Pendidikan GOTAG
Kementerian Ketenagakerjaan
Berita
Foto (24)
-
Pemerintah Buka Masukan dan Serap Aspirasi dari Berbagai Kalangan untuk RUU PPRT
Dalam forum serap aspirasi ini ia berharap stakeholders dapat memberikan masukan dan saran untuk RUU PPRT ini seusai dengan realitas yang terjadi.
-
Pemerintah Komitmen Beri Sanksi Tegas Terhadap Pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia Ilegal
Kemnaker mengatakan akan tegas mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI nonprosedural, baik perorangan maupun korporasi.
-
Kemnaker Respon Laporan Menkopolhukam Mahfud MD Soal Oknum Pemerintah dalam Penempatan PMI Ilegal
(Kemnaker) merespon laporan Menkopolhukam Mahfud MD soal adanya oknum pemerintah yang turut andil dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
-
Sekjen Kemenaker Sebut Ada Empat Isu RUU PPRT yang Harus Diselesaikan
Anwar melanjutkan kemudian hal lain cukup mengundang perdebatan mengenai skema jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap PRT
-
Indonesia Dukung Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 India Bidang Ketenagakerjaan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendukung tiga isu prioritas yang dibahas pada forum Presidensi G20 India.
-
Apakah THR Cair bagi Pekerja yang Sedang Cuti Melahirkan? Simak Penjelasannya
Apakah pekerja wanita yang sedang mengambil cuti melahirkan mendapatkan THR? Simak penjelasan dari Kemnaker di artikel ini.
-
Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Sebut Pihaknya Mendukung Segera Dituntaskannya RUU PPRT
saat ini pemerintah mulai membahas persiapan percepatan penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).
-
Kemnaker Dorong Imigrasi Awasi Ketat Perlintasan Cegah PMI Nonprosedural
Kementerian Ketenagakerjaan berharap Ditjen Imigrasi melakukan pengawasan secara ketat di setiap perlintasan dan saat proses pembuatan paspor.
-
Asal Mula Pemberian THR di Indonesia hingga Aturannya
Pemberian Tunjangan Hari Raya atau THR telah dilakukan di Indonesia sejak 1951 silam. Awalnya,pemberian THR ini ditujukkan untuk Pegawai Negeri Sipil
-
Jadwal Pencairan THR Karyawan Swasta hingga Besarannya
Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran terkait pencairan THR yang harus dilakukan oleh perusahaan swasta.
-
Pemerintah Harap Tidak Ada Lagi Cerita Perusahaan Tidak Bayar THR Pekerja, Kemnaker Siapkan Sanksi
Pemerintah lewat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyiapkan sanksi bagi perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
-
Bertemu di Bali, Kemenaker Jajaki Kerja Sama Sertifikasi Profesi dengan Pearson Vue
Kementerian Ketenagakerjaan dengan Pearson Vue dan Certiport membuka peluang kerja sama terkait identifikasi skills gaps dan sertifikasi profesi.
-
Kementerian Ketenagakerjaan Dorong Anak Muda Indonesia Berkarir di International Labour Organization
Anak muda Indonesia didorong untuk mendapatkan kesempatan untuk bekerja di International Labour Organization (ILO).
-
India Ingin Belajar ke Indonesia Kesuksesan Penyelenggaraan G20
India ingin belajar dari Indonesia mengelola kegiatan G20 agar dapat memberikan kesan dan menampilkan sisi India dalam bentuk perspektif yang lebih
-
Indonesia dan Swiss Sepakat Kembangkan Pertukaran Profesional Muda
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sepakat untuk terus mendorong pertukaran Profesional Muda Indonesia ke Swiss begitu juga sebaliknya
-
Massa Aksi yang Berunjuk Rasa di Depan Kementerian Ketenagakerjaan Mulai Membubarkan Diri
KASBI menggelar aksi unjuk rasa di luar halaman Kantor Kemnaker RI atau tepatnya di sebagian Jalan Gatot Subroto.
-
500 Buruh Bakal Demo Kemenaker Hari Ini, Tolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023
Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
-
Kemnaker: Permenaker 5/2023 Tidak Pengaruhi Hak-hak Pekerja, Termasuk THR
(Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 yang diterbitkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tidak mempengaruhi hak-hak yang harus didapatkan pekerja/buruh
-
Kemnaker: Permenaker 5/2023 Tidak Terkait Usulan No Work No Pay
(Kemnaker) menyatakan penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tidak terkait usulan 'No Work No Pay'
-
Kemnaker Terkait Permenaker 5/2023: Hanya Perusahaan Ekspor Tertentu Boleh Bayar Upah 75 Persen
(Kemnaker) memberikan penjelasan terkait peraturan baru dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved