TAG
Komisi VI DPR
Berita
Foto (5)
-
DPR Minta Pemerintah Rapat Gabungan Bahas Project S TikTok, Segera Keluarkan Regulasi Lindungi UMKM
Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika harus duduk bersama menyikapi Project S Tiktok.
-
DPR Ingatkan Ancaman Project S TikTok Bagi UMKM di Sidang Paripurna
Anggota Komisi VI DPR fraksi PKS, Amin AK mengingatkan ancaman terhadap usaha mikro kecil menengah (UMKM) akibat Project S TikTok.
-
Soal Project S TikTok, Anggota Komisi VI DPR: Bisa Membunuh Produk UMKM Lokal
Langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 50 Tahun 2020.
-
Anggota Komisi VI DPR RI Dorong Pos Indonesia Lakukan Inovasi dan Transformasi Bisnis
DPR dorong manajemen PT Pos Indonesia melakukan model dan inovasi bisnis yang sesuai dengan perkembangan zaman.
-
Pos Indonesia Jadi Mitra Pendistribusian Logistik Pemilu 2024, Komisi VI DPR Ingatkan Hal Ini
Pos Indonesia menjadi mitra Komisi Pemilihan Umum dalam mendistribusikan logistik Pemilu serentak pada 2024 mendatang.
-
Komisi VI DPR Dorong dan Dukung Kebijakan PHE Jalankan Konsep Green Strategy Holding
Konsep Green Strategy Holding salah satunya dijalankan PHE melalui pemanfaatan sumber energi gas sebagai energi transisi yang rendah emisi.
-
Bank BUMN Raih Penghargaan Internasional, Anggota Komisi VI: Jadikan Cambuk untuk Lebih Baik Lagi
Sejumlah tantangan ke depan makin kompleks dan perlu dihadapi dengan soliditas dan kepemimpinan yang kuat.
-
Kebutuhan Sudah Mendesak, Anggota Komisi VI DPR Minta Pemerintah Izinkan Impor KRL Bekas dari Jepang
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) masih belum memberikan izin impor KRL.
-
Kementerian Perindustrian Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,02 Triliun untuk 2024
Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menuntaskan program prioritas Kemenperin.
-
Politisi Senayan Dukung Audit Investigatif Terhadap BUMN Karya yang Diduga Poles Laporan Keuangan
Anggota Komisi VI DPR RI mendukung penuh langkah audit investigasi atas dugaan laporan keuangan yang diduga dipoles oleh sejumlah BUMN karya.
-
Anggota Komisi VI DPR Usul DPO Minyak Goreng Dihapus, Ini Alasannya
Kebijakan domestik price obligation (DPO) minyak goreng diusulkan agar dihapus.
-
Rapat dengan Komisi VI DPR, Mendag Zulkifli Hasan Bakal Beberkan Utang Rafaksi Minyak Goreng
Kemendag harus membayar utang rafaksi ke pengusaha minyak goreng senilai Rp 800 miliar.
-
Pemerintah Diminta Segera Kaji Ulang Izin Ekspor Pasir Laut, DPR: Jadi Ancaman Nyata Lingkungan
Izin ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.
-
Tommy Kurniawan Minta PHE Konsisten Penuhi Kebutuhan Nasional
PT Pertamina Hulu Energi, selaku Subholding Upstream, berperan sebagai kontributor utama produksi migas nasional.
-
Anggota Komisi VI DPR: IPO PHE Tidak Akan Hilangkan Kontrol Negara
Rencana IPO PHE justru merupakan terobosan karena dengan masuk bursa saham, perusahaan milik negara tersebut akan semakin transparan.
-
Mahalnya Harga Telur Dikhawatirkan Timbulkan Efek Domino, Dapat Ganggu Penurunan Angka Stunting
Telur merupakan sumber gizi dan protein yang paling terjangkau harganya bagi rakyat kecil.
-
Harga Telur Terus Naik, Anggota Komisi VI DPR: Pemerintah Gagal Kelola Pasokan dan Permintaan
Kenaikan harga telur saat ini bukan semata-mata diakibatkan oleh hambatan distribusi.
-
Potensi Investasi Besar, Komisi VI DPR Dukung Menteri Bahlil Atur Perdagangan Karbon di Indonesia
DPR mendukung Menteri Bahlil untuk mengatur perdagangan karbon di Indonesia agar dapat dioptimalkan sebagai sumber pendapatan negara.
-
Dividen BUMN Capai Rp80,2 Triliun, Legislator PAN: Capaian Luar Biasa
Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mendorong besaran hasil usaha milik negara ditujukan untuk program-program bersentuhan langsung dengan masyarakat
-
Pertamina Setor Rp 307 Triliun ke Negara, Ini Tanggapan Ketua Komisi VI DPR
Jumlah setoran Pertamina ke penerimaan negara tersebut meningkat 83 persen jika dibandingkan dengan setoran ke negara di 2021.