Pendidikan GOTAG
Kamrussamad
Berita
Foto (35)
-
DPR Bilang, Kenaikan Tarif Cukai Rokok Berpotensi Picu PHK di Industri Hasil Tembakau
Pemerintah harus bisa menjelaskan berapa besar penambahan pendapatan negara dari langkah menaikkan tarif cukai rokok.
-
Ajakan Tak Bayar Pajak Dapat Lumpuhkan Keuangan Negara
Jika ada pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak, maka sangat berpotensi melumpuhkan pendapatan keuangan negara, karena itu kami berharap
-
Anggota DPR RI Kamrussamad Sebut Sri Mulyani Layak Jadi Menteri Keuangan Terbaik
menjadi saksi bagaimana kepiawaian dan kecerdasan Menkeu dalam merumuskan suatu kebijakan Fiskal ditengah Pandemi COVID
-
Politisi Gerindra Sebut Daripada untuk PNM JIwasraya, Uang Rp 20 T Dibelikan Alat PCR
Ia menilai suntikan modal justru menjadi preseden buruk karena kelalaian manajemen harus ditanggung oleh pembayar pajak
-
Kemampuan Tim Ekonomi Realisasikan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen Tahun 2021 Dipertanyakan
Pertumbuhan hingga 5.5 persen memberikan rasa optimisme yang besar akan kebangkitan ekonomi indonesia
-
Dampak Pandemi Covid-19, Jumlah Pengangguran Bertambah 180 Juta
Kamrussamad meminta pemerintah Indonesia juga bersiap-siap menghadapi resesi yang dihadirkan oleh bencara non alam ini.
-
Kamrussamad Apresiasi Skema Berbagi Beban BI dan Pemerintah
Kamrussamad memahami perlunya menjaga independensi Bank Indonesia, tetap pruden dengan fokus utama menjaga moneter dan inflasi.
-
Pemeritah Diminta Bangkitkan Sektor Keuangan dan Riil Ketimbang Suntik Modal ke BUMN
“Sebaiknya pemerintah fokus di sektor riil, seperti pangan yang dibutuhkan masyarakat saat ini," ujar anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad.
-
Kamrussamad Sebut Utang Pemerintah Bertambah Rp 635 Triliun Selama Pandemi Covid-19
Indikator kerentanan utang pemerintah telah melampaui rekomendasi IMF dalam International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411.
-
Asumsi dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal 2021 Dinilai Terlalu Optimis
"Kita belum bisa memastikan akhir krisis kesehatan akan berhenti di kuartal ketiga atau keempat 2020," katanya
-
Genjot Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pandemi Corona, Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengecekan PCR
Kondisi saat ini pemerintah perlu memprioritaskan kegiatan pengecekan masyarakat melalui polymerace chain reaction (PCR).
-
Usulan Program Paket Stimulus Rp 1.600 Triliun Dinilai Tidak Realistis
Jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan Rp 600 triliun kemudian disalurkan Ke dunia usaha maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati
-
Politisi Gerindra Desak Dua Bank BUMN Ini Prioritaskan UMKM Dalam Restrukturisasi Kredit
BRI dan Bank Mandiri saatnya menunjukkan Jati diri pro pelaku ekonomi kerakyatan sebagai lokomotif industri perbankan nasional
-
Pelebaran Defisit APBN 2020 Harus Difokuskan untuk Atasi Krisis Kesehatan
Selain atasi krisis kesehatan, juga diberikan untuk subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial
-
Kebijakan Recovery Bond Model Perampokan Negara di Tengah Pandemi Corona
Recovery Bond Perlu dijelaskan ke publik landasan kebijakan dan skema implementasinya karena berdampak pada beban negara yang merupakan beban rakyat
-
Menggerakan Perekonomi Nasional Melalui Paket Kebijakan Ekonomi
Langkah yang dilakukan adalah menstabilkan fiskal dan moneter, termasuk pengendalian inflasi percepatan belanja dan penguatan neraca pembayaran
-
Anggota Komisi XI DPR dan Bank Indonesia Bantu Korban Banjir
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dua orang WNI positif terinfeksi Virus Corona pada Senin kemarin. Korban
-
Anggota Komisi II Apresiasi Keputusan KPU dalam Kasus Wahyu Setiawan
Bila konsisten menjalankan sistem Pemilu tersebut, menurutnya tidak akan lagi ada kesalahan tafsir mengenai penentuan anggota DPR hasil Pemilu
-
Banyak Kerabat Penguasa Ikut Pilkada, Komisi II DPR Ingatkan Penyelenggara Pemilu Tetap Profesional
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra Kamrussamad meminta penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati menggelar Pilkada serentak nanti.
-
Tunjuk Wakil Kepala KSP, Politikus Gerindra Bilang Jokowi Bisa Dinilai Inkonsisten
“Publik bisa menilai bahwa ada inkosistensi Pemerintah dalam penerapan kebijakan,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Jumat (27/12/2019).
