Pendidikan GOTAG
Kontras
Berita
Foto (51)
-
Penggalangan Intelijen dalam Revisi UU Polri Dinilai Bertabrakan dengan Tupoksi BIN dan BAIS TNI
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya menyoroti revisi Undang-Undang Polri yang mengatur penggalangan Intelijen
-
Daftar Aktivis Korban Penculikan 1997-1998: Wiji Thukul, Petrus, hingga Herman Hendrawan
Berikut daftar aktivis yang diculik dan hilang kala tumbangnya rezim orde baru, Soeharto, pada 1998.
-
KontraS: yang Disampaikan Pemerintah di Sidang ICCPR Komite HAM PBB Bertolak Belakang dari Realitas
Kontras menuding apa yang disampaikan pemerintah saat berdialog dengan Komite HAM PBB di Jenewa dalam sidang ICCPR pada 11 sampai 12 Maret 2024 lalu
-
Kontras Minta Komnas HAM Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Kontras meminta Komnas HAM untuk menyatakan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
-
KontraS Kritik Rencana Penambahan Kodam oleh TNI: Anggap Tak Ada Urgensi, Khianati Reformasi
KontraS menilai wacana penambahan Kodam tidak memiliki urgensi untuk dilakukan. Selain itu, hal ini dinilai pengkhianatan gerakan Reformasi.
-
Soroti Sirekap dan Sikadeka, ICW dan KontraS Desak KPU Buka Data ke Publik
ICW dan KontraS juga menyoroti Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) KPU yang tidak dapat diakses secara optimal oleh masyarakat.
-
KontraS Minta KPU Bertanggung Jawab soal KPPS yang Meninggal Dunia Selama Pemilu 2024
Lembaga penyelenggara Pemilu ini juga diminta bertanggungjawab karena KPPS yang sakit dan meninggal.
-
KontraS Desak Jokowi Cabut Pernyataan Presiden Boleh Berpihak dan Kampanye
KontraS mendesak Jokowi untuk menyabut pernyataan presiden boleh berpihak dan berkampanye sebab dapat menimbulkan conflict of interest di Pemilu 2024.
-
Perjalanan Kasus Haris-Fatia vs Luhut dalam Kasus Pencemaran Nama Baik hingga Divonis Bebas
Berikut perjalanan kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan.
-
Debat Bahas Pelanggaran HAM Berat, KontraS: Semua Capres Nihil Komitmen dan Strategi Konkrit
KontraS menganggap seluruh capres tidak memiliki komitmen dan strategi konkrit terkait penyelesaian kasus HAM berat.
-
KontraS: Ketiga Capres Belum Tunjukan Komitmen Pemenuhan HAM dalam Debat Perdana
Kami pun tidak menemukan visi besar dalam penegakan HAM, padahal dalam sistem presidensialisme, otoritas-kewenangan yang diberikan presiden besar.
-
Debat Singgung Kasus Kanjuruhan dan KM 50, KontraS Anggap Capres Tak Berani Reformasi Total Polri
KontraS menilai capres tidak berani untuk melakukan reformasi total Polri berkaca dari Tragedi Kanjuruhan dan kasus KM 50.
-
CEK FAKTA Anies Sebut Ribuan Orang Kritik Pemerintah Justru Hadapi Kekerasan dan Gas Air Mata
Anies Baswedan menyebut ribuan anak bangsa yang mengkritik pemerintah atau penguasa justru berujung pada benturan kekerasan atau bahkan gas air mata
-
Jadi Korban Pembangunan, 94 Masyarakat Adat Ditangkap Sepanjang 2023
Tindak kekerasan terhadap masyarakat adat yang mengiringi proses pembangunan, tercatat dalam 22 peristiwa.
-
KontraS: 46 Orang Dibunuh di luar Peradilan Sepanjang 2023
KontraS mendata adanya 31 peristiwa extrajudical killing atau pembunuhan di luar proses hukum dalam kurun waktu setahun terakhir.
-
KontraS: Tiga Capres Tak Serius Tuntaskan Permasalahan HAM
Pernyataan itu terlontar karena belum adanya upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat secara konkret di dalam visi-misi para paslon.
-
9 Catatan Debat Capres-Cawapres dari KontraS soal HAM: Strategi Penuntasan hingga Konflik Papua
KontraS memberikan sembilan catatan terkait isu HAM agar dimasukan menjadi materi debat capres-cawapres. Berikut daftarnya.
-
KontraS Kritik Revisi UU ITE Jilid 2: Mendadak hingga Masih Ada Pasal Karet
KontraS menyebut revisi UU ITE yang sudah disepakati menjadi beleid inisiatif DPR diputuskan secara mendadak dan masih ada pasal karet.
-
Butet Diduga Dilarang Bicara Politik di Gelaran Teater, Ini Kata Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Masyarakat Sipil meminta institusi Polri bersikap profesional dan menjunjung tinggi HAM di tengah tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Tanggapi Hashim yang Sebut Tudingan Pelanggaran HAM ke Prabowo Tak Terbukti
Hashim, mengatakan bahwa isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan kakaknya sudah dibahas lebih dari 10.000 kali.
