Pendidikan GOTAG
Margarito
Berita
-
Margarito Desak Mahfud Minta Atensi Jokowi Atasi Soal Tambang Ilegal Hingga Pemerasan Petinggi Polri
Mahfud MD diminta turut terlibat dalam perbaikan institusi Polri. Hal itu menyusul adanya kasus hukum yang menyeret beberapa nama perwira kepolisian.
-
MA: Permenhub tentang Transportasi Online Tetap Berlaku
“Kami putuskan sesuai yang dimohon oleh para pemohon saja,” ujar Suhadi saat dihubungi, Selasa (5/9/2017).
-
Kata Pengamat Ini, Usulan Hak Angket Justru untuk Memperkuat Kejujuran KPK
"Kalau jujur pasti tidak memiliki ketakutan kepada siapapun dalam dirinya, kenapa harus dipikirin bahwa ini akan melemahkan," ungkap Margarito.
-
Pengamat: Penyediaan Area Merokok di Ruang Publik DKI Jakarta Belum Memadai
Pemerintah DKI Jakarta selama ini dinilai belum memenuhi penyediaan hak publik tersebut, terutama di kawasan perkantoran, gedung, dan ruang publik.
-
Pakar Hukum: Penambahan Nomenklatur Harus Diatur Perpres
Nomenklatur mengenai penambahan nama Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, harus diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres)
-
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Sepakat BNN Setingkat Kementerian
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis sepakat Badan Narkotika Nasional (BNN) dinaikan statusnya hingga setingkat Kementerian.
-
Pakar Hukum: Sadap Menyadap Tak Perlu Izin, Suruh KPK Lakukan Penyadapan Setiap Menit
Pakar hukum: Menyadap terduga koruptor, semestinya KPK tidak perlu melakukan izin kepada dewan pengawas.
-
Pengamat Kritik Jual Beli Gas Pertamina
Kebijakan Pertamina memberikan alokasi gas kepada trader gas modal kertas terus menuai kritik.
-
KPK Tak Mungkin Terpengaruh Model Penegakan Hukum Berdasarkan Desakan dan Opini
KPK diminta untuk tidak terpengaruh intervensi ataupun desakan politisi di DPR dalam menangani kasus suap Hakim dan Panitera PTUN Medan
-
Margarito: Tak Ada Landasan Hukumnya Tim Angket Panggil Istri Ahok
Menurut Margarito tim angket tidak memiliki landasan hukum memanggil istri Ahok, kecuali kata tim angket menyoalkan pengelolaan perusahaa milik BUMD
-
Margaritho: Jokowi Menimbulkan Kisruh dan Badai Negara Jika Tak Segera Lantik Budi Gunawan
"Bagi saya itu bukan alasan yang bisa diterima jika menunda-nunda," kata Margaritho.
-
Masalah Santet Tidak Perlu Masuk RUU KUHP
Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Khamis, mengatakan pasal yang mengatur soal santet tidak perlu
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved