TAG
Ledia Hanifa Amaliah
Berita
-
Pemerintah Didesak Hapus Aturan Penyediaan Alat Kontrasepsi untuk Pelajar, Selamatkan Anak Indonesia
Ledia khawatir kebijakan yang tercantum dalam PP Nomor 8 Tahun 2024 ini memberikan kesan permisif negara terhadap pergaulan dan seks bebas.
-
Digitalisasi Perpustakaan Sumut Terpenuhi, Komisi X DPR Berharap Siswa Dapat Mudah Mengakses Buku
Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyampaikan Perpustakaan Sumatera Utara sudah melakukan digitalisasi, di mana fasilitasnya disediakan
-
Fraksi PKS Minta Pemerintah dan DPR Tak Kejar Tayang Selesaikan Pembahasan RUU Kesehatan
Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah mengingatkan agar pembahasan RUU tentang Kesehatan tidak dilakukan secara terburu-buru.
-
Baleg DPR Pastikan Tampung Masukan Organisasi Profesi Terkait Pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan
Ledia Hanifa Amaliah memastikan seluruh masukan dari organisasi profesi kesehatan bakal ditampung dalam pembahasan RUU Kesehatan.
-
Talkshow Panggung Demokrasi 4 Januari 2023: Polemik Perppu Cipta Kerja
Program talkshow Panggung Demokrasi edisi Rabu, 4 Januari 2023 membahas tema "Polemik Perppu Cipta Kerja".
-
Kritik Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja, PKS: Bencana Undang-Undang
PKS melihat Perppu Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bencana Undang-Undang.
-
PKS: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Lecehkan DPR, Alasan yang Diberikan Pemerintah Terlalu Lebay
PKS menilai Pemerintah cenderung malas, menggampangkan pelanggaran terhadap hirarki perundang-undangan sekaligus melecehkan DPR.
-
Fraksi PKS Minta DPR Tolak Perppu Cipta Kerja: Lebih Baik Bahas Kembali Undang-undangnya
Ledia Hanifa Amaliah mengatakan lebih baik pemerintah membahas kembali UU Cipta Kerja bersama DPR serta menyerap aspirasi dari berbagai kalangan.
-
Fraksi PKS Nilai Kehadiran Perppu Cipta Kerja adalah Bencana Undang-undang
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengkritik diterbitkannya aturan Perppu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).
-
Legislator PKS: Seharusnya Draf Bersih UU Cipta Kerja Sudah Ada Sejak Pembicaraan Tingkat I
Sebab, sering kali ada saja pasal yang sudah diputuskan dalam tingkat Panja (Panitia kerja) namun ternyata
-
Kritik Bantuan Karyawan Swasta Bergaji Dibawah Rp5 Juta, PKS Minta Fokus Bantu Guru Honorer
seharusnya pemerintah fokus membantu para guru honorer yang gajinya dibawah Rp500 ribu dibandingkan para karyawan swasta.
-
Legislator PKS Ingatkan Tiga Hal Terkait Alih Fungsi Gedung Menjadi Rumah Sakit Darurat
Tiga hal tersebut adalah persoalan standarisasi ruang rawat, ketersediaan alat dan SDM serta persoalan limbah.
-
Ledia Dukung Ketahanan Keluarga Lewat Keberlangsungan Posyandu
Ketahanan keluarga merupakan hal penting dalam keberlangsungan hidup. Salah satunya melalui keberlangsungan posyandu.
-
Denda PSSI Pada Persib atas aksi "Save Rohingya" Mencederai Nilai Pancasila
Keputusan PSSI mendenda Persib atas aksi koreografi bobotohnya dalam mendukung Rohingya dipertanyakan anggota komisi X DPR RI.
-
UU No. 23 Tahun 2014 Diberlakukan, Guru Honorer Terkena Imbasnya
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) yang mulai berlaku tahun 2016 lalu, dinilai menimbulkan sejumlah permasalahan.
-
Pemda Bekasi Harus Fokus Sekolah Negeri untuk UNBK
Dalam UNBK ini, sekolah negeri yang sudah punya satu dua komputer saja sudah bagus.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved