LAN Inisiasi Laboratorium Kebijakan, Dorong Kebijakan Berkualitas dan Percepatan Reformasi Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah hingga kini terus melakukan berbagai upaya dalam menciptakan kebijakan yang berkualitas jangka panjang serta berdampak signifikan bagi kemajuan bangsa.

Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo mengatakan, Kebijakan merupakan instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara dalam rangka meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin berkualitas sebuah kebijakan maka akan semakin efektif sebuah negara, sehingga mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya.

“Sebagai upaya mendorong kebijakan yang berkualitas, LAN menginisiasi program yang bernama Laboratorium Kebijakan yang pada tahun ini telah diikuti oleh beberapa Kementerian dan Pemerintah daerah sebagai piloting project dalam upaya mendorong penguatan RB tematik yang digagas oleh Presiden Joko Widodo,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Ekspose Kebijakan Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Melalui Kebijakan Yang Membumi di Aula Prof. Agus Dwiyanto, MPA, LAN Veteran, Kamis (8/12/2022).

Ia menjelaskan, ada 4 (empat) prioritas utama reformasi birokrasi tematik yang diusung pemerintah yaitu, pertama, reformasi birokrasi untuk penanganan permasalahan kemiskinan sehingga seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.

Kedua, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi sehingga pelayanan perizinan maupun non perizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit-belit.
Ketiga, reformasi administrasi pemerintah harus mulai beradaptasi dengan iklim digital yang saat ini sudah berkembang pesat, dan yang keempat terkait dengan program prioritas presiden seperti stunting dan lain-lain.

Dia berujar gagasan laboratorium kebijakan ini terinspirasi dari pelibatan seluruh aktor kebijakan dalam merumuskan seluruh tahapan kebijakan publik, karena kebijakan tidak hanya terjadi di dalam ruang-ruang instansi pemerintah semata, tetapi kebijakan harus ada didalam ruang-ruang aktivitas publik.

"Maka melalui laboratorium kebijakan ini juga berpikir bagaimana sebuah kebijakan dapat dilakukan exercise, di uji cobakan, dilakukan perdebatan dan pertukaran pengetahuan, sehingga kebijakan bukan mencerminkan kepentingan pihak tertentu melainkan hasil dari proses keputusan bersama yang didasarkan pada knowledge,” katanya.

Tri menjelaskan, dalam Laboratorium Kebijakan ini diinisiasi model metode BIJAK dalam laboratorium kebijakan yang merupakan akronim dari, Bangun komitmen dalam melakukan kebijakan, Identifikasi terhadap permasalahan melalui internal asesmen, Jajap Target yang harus dicapai dalam jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan kebijakan yang diinisiasi tersebut, Aktualisasi kebijakan, dan terakhir adalah keberlangsungan inisiatif kebijakan sehingga sebuah kebijakan dapat berumur panjang dan berdampak bagi masyarakat.

Baca juga: LAN Sebut Optimalisasi Talenta ASN Muda Bisa Jadi Nafas Baru Indonesia

“Maka melalui laboratorium kebijakan ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang didasarkan pada knowledge based dan evidence based serta yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat” pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Prof. Erwan Agus Purwanto menyampaikan,  selama dua dekade pemerintah telah berupaya merubah sosok birokrasi yang berkelas dunia melalui program reformasi birokrasi yang melingkupi 8 area perubahan namun selama itu juga masih ditemukan adanya permasalahan birokrasi serta belum menghasilkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat, pemerintah hanya sekedar disibukkan memenuhi tuntutan naskah administrasi saja.

Ia juga menambahkan, reformasi birokrasi yang telah dilakukan belum berimplikasi pada penyelesaian persoalan di masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan data atas keberhasilan reformasi birokrasi di level instansi pemerintah daerah belum secara simultan mampu mengurangi angka kemiskinan di daerah tersebut.

Maka, lanjutnya, Presiden Joko Widodo mendorong Reformasi Birokrasi di setiap instansi pemerintah  dapat berimplikasi pada pengentasan kemiskinan, percepatan berinvestasi, digitalisasi administrasi serta percepatan program presiden seperti mengurangi stunting dan problem masyarakat lainnya.

Setidaknya terdapat 4 prasyarat untuk mendorong percepatan RB tematik ini, antara lain komitmen yang kuat dari seluruh pimpinan dan jajaran di instansi pemerintah, penyelesaian akar masalah yang diangkat terkait dengan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, kolaborasi seluruh unsur pemerintah, swasta, akademisi, NGO, masyarakat, serta melakukan inovasi dalam rangka penyelesaian persoalan tersebut.