Pendidikan GOTAG
Kementerian Hukum dan HAM
Berita
Foto (20)
-
Anggota Komisi III DPR Sebut Pembebasan Bersyarat Merupakan Amanah UU
pembebasan bersyarat adalah hak seluruh narapidana yang telah menjalani masa hukuman dengan baik.
-
91 Narapidana Korupsi di Lapas Sukamiskin Mendapat Remisi Kemerdekaan
Walau mendapatkan remisi kemerdekaan, tidak satupun diantara puluhan narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin langsung bebas.
-
10 Peserta dengan Beragam Latar Belakang Perebutkan Kursi Dirjen Imigrasi, Ini Daftar Namanya
10 orang peserta lulus seleksi administrasi jabatan pimpinan tinggi madya untuk posisi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
-
Kemenkumham: Merek Citayam Fashion Week Dalam Tahap Pemeriksaan, Hasilnya Akan Segera Dipublikasi
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memastikan bahwa semua orang berhak mengajukan permohonan kekayaan intelektual (KI), termasuk merek.
-
Sindiran Pedas dan Saran Ridwan Kamil untuk Baim Wong: Pendaftaran HAKI ke Kemenkumham Dicabut Saja
Ridwan Kamil lalu menyarankan pada Baik beserta istri untuk mencabut pendaftaran HAKI ke Kemenkumham.
-
1.028 Anak Terima Remisi dalam Rangka Peringatan Hari Anak Nasional 2022
Sebanyak 1.028 anak yang berada di Lembaga Pembinaan Anak Nasional (LPKA) menerima remisi Hari Anak Nasional 2022.
-
Rizieq Shihab Mengaku Tahanan Kota Usai Bebas Bersyarat, Boleh ke Luar Jakarta? Ini Kata Kemenkumham
Kepala Humas Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti, menjelaskan soal bebas dari tahanan dengan status bersyarat, Habib Rizieq Shihab.
-
Draf RKUHP: Hina Presiden dan Wakil Presiden Hingga Usik Tetangga Dipidana
Draf RUU itu adalah RUU revisi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hina Presiden dan Wapres Hingga Usik Tetangga Dipidana
-
Pemerintah Serahkan Draf RUU Pemasyarakatan dan RKUHP ke Komisi III DPR
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyerahkan dua draf Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada Komisi III DPR RI.
-
KPK juga Cegah Adik Mardani Maming, Rois Sunandar ke Luar Negeri
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming bepergian ke luar negeri.
-
Kasus Pejabat Kemenkumham Minta Duit untuk Promosi Jabatan Ditingkatkan Jadi Penyidikan
Kasus tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan perbuatan pemerasan pada pegawai Sekretariat Jenderal Kemenkumham 2020-2011 naik penyidikan.
-
Pemerintah Akomodir 14 Aturan Krusial di RUU KUHP, 2 Lainnya Diusulkan Dihapus
Adapun dua aturan yang diusulkan dihapus tersebut yakni tentang dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaan tanpa izin. Aturan itu sendiri
-
1.252 Narapidana Buddha dapat Remisi Khusus Waisak, 7 di Antaranya Langsung Bebas
Kemenkumham RI memberikan remisi khusus kepada 1.252 dari 1.988 narapidana Buddha di seluruh Indonesia terkait Hari Raya Waisak
-
Komisioner KPU Temui Menkumham Bahas Hak Pilih Warga di Lapas hingga Badan Hukum Partai Politik
KPU mengunjungi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membahas beberapa hal menyangkut pemantapan kesiapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024.
-
Stafsus Terawan Deklarasikan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia
Dalam keterangannya, tertulis bahwa Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
-
Kemenkumham Serahkan Zakat Rp1,1 Miliar kepada BAZNAS
Kemenkumham) menyerahkan zakat sebesar Rp1.199.253.231 kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk dikelola dan diberikan kepada mustahik atau
-
Demokrat Tanggapi Munculnya Partai Mahasiswa Indonesia, Pertanyakan Sumber Dana Pendirian Parpol
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani memberikan tanggapannya terkait munculnya partai baru, yakni Partai Mahasiswa Indonesia.
-
Yasonna Sebut Revisi UU Narkotika akan Kurangi Kelebihan Kapasitas Lapas
Yasonna H Laoly mengungkapkan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan mampu menjadi solusi atas over kapasitas Lapas.
-
Tarif Baru Layanan Keimigrasian Diberlakukan Pemerintah, VoA dan VITAS Tak Berubah
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Widodo Ekatjahjana di laman imigrasi.go.id pada Minggu (17/4/2022).
-
Kemenkumham: RKUHP Dibahas Setelah Revisi UU Cipta Kerja Rampung
Djoko Pudjirahardjo mengungkapkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan dilakukan pada Juni 2022.
