TAG
Ipi Maryati
Berita
-
KPK Ingatkan Hadiah kepada Instansi Diadministrasikan sebagai BMN
Ipi menjelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
-
KPK Minta Pemda Evaluasi Kriteria Penerima Bansos
Hal ini disampaikan lantaran KPK kerap menerima keluhan dari masyarakat yang tidak menerima bantuan meski telah terdaftar.
-
Terima 303 Laporan, KPK Ingatkan Pemda Evaluasi Kriteria Penerima Bansos
Dari total 303 keluhan yang diterima KPK melalui aplikasi JAGA Bansos, sebanyak 134 keluhan mengenai masyarakat yang tidak menerima bansos.
-
Periode 1 Januari Hingga 21 April KPK Terima Laporan Gratifikasi Senilai Rp 11,9 Miliar
Dari total 665 laporan yang masuk, sebanyak 456 laporan atau sekitar 69 persen disampaikan melalui medium pelaporan aplikasi Gratifikasi Online (GOL).
-
KPK Latih 17 Profesor Jadi Penyuluh Antikorupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melatih 17 orang profesor dengan berbagai latar belakang keilmuan sebagai penyuluh antikorupsi.
-
KPK: Sesuai Peraturan Kapolri, Wakapolda Tidak Wajib Lapor Harta Kekayaan
KPK meluruskan soal polemik data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Deputi Penindakan KPK terpilih, Brigjen Pol Karyoto.
-
KPK Pastikan Awasi Pengalihan Anggaran Pilkada untuk Penanganan Corona
KPK memastikan bakal mengawasi pengelolaan anggaran yang berhubungan dengan penanganan virus corona atau Covid-19
-
KPK: Angka Kepatuhan LHKPN Periodik Meningkat 8 Persen
Angka kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk pelaporan tahun 2019 per 31 Maret 2020 meningkat 8 persen.
-
KPK Imbau Masyarakat Waspadai Penipuan Berkedok Rekrutmen Pegawai
Program rekrutmen pegawai KPK selalu diumumkan melalui situs resmi KPK dan surat kabar nasional serta tidak pernah memungut biaya administrasi
-
KPK Imbau 3 Stafsus Presiden Segera Laporkan LHKPN Sebelum 31 Maret 2020
KPK mencatat ada 3 orang stafsus Presiden yang belum menyampaikan LHKPN dari 13 stafsus.
-
KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Harus Lapor Harta Kekayaan Periodik
Sesuai ketentuan, KPK menggarisbawahi, PN yang menduduki jabatan publik wajib menyampaikan laporannya maksimal 3 bulan setelah dilantik.
-
Ipi Maryati dan Ali Fikri Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan dan Penindakan Gantikan Febri Diansyah
KPK akhirnya menunjuk dua Pelaksana tugas (Plt) juru bicara pengganti Febri Diansyah. Keduanya yakni Ipi Maryati dan Ali Fikri.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved