TAG
Kementerian Dalam Negeri
Berita
Foto (5)
-
Kemendagri Dorong Realisasi APBD Didorong Lebih Maksimal Sejak Awal Tahun
APBD Award antara lain diberikan kepada daerah dengan realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi.
-
Tito Karnavian Rotasi Jabatan di Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh Tak Lagi Jabat Dirjen Dukcapil
Jabatan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) tidak lagi diemban Zudan Arif Fakrulloh.
-
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar: Pemerintah Sampai Hari Ini Tidak Ada Pikiran Tunda Pemilu
(Dirjen Polpum Kemendagri) Bahtiar menyoroti persoalan Pemilihan Umum yang bergejolak beberapa waktu belakangan.
-
Kemendagri Raih Penghargaan RAN PE Award 2023
Kemendagri dinilai sebagai salah satu kementerian yang menginisiasi pelaksanaan RAN PE di tingkat pusat maupun daerah.
-
Polisi Identifikasi Gadis Pengungsi Ukraina yang Meninggal setelah Ditemukan di Pantai Devon
Polisi mengidentifikasi nama gadis pengungsi Ukraina yang meninggal secara misterius di Pantai Davon, Inggris.
-
Kemendagri Ingatkan Pemda Antisipasi Kenaikan Bahan Pangan Jelang Ramadan
Irjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) agar melakukan upaya konkret dalam menangani inflasi.
-
Dinas Intelijen Rusia Tangkap Wanita Moskow, Diduga Danai Angkatan Bersenjata Ukraina
Rusia menahan seorang wanita penduduk Moskow karena pengkhianatan tingkat tinggi, kata FSB kepada TASS pada Sabtu (4/3/2023).
-
Dirjen Dukcapil Dorong Laporkan Keluarga Meninggal yang Dunia untuk Pemutakhiran Daftar Pemilih
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mendorong peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk bisa menghasilkan daftar pemilih yang akurat.
-
BSKDN Kemendagri Dorong Pemprov Banten Tingkatkan Nilai Indeks Inovasi Daerah
Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memacu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk meningkatkan nil
-
Dirjen Dukcapil Minta Maaf, 24 Jam Layanan Akses FR Terganggu
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan terjadi kenaikan traffic penggunaan akses FR sampai 50 persen, sehingga terjadi overload.
-
Kementerian Dalam Negeri Sebut Pemilu Berkualitas Tingkatkan Kualitas Demokrasi
Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa pemilu berkualitas tingkatkan kualitas demokrasi.
-
Berkaca Periode Sebelumnya, Pemerintah Perlu Jamin Hak Pilih Kelompok Rentan pada Pemilu 2024
(Kemendagri) mengingatkan pentingnya mewujudkan Pemilihan Umum atau Pemilu yang memiliki prinsip aksesbilitas perlindungan dan pemenuhan hak
-
Kemendagri: Nyoblos di Pemilu Serentak 2024 Sama Dengan Bela Negara
(Kemendagri) menyebut bahwa keikutsertaan masyarakat atau mencoblos dalam Pemilu Serentak 2024 mendatang sama dengan bela negara.
-
Penurunan Indeks, Kemendagri: Demokrasi Indonesia Masih Cacat
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melaporkan posisi Indonesia pada indeks demokrasi global yang diterbitkan The Economics Untelegence Unit.
-
Awasi Penggunaan Dana Desa, Kejaksaan dan Polri Teken MoU Penanganan Laporan Penyelenggaraan Pemda
Kejaksaan Agung bersama Polri menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman terkait pengawasan penggunaan dana desa.
-
Di Antara 3 Lembaga Penyelenggara Pemilu, Kemendagri Sebut KPU yang Paling Aktif Berkoordinasi
KPU kerap mengingatkan Pemerintah untuk memberikan bantuan dan dukungan untuk lembaga Adhoc KPU di daerah-daerah yang kesulitan itu.
-
Pemerintah Tekankan Pentingnya Penguatan dan Integrasi Sistem Pengelolaan BLUD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menyampaikan bahwa Integrasi SIPD BLUD dan Bank Daerah merupakan salah satu bentuk
-
Wujudkan Akuntabilitas, Kemendagri Gelar Rakor Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
-
2.531 Desa di Jawa Barat Terverifikasi, Geosindo Beberkan soal Wujudkan Konsep Satu Peta Indonesia
Provinsi Jawa Barat (Jabar) dinilai patut mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan penerapan pelaksanaan batas wilayah desa
-
Perubahan Sistem Di Tengah Tahapan Pemilu Berpotensi Timbulkan Gejolak Sosial Politik
Pemerintah menyoroti prosesi gugatan sistem proporsional terbuka di tengah tahapan Pemilu yang sudah berlangsung pada saat ini.