Pendidikan GOTAG
kehutanan
Berita
-
KPK: Sektor Kehutanan Area Rawan Korupsi
Sektor kehutanan merupakan area yang rentan terjadi tindak pidana korupsi, dengan dampak buruk yang massif dan dirasakan masyarakat luas.
-
WALHI Nilai Pidato Wapres di COP27 Tunjukkan Ketidakseriusan Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca
Pemerintah, kata Puspa, masih membebani penurunan emisi gas rumah kaca terhadap sektor kehutanan.
-
Kolaborasi Dan Sinergi Kegiatan Kelompok Kerja Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
PPS merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan konflik tenurial sebagai bagian dari kebijakan pemerataan ekonomi dengan memberikan akses kelola
-
KADIN Luncurkan Program RFBSH untuk Dorong Multiusaha Sektor Kehutanan
ADIN mengadakan Dialog New York Climate Week dengan tema Regenerative Forest Business Sub Hub yang turut menghadirkan aktor bisnis bidang kehutanan.
-
Ketua Umum AP2SI: Kebijakan KHDPK untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan di Tanah Jawa
Roni Usman Kusmana menilai, kebijakan KHDPK bertujuan perbaikan tata kelola kehutanan di tanah jawa dan membuka ruang keterlibatan masyarakat.
-
KSP: Penyelesaian Isu Pertanahan IKN yang Berkeadilan Sosial Patut Dijadikan Contoh
Pemerintah menjamin bahwa penyelesaian permasalahan pertanahan dan kehutanan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan
-
Cabut Ribuan Izin Usaha Tambang, Kehutanan dan HGU Perkebunan, Jokowi: Untuk Kemakmuran Rakyat
“Izin-izin yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut.”
-
Jokowi: Jutaan Masyarakat Indonesia Menggantungkan Hidup pada Hutan
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan jutaan masyarakat Indonesia menggantungkan hidup dari sektor kehutanan.
-
Presiden Jokowi: 90 Persen Penduduk Miskin Dunia Bergantung pada Hutan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan iklim di Indonesia dapat dicapai karena Indonesia
-
KLHK Susun Rencana Operasional Indonesia FoLU Net Sink 2030
KLHK telah menyusun Dokumen Rencana Operasional Indonesia (RI) Rendah Karbon/Carbon Net Sink di sektor Forestry and Other Land Use (FoLU) 2030.
-
Senator SBANL Serap Aspirasi Pelaku Pertanian Sulut
Anggota Komite II DPD RI Ir. Stefanus BAN Liow, MAP adakan kunker ke Dapil Provinsi Sulut selama tiga hari sejak tanggal 9 hingga 11 Mei 2021.
-
Anggota DPR: Tidak Ada Obral Ijin di Masa Presiden Jokowi, Justru Diperketat
Pak Jokowi sejak awal konsisten bagaimana memajukan ekonomi dengan memangkas birokrasi berbelit, tetapi mengawasi secara ketat berbagai ijin
-
KLHK Optimis Omnibus Law Tingkatkan Kinerja Usaha Sektor Kehutanan
Kebijakan tersebut juga dikeluarkan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, serta mempertahankan penyerapan tenaga kerja
-
Perempuan Harus Berperan Signifikan dalam Mewujudkan Hutan Lestari
saat ini peran perempuan di kehutanan masih menghadapi banyak kendala karena kehutanan dipandang sebagai dunia laki-laki
-
BKSP DPD RI: Perdagangan Karbon dengan Norwegia Momentum Pembangunan Berbasis Lingkungan
BKSP DPD RI menyambut baik keputusan pemerintah Norwegia untuk memberikan pembayaran pertama perdagangan karbon sebesar Rp813,3 M kepada Indonesia.
-
Siti Nurbaya: Jajaran LHK Pusat dan Daerah Harus Bersenyawa
Tugas jajaran yang mengurus LHK semakin berat. Kitalah pengawal dari harapan dan tuntutan masyarakat yang kian besar.
-
Laporan UNFCCC COP 25 Madrid Sebut Industri Kehutanan Bantu Jaga Keanekaragaman Hayati
Industri kehutanan mendukung upaya melindungi dan meningkatkan kelestarian flora dan fauna.
-
Menteri LHK Asistensi Sejumlah Gubernur Soal Kehutanan dan Lingkungan
Persoalan yang dibahas diantaranya terkait dengan perencanaan kawasan, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Sosial, konservasi,
-
Dirjen Gakkum KLHK soal Sosok Siti Nurbaya: Beliau Figur Komplet
Siti Nurbaya, menurut Ridho, berhasil mengintegrasikan dua kementerian dengan nilai-nilai baru ntuk mendukung reformasi dan tata kelola.
-
Akademisi UGM Minta DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Ini Alasannya
Forum Pimpinan Lembaga Pendidikan Tinggi Kehutanan Indonesia yang tergabung dalam FOReTIKA mendesak penundaan pengesahan RUU Pertanahan oleh DPR RI.
