Pendidikan GOTAG
Irman Putra Sidin
Berita
-
DPD Minta MK Keluarkan Putusan Provisi Terkait Gugatan UU MD3
Irman Putra Sidin yang menjelaskan bahwa ada keadaan mendesak yang mengharuskan MK untuk mengeluarkan putusan
-
Anggota DPD Gugat UU MD3 di Mahkamah Konstitusi
Irman Putra Sidin menjelaskan bahwa ada proses politik yang tidak benar dalam penetapan undang-undang tersebut.
-
Komisi I DPR Optimis Revisi RUU ITE Segera Disahkan
Revisi rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) akan segera dibawa ke Paripurna oleh DPR RI.
-
Kalau Jokowi Ragu, Sebaiknya Berhentikan Arcandra dari Kursi Menteri
"Tentunya bahaya kalau presiden memasukkan warga asing masuk dalam kabinetnya. Presiden bisa dituduh pengkhiantan terhadap negara,"
-
Ahok Keluarkan Diskresi, Tak ada Pelanggaran Pidana
apapun alasannya diskresi Ahok tak bisa dipidana karena itu kebijakan
-
Presiden Jokowi Dapat Lantik Budi Gunawan Tanpa Persetujuan DPR
Wakapolri Komjen (Pol) Budi Gunawan menjadi salah satu calon pengganti Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.
-
Golkar Harus Bangkit Jadi Partai Berintegritas Meski Ada Isu Calon Ketua Umum Orang Pemerintah
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mendorong agar Golkar bangkit menjadi partai berintegritas dan punya pendirian meskipun terdapat isu adanya
-
Pengamat: Adanya Dukungan Partai Jadi Bukti Ahok Tak Lakukan Deparpolisasi
Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin menilai deparpolisasi itu dilakukan Partai Politik itu sendiri.
-
Banjir Dukungan Partai Politik, Deparpolisasi Tidak Dilakukan Ahok
"Kalau begitu kejadiannya maka deparpolisasi tidak dilakukan calon independen. Namun deparpolisasi dilakukan Parpol itu sendiri,"
-
Pengamat: Parpol Tak Perlu Takut Calon Kepala Daerah dari Independen
Yang harus ditakuti, menurutnya adalah jika Partai Politik itu menjadi pendukung calon independen.
-
Calon Tunggal di Pilkada, Jokowi Diminta Tidak Obral Perppu
Pasalnya, kata Irman, masalah pilkada merupakan persoalan partai politik.
-
Negara tidak Boleh Membatasi Keluarga Incumbent untuk Mencalonkan Diri
Menurut Irman, negara tidak boleh membatasi keluarga petahana (incumbent) untuk mencalonkan diri.
-
"Presiden Harus Pelajari Aturan yang Ia Teken, Jangan Bilang Lagi Saya Tidak Baca"
"Ini sudah semester kedua, kalau masih semester pertama oleng tidak masalah," ujar Irman.
-
Pakar Hukum: KPK Harus Laksanakan Putusan Praperadilan
Menurut Irman, tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak melaksanakannya karena itu adalah putusan pengadilan.
-
Irmanputra Sidin: Penempatan TNI di KPK Inkonstutusional
Andi Irmanputra Sidin mengingatkan, jika TNI bergabung dalam KPK sebagai instrumen pemberantasan korupsi adalah hal yang inkonstitusional.
-
Irman: Anggaran Tidak Bisa Dikelola Hanya dengan Niat Baik, Harus Persetujuan DPRD
Irman diminta menjelaskan bila anggaran harus mendapat persetujuan rakyat dalam hal ini diwakili lembaga legislatif.
-
Pelanggaran Norma dan Etika Kepala Daerah Bisa Berujung Pemberhentian
Dikatakan Irman seorang kepala daerah, presiden, gubernur, bupati/ wali kota jangan sampai melanggar TAP MPR tersebut.
-
Pras: Bagaimana Cara Merem Mulut Gubernur ?
Panitia Angket DPRD DKI Jakarta menghadirkan Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin
-
Pansus Angket Ahok Hadirkan Irman Putra Sidin dan Margarito Kamis
Tim Pansus Hak Angket DPRD DKI berencana menghadirkan pakar hukum tata negara pada hari ini, Rabu (25/3/2015).
-
Penundaan Eksekusi Mati Terpidana Narkoba Dinilai Tepat
Menurutnya, hukuman mati ini bisa digantikan dengan cara lain.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved