Pendidikan GOTAG
Imparsial
Berita
Foto (3)
-
Mayor Dedi Bebas dari Pidana, Koalisi Masyarakat Sipil: Bukti Penegakan Hukum TNI Harus Direformasi
Menurutnya, pengistimewaan bagi aparat TNI yang melanggar hukum dengan diproses oleh sesama aparat TNI lainnya terbukti melanggar Pasal 27 ayat 1.
-
Ini Saran Imparsial Atasi Polemik tentang Siapa yang Berwenang Tangani Kasus Korupsi di Basarnas
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, bahwa kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan jernih dan mudah.
-
Respons Komnas HAM soal Al Zaytun: Pemerintah Tidak Boleh Gegabah
Komisioner Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati dalam menindak isu sensitif ini.
-
Imparsial Kritik Pernyataan Jokowi yang Sebut Konflik Papua Masalah Kecil: Harus Dipahami Masalahnya
Araf menilai, pernyataan Jokowi menyakitkan para korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua.
-
Imparsial: Vonis Hukuman Mati Meningkat Signifikan di Era Presiden Jokowi
Imparsial mengatakan ada tren kenaikan vonis hukuman mati pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Imparsial Pertanyakan Vonis Terhadap Para Polisi Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan
Peneliti Imparsial Husein Ahmad mengatakan selama proses hukum juga terjadi intimidasi dan ancaman terhadap kelompok suporter di Malang
-
Peneliti Imparsial Sebut 7 Poin yang Bisa Ditanyakan DPR kepada Calon Panglima TNI Yudo Margono
Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai ada tujuh poin reformasi dan transformasi TNI yang bisa ditanyakan DPR untuk calon panglima TNI yang baru.
-
Peneliti Imparsial Al Araf: Pengajuan Nama Yudo Margono Jadi Panglima TNI Sesuai Pola Rotasi UU TNI
Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai penunjukan KSAL Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI yang baru sudah sesuai UU TNI.
-
Peneliti Imparsial Al Araf Sebut Panglima TNI Baru Harus Mengubah Pola Pendekatan Keamanan di Papua
Ketua Badan pengurus Centra Initiative dan Peneliti Senior Imparsial Al Araf menilai panglima TNI yang baru nantinya harus menentukan skala prioritas.
-
MK: Komponen Cadangan tetap Dibutuhkan demi Wujudkan Pertahanan Semesta
Permohonan pengujian materiil UU PSDN diajukan oleh empat lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan tiga orang warga
-
Imparsial Singgung Perlakuan Brutal Brimob, Kapolda Jatim Sebut Tindakan di Kanjuruhan Sesuai SOP
Sebab kata Hussein, jika dilihat protokol tetap (protap) pengendalian massa, terdapat beberapa gradasi sebelum sampai adanya penembakan gas air mata.
-
Pencopotan Kapolres dan 9 Komandan Brimob Tak Hapuskan Pertanggungjawaban Pidana Mereka
proses hukum harus juga menyasar bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga komandan yang bertugas saat itu.
-
Peneliti BRIN Sebut Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Kental Dimensi Militeristik
Peneliti Pertahanan dan Keamanan BRIN Muhamad Haripin menyoroti rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Rencana Pembentukan DKN Lewat RUU Kamnas
Pemerintah tengah berinisiasi membentuk Dewan Keamanan Nasional atau DKN. Rencana ini menuai kritik Koalisi Masyarakat Sipil.
-
Polri Didesak Ungkap Motif Sensitif dalam Kasus Kematian Brigadir J: agar Tidak Jadi Isu Liar
Polri diminta ungkap motif sensitif dalam kasus tewasnya Brigadir J agar tidak menjadi isu liar.
-
Soal Kasus Kematian Brigadir J, Koalisi Masyarakat Sipil: Ini Momentum untuk Reformasi Polri
Penyelesaian kematian Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat secara profesional akan menjadi momentum positif untuk reformasi di tubuh Polri.
-
Begini Nasib Komcad yang Telah Dilatih Jika Gugatan Terkait UU PSDN Dikabulkan Mahkamah Konstitusi
Al Araf memprediksi nasib Komponen Cadangan (komcad) yang telah dilatih bila gugatan Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Keamanan dikabulkan MK.
-
Soal UU PSDN, Negara Diminta Fokus Perkuat Sistem Alusista Dibanding Melatih Sipil
Ketua PBHI Nasional Julius Ibrani menyoroti soal UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
-
Dinilai Menyisakan Sejumlah Persoalan, Pegiat HAM Soroti UU No 23/2019 tentang PSDN
Wakil Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra menilai bahwa proses pembahasan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) tak transparan.
-
Ketua Pansel Komnas HAM Berharap Komisioner Mendatang Punya Komitmen Kuat Atas Prinsip HAM
Diharapkan komisioner Komnas HAM ke depan memiliki komitmen yang kuat dan prinsip atas penanganan perkara hak asasi manusia (HAM).
