Pendidikan GOTAG
INDEF
Berita
-
Jokowi Disarankan Copot Tiga Menteri Ekonomi Ini, Satu Diantaranya Suka Bikin Kebijakan 'Ajaib'
Ekonom INDEF merekomendasikan pencopotan tiga menteri di tim ekonomi kabinet Jokowi-Maruf Amin.
-
Indef: Pengambilan BKP ke Bapanas Akan Timbulkan Polemik Baru
Menurut Tauhid, potensi kewenangan tumpang tindih sangatlah besar mengingat fungsi pada badan khusus yang baru itu selama ini ada di BKP Kementan
-
INDEF: Komponen Cadangan Jadi Alternatif Hemat Pos Anggaran Pertahanan
Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, pos belanja pegawai pertahanan nyaris selalu tertinggi dibanding pos pengeluaran lainnya
-
Wacana Kenaikan PPN, Dinilai Berisiko pada Pemulihan Ekonomi hingga Memberatkan Pemerintahan Baru
Pemerintah berencana untuk meningkatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara bertahap. Peningkatan ini akan dimulai pada tahun depan
-
Terapkan KPKU, BUMN Bisa Memberikan Nilai Ekonomi dan Sosial yang Lebih Besar Bagi Indonesia
Penerapan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagai pilar perwujudan lima fokus utama BUMN dinilai sebagai arah yang tepat.
-
Pemerintah Diminta Prioritaskan Kepentingan Nasional dalam Menjalankan Transisi Energi
Upaya mencapai target bauran energi baru terbarukan (EBT) 23 persen pada 2025, jangan sampai memberikan tekanan pada keuangan negara.
-
Ekonom INDEF Aviliani: Pandemi Munculkan 7 Tantangan dan Peluang Baru di Bidang Digital, Apa Saja?
Ada 7 tantangan yang muncul karena pandemi Covid-19. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan para pelaku ekonomi dan pengambil kebijakan untuk berinovasi
-
Ekonom INDEF: Sektor Pertanian Adalah Bantalan Resesi
Pertanian juga terbukti mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menghidupi jutaan warga yang terdampak PHK.
-
Ekonom: Postur RAPBN 2022 Bertolak Belakang dari Upaya Antisipatif Pandemi
Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 tidak mencerminkan upaya antisipatif pandemi Covid-19.
-
Faisal Basri Ungkap Kenaikan Utang Pemerintah hingga Rp 8.000 Triliun di 2022
Faisal Basri mengungkapkan, jumlah utang pemerintah diproyeksikan mengalami kenaikan hingga sebesar Rp 8.000 triliun pada tahun depan.
-
Pertumbuhan Ekonomi RI Ditargetkan 5,5 Persen di 2022, Indef: Tidak Realistis
Eko Listiyanto menilai target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah tidak realistis karena ketidakpastian pada 2022 masih tinggi.
-
Anggaran Perlindungan Sosial Mau Diturunkan, Pengamat: Masih Belum Tepat Waktu
Dradjad Wibowo mengatakan, penurunan alokasi anggaran perlindungan sosial dirasa masih belum tepat waktu. kenapa alasannya?
-
Program Bantuan Sosial Belum Maksimal Dongkrak Konsumsi Masyarakat, Ini Kata Pengamat
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi program PEN mencapai Rp305,5 triliun hingga akhir Juli 2021.
-
Indef: Demi Penanganan Pandemi, Anggaran Untuk Infrastruktur Alangkah Baiknya Dipotong
pengalihan anggaran 100 persen akan berdampak terhadap progres di berbagai proyek strategis milik Pemerintah.
-
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen di 2022, Indef: Realistisnya di Bawah 5 Persen
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 pada kisaran 5 - 5,5 persen. apa kata Indef?
-
Tak Sebesar di Kuartal II, Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal III Diprediksi Cuma 3 Persen
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad memperkirakan pertumbuhan di kuartal III 2021 Cuma sebesar 3 hingga 4 persen (yoy).
-
Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Sebesar 7,07 Persen, Dradjad Wibowo: Ekonomi RI Masih Rapuh
Dradjad Wibowo menyebut perekonomian Indonesia masih rapuh, meski pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 tercatat 7,07 persen.
-
Indonesia Berpotensi Alami Krisis Akibat APBN yang Kritis
Indonesia berpotensi mengalami krisis akibat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai dalam posisi kritis.
-
Ada Ledakan Pandemi, Indef Sarankan Jokowi Koreksi Target Pertumbuhan Ekonomi
Indef menyarankan pemerintah mengoreksi target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen hingga 5,8 persen di 2022.
-
Bandingkan Wacana PPN Sembako dan Relaksasi PPnBM, Ini Kata Ekonom Indef
Didik J Rachbini menilai kebijakan wacana pajak sembako harus dipikirkan kembali oleh Pemerintah, yakni khususnya Kementerian Keuangan.
