Pendidikan GOTAG
Kebijakan
Berita
-
Dukung Pertumbuhan Bisnis, China akan Luncurkan Dua Kebijakan Baru
Berbagai bisnis memburuk di tengah pertumbuhan ekonomi yang lesu pasca pemulihan awal China dari pandemi Covid-19.
-
Penyelenggara Pemilu Terancam Kehilangan Ribuan Honorer, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan Khusus
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat minta pemerintah buat kebijakan khusus agar tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu tidak dihapus.
-
KPPU Sebut Kebijakan Pemerintah Didominasi Condong ke Pengusaha Besar, Tidak Pro Persaingan
Selama 23 tahun KPPU berdiri, banyak kebijakan pemerintah yang tidak condong memberikan ruang kepada pengusaha kecil.
-
Ganjarist Bicara Pentingnya Utamakan Adab dalam Kampanye: Fokus Karya dan Rekam Jejak Kebijakan
Dalam politik, tidak ada yang tak mungkin, namun propaganda negatif telah mulai dilontarkan oleh elit petinggi partai.
-
Politisi Perindo Soroti Macet di Simpang Santa: Kendaraan Semakin Bertambah, Bukan Kekurangan Ruang
Politikus muda Perindo, Michael Victor Sianipar, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.
-
Ekonom: China Bisa Jadi 'Safe Haven' di Tengah Krisis Industri Perbankan
Terjadi peningkatan penjualan mobil dan stabilisasi penjualan properti di China dalam beberapa waktu ke belakang.
-
Menlu RI: Pembangunan Hak Semua Negara, Kebijakan Diskriminatif Harus Dihapuskan
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih menjelaskan, pihaknya telah menerima tanggapan tertulis dari Menteri Keuangan tertanggal 11 Desember 2022.
-
Rizal Ramli: Delapan Tahun Jokowi Berkuasa, Oligarki Makin Untung
Semakin lama terjadi peningkatan ketidakadilan antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin di tanah air.
-
Faisal Basri: Harga Jual CPO Lebih Tinggi untuk Biodiesel, Minyak Goreng Terdiskriminasi
Petani sawit lebih tertarik menjual CPO untuk biodiesel karena harganya lebih tinggi dibandingkan ke industri minyak goreng.
-
KemenPAN RB Buka Seleksi ASN Umum, Menteri Anas: Akan Prioritaskan yang Sudah Lama Mengabdi
Pemerintah menyediakan sebanyak 700 ribu formasi guru di tahun 2023. Namun, pemerintah daerah hanya membutuhkan 400 ribu formasi guru.
-
Erick Thohir Tak Ingin Pemimpin Baru Ganti Kebijakan Baik yang Sudah Berjalan
Erick Thohir ajak semua pihak terus jaga perbaikan kondisi ekonomi nasional di tengan pandemi dan ancaman resesi global.
-
Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht Mengundurkan Diri Usai Dikritik Selama Berbulan-Bulan
Seorang juru bicara Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan dia telah menerima pengunduran diri Lambrecht dan penggantinya akan segera diumumkan.
-
Maruarar Sirait Sebut Jokowi Lahirkan Kebijakan yang Berpihak kepada Rakyat
orang nomor satu RI tersebut dinilai selalu menunjukkan performa gemilang ketika mengemban amanah sebagai seorang pemimpin.
-
Lemhannas Hasilkan 42 Rekomendasi Kebijakan Terhadap 5 Isu yang Diminta Presiden Jokowi
Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menghasilkan 42 kajian atau rekomendasi kebijakan.
-
Kebijakan Belanja Produk Dalam Negeri Bisa Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional
Presiden meminta agar peningkatan target penggunaan produk dalam negeri harus diimbangi dengan upaya perbaikan ekosistem.
-
LAN Inisiasi Laboratorium Kebijakan, Dorong Kebijakan Berkualitas dan Percepatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah hingga kini terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas jangka panjang serta berdampak signifikan.
-
Presiden Jokowi Sampaikan Enam Fokus Kebijakan Pemerintah pada APBN 2023
Dalam sambutannya Presiden menekankan bahwa APBN 2023 akan difokuskan pada enam kebijakan.
-
Kebijakan Pemerintah Dinilai Membantu Sektor UMKM Berkembang
Hermawati Setyorinny mengakui kebijakan pemerintah sejauh ini sangat berpihak pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Presiden Jokowi Ingatkan Para Menteri: Hati-hati, Salah Buat Kebijakan Bisa Berdarah-darah
Posisi dunia global yang sulit di prediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi, diperlukan hati-hati dalam membuat kebijakan.
-
Hasil Survei: 90 Persen Responden Tegas Menolak Intervensi Asing Terhadap Kebijakan Nasional
98 persen responden survei yang menganggap Pancasila masih sangat relevan sebagai pedoman bernegara dalam menjalin hubungan antarnegara.
