TAG
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR)
Berita
-
JPPR: Kampanye Gunakan Duit Sendiri 'Timbulkan Masalah'
Dia menjelaskan, jika mengklaim menggunakan kocek sendiri tapi ternyata menerima bantuan hal itu jelas melanggar ketentuan UU.
-
Trik Calon Kepala Daerah Peroleh Dana Kampanye di Pilkada
Setiap sumbangan juga dibatasi, baik dari perusahaan maupun perorangan.
-
JPPR Nilai Peraturan MK Tentang Pemantau Pemilu Tidak Tepat
Pasalnya, peraturan yang dibuat untuk mengakomodir pilihan "Tidak Setuju" tersebut akan menimbulkan polemik baru.
-
JPPR : Bencana Asap Jangan Sampai Mengganggu Pilkada Serentak
Dampak asap dari kebakaran terhadap pelaksanaan Pilkada berpengaruh terhadap rekruitmen dan bimbingan teknis penyelenggara
-
Menteri Desa: Tidak Ada Kaitan Penyaluran Dana Desa dengan Pilkada
Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) menilai setidaknya ada 146 calon petahana rawan melakukan penyelewengan
-
Temuan JPPR: Ada Dana Desa di Daerah Petahana Rawan Penyelewengan
Total dana desa di daerah-daerah petahana tersebut mencapai Rp. 3.255.966.226.102
-
Ini yang Harus Diperhatikan Untuk Jalankan Putusan MK
Jika tidak ada lawan debat, maka tidak ada pengoreksian dari pihak terkait mengenai kinerja petahana.
-
Putusan MK Akan Perkuat Elitisme Pencalonan
Keputusan MK terhadap calon tunggal semakin mendorong aspek elitisme dalam proses pencalonan di pelaksanaan Pilkada.
-
Pertama Dalam Sejarah KPU Tampilkan Kolom Disabilitas di Rekap DPS
Baru dalam sejarah pertama pemilu di Indonesia, KPU menampilkan kolom disabilitas dalam rekap daftar pemilih sementara.
-
Pengamat: Sengketa Partai Pengaruhi Jumlah Pengusungan Pasangan Calon
Masykurudin Hafidz menilai bahwa sengketa kepengurusan di dalam tubuh partai politik, berperan besar atas jumlah pengusungan pasangan calon.
-
JPPR Nilai Kegagalan di Pilkada Surabaya Akibat Ketidaktelitian Partai Politik
Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz mengatakan bahwa ketidaklolosan pasangan calon di Kota Surabaya merupakan ketidaktelitian partai politik
-
JPPR: Calon Tidak Lolos karena Kegagalan Partai
Menurut Masykurudin, seleksi pasangan calon lebih banyak didasarkan pada aspek situasi politis
-
JPPR Pertanyakan Kinerja Bawaslu
JPPR juga menyatakan terdapat kebutuhan penilaian dan analisis yang bersifat nasional sepanjang Pilkada.
-
Perppu Pilkada untuk Kepastian Hukum
Empat daerah sudah dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang
-
JPPR: Jangan Sampai Gara-gara Ulah Dua Parpol Pilkada Serentak Berantakan
Sikap KPU jelas bahwa partai politik yang berhak mengajukan pencalonan harus sesuai Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM.
-
Tujuh Tantangan Demokratisasi Indonesia Mendatang
Transisi kekuasaan dan pemerintahan pasca-Pemilu 2014 di Indonesia berjalan dengan baik dan damai.
-
Pemerintahan Jokowi-JK Harus Ubah Mental Juragan ke Pelayan
"Transparan, melayani dan aspiratif adalah syaratnya. Merubah mental penyelenggara negara dari mental juragan ke pelayan,"
-
JPPR Harap SBY Tak Lakukan Drama Baru Keluarkan Perppu Pilkada
JPPR mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi memainkan drama baru di balik rencananya mengeluarkan Perppu Undang-Undang Pilkada.
-
JPPR Kecewa Partai Demokrat Walk Out
Afif menilai alasan pemenuhan 10 syarat dalam UU sekedar menjadi tameng pencitraan Demokrat di depan publik seakan dukung pilkada langsung.
-
Pendukung Kepala Daerah Dipilih DPRD Dinilai Partai Penakut
Deputi JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan partai politik yang menghendaki dipilih DPRD mempunyai empat ketakutan sekaligus.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved