Pendidikan GOTAG
Irmanputra Sidin
Berita
-
Presiden Bisa Dituduh Langgar UU Jika Tidak Berhentikan Ahok
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dituduh melanggar ndang-undang (UU) karena tidak memberhentikan sementara Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.
-
Sikap Demokrat Dorong Hak Angket Penyadapan SBY Dinilai Wajar
Wajar jika Partai Demokrat mendorong digilurkannya hak angket terhadap isu penyadapan, meski belum tentu aromanya mirip dengan kasus “watergate”.
-
Jika Kasus Sylvi Tak Diusut, Polri Bisa Dituduh Tak Perlakukan Paslon Sama Didepan Hukum
Kedua kasus itu menyeret nama calon Wakil Gubernur DKI yang diusung Demokrat, Sylviana Murni.
-
Irmanputra Sidin: Hakim MK Harus Percaya Diri
Ketua dan para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan tetap menjaga sikap kenegarawanannya
-
Pakar Hukum Ini Nilai Pemberian Grasi Terhadap Antasari Oleh Presiden Joko Widodo Sesuai Ketentuan
Presiden memiliki wewenang memberi grasi. Wewenang tersebut bersumber dari UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dengan ketentuan memperhatikan pertimbangan MA.
-
Berkaca Kasus Arcandra, Sangat Relevan Usulan Presiden ''Orang Indonesia Asli''
Menteri saja ternyata pernah kecolongan dengan orang yang diduga WNA
-
-
Kalau Jokowi Ragu, Sebaiknya Berhentikan Arcandra Tahar
Dia kembali mengingatkan agar tidak mengambil risiko atas status kewarganegaraan Arcandra.
-
Kapolri Tito Harus Laporkan Hasil LHKPN Pejabat Polri Setelah 3 Bulan Menjabat ke Publik
Langkah tersebut dalam rangka menjalankan instruksi Presiden Joko Widodo untuk melakukan reformasi besar-besaran
-
KPK Harus Diapesiasi
Terbaru Aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Panitera Pengganti PN Jakarta Pusat.
-
Upaya KPK Bersih-bersih Dunia Peradilan Sangat Didukung
Irmanputra Sidin mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
-
Demokrat Tak Terjebak Lagi Pencitraan Politik, Tak Langsung Pecat Putu
sikap Partai Demokrat seperti ini harus dianggap sikap kritis terhadap penegakan hukum dan konstitusi.
-
Tak Ada Konstitusi Dilanggar Angkat Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Bagaimana dari sisi hukum tatanegara terkait kabar pergantian Kepala BIN tersebut?
-
Sidin: Audit BPK Bukan Unsur yang Memaksa KPK
Tidak selamanya ada kerugian negara, yang ditimbulkan oleh manajemen pengelolaan negara adalah korupsi dalam arti kriminal.
-
Meski Termuda, Komjen Tito Memenuhi Syarat Konstitusional Sebagai Calon Kapolri
Beliau adalah komjen termuda, yang bersangkutan tetap memenuhi syarat konstitusional
-
Tindakan KPK Sudah Tepat, Segera Berikan Kepastian Hukum
KPK sudah tepat, kalau tidak ditemukan unsur pidana yang esensi dari sebuah pengelolaan negara
-
Pakar Hukum Tatanegara: Perppu Kebiri Sebaiknya Ditolak DPR
Perppu itu sebaiknya ditolak oleh DPR, karena bisa dinilai merendahkan martabat kemanusiaan
-
Budi Gunawan Paling Berpeluang Jadi Kapolri Secara Konstitusional
Muncul spekulasi sejumlah nama calon penggantinya sudah dipersiapkan pemerintah.
-
Tes Narkoba Urine dan Rambut Harus Jadi Syarat Calon Kepala Daerah
Imbauan ini sebaiknya bisa menjadi bahan masukan revisi UU Pilkada
-
Tiketnya Belum Hangus, Budi Gunawan Bisa Langsung Dilantik Jadi Kapolri
Tiket tersebut hingga kini belumlah hangus. Jadi yang bersangkutan bisa dilantik jadi kapolri
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved