonomi di Atas 6 Persen, Bahlil: Hilirisasi Minerba Jadi Kunci
Pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas mineral dan batu bara (minerba) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
-
PKS Nilai Izin Tambang untuk Ormas Bisa Buat Tata Kelola Minerba Makin Amburadul
Mulyanto khawatir tata kelola tambang minerba ke depan kian berantakan menyusul banyak ormas agama yang ingin mendapat hibah konsesi pertambangan.
-
Anggota Komisi VII DPR Kritik Rencana Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Mulyanto, menolak rencana pemerintah memberi karpet merah bagi pembaruan izin usaha pertambangan (IUP) PT. Freeport Indonesia (PTFI) sampai tahun 2061
-
Akademisi Soroti Nominee Agreement pada Sektor Pertambangan: Itu Penyelundupan Hukum
Temuan Ilmiah itu dikemas dalam sebuah buku berjudul Nominee Agreement Dalam Usaha Pertambangan Minerba.
-
KPK dalami Usulan dan Pembayaran Tukin pada Setditjen Minerba ESDM Tahun 2020-2022
KPK dalami usulan dan pembayaran tukin pada Setditjen Minerba ESDM TA 2020-2022 karena diduga ada pencairan tukin fiktif.
-
Komisi VII DPR Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Benahi Sektor Minerba Buntut Kasus Korupsi Tukin
Untuk mengoptimalkan nilai ekonomis sumber daya alam Nasional, anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Presiden Joko Widodo untuk turun tangan
-
Komisi VII DPR Minta Polemik di KPK Tak Hambat Pengusutan Kasus Korupsi di Ditjen Minerba
Meski terjadi polemik di KPK, Anggota DPR Mulyanto harap pengusutan kasus korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Ditjen Minerba, ESDM jalan terus.
-
IPW Sebut Ada Kejanggalan Penangkapan Helmut Hermawan oleh Polda Sulsel
IPW menduga adanya kejanggalan atas penangkapan eks Dirut PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan oleh Polda Sulsel.
-
Rapim TNI 2023: Laksamana Yudo Perintahkan Tindaklanjuti Arahan Presiden Soal Ekspor Ilegal Minerba
Yudo memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait masih maraknya penyelundupuan dan ekspor ilegal minerba.
-
Pemerintah Indonesia Akan Hentikan Ekspor Tembaga Tahun Ini
Pemerintah RI akan menghentikan ekspor tembaga setelah sebelumnya sudah menghentikan ekspor nikel dan bauksit.
-
Kementerian ESDM: PNBP Sektor Tambang Sepanjang 2022 Mencapai Rp173,5 Triliun
Angka angka pencapaian 2022 naik sekitar 170 persen dari target yang telah ditetapkan di 2022, yaitu Rp101,8 triliun.
-
Anggota Komisi VII DPR Minta KKP Segera Teken RPP Wilayah Pertambangan
- Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) mengingatkan pentingnya aturan pelaksana dari UU No 3 Tahun 2020 Tentang Minerba.
-
Ini Sebaran Wilayah Perusahaan Minerba yang Dicabut Izin Usahanya oleh Jokowi
Tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, dicabut pemerintah.
-
Kementerian ESDM: Sektor Minerba Berperan Penting Dalam Ekonomi Nasional
Kementerian ESDM menilai sektor mineral dan batubara (minerba) memiliki peran penting dalam perekonomian nasional
-
Pengamat: Seharusnya Freeport Sudah Selesai Membangun Smelter
Ketiga, Freeport mendapatkan perpanjangan waktu dalam membangun smelter dalam lima tahun. Ini jelas melanggar Undang-Undang Minerba.