Pendidikan GOTAG
Imparsial
Berita
Foto (3)
-
Kritisi Rencana TNI dan Polri Aktif Isi Jabatan Sipil, Imparsial: Bertentangan Prinsip Demokrasi
Direktur Imparsial Gufron Mabruri kritis rencana hadirnya aturan yang menempatkan TNI dan Polri di jabatan sipil.
-
Rencana PP Penempatan TNI dan Polri di Jabatan Sipil, Imparsial: Jokowi Mengembalikan Dwifungsi ABRI
Menurut Direktur Imparsial Gufron Mabruri, penempatan TNI dan Polri di jabatan sipil bisa mengembalikan dwifungsi ABRI.
-
Deretan Pihak yang Kritik Jokowi Beri Prabowo Pangkat Jenderal Kehormatan, PDIP hingga 20 Organisasi
Sejumlah pihak mengkritik keputusan Presiden Jokowi memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Prabowo Subianto.
-
Soal Prabowo Terima Pangkat Jenderal Kehormatan, Jokowi: Usulan Panglima TNI, Saya Menyetujui
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasannya memberikan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto.
-
Prabowo Terima Kenaikan Pangkat Kehormatan, Imparsial: Merusak Marwah TNI
Gufron menilai, pemberian gelar jenderal kehormatan itu merupakan langkah politis Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Imparsial Sebut Jokowi Tak Pantas Beri Pangkat Jenderal Kehormatan ke Prabowo
Gufron mengatakan, Prabowo tidak pantas menerima gelar tersebut mengingat dugaan keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM)
-
Koalisi Masyarakat Sipil Temukan 121 Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu 2024
Koalisi masyarakat sipil mengungkap temuan adanya 121 kasus penyalahgunaan kekuasan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
-
Laporan Imparsial: Ada 121 Kasus Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Direktur Imparsial Gufron Mabruri, mengatakan Imparsial menemukan sebanyak 121 kasus kecurangan pemilu
-
Gerakan Guru Besar dan Akademisi Lintas Kampus Dinilai Jadi Kunci Selamatkan Demokrasi
Jokowi ramai-ramai dikritik sejumlah sivitas akademika dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia pada Pemilu 2024 ini.
-
Imparsial: Soal Konflik Papua, Ganjar dan Anies Tawarkan Solusi Lebih Progresif Ketimbang Prabowo
Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menawarkan solusif progresif untuk menangani konflik Papua
-
Singgung Capres Terduga Pelanggaran HAM, Koalisi Masyarakat Sipil: Kami Edukasi Warga Agar Tak Pilih
Ia kemudian menyinggung adanya calon presiden (capres) terduga pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Sebut Penegakan HAM Era Jokowi Hanya Teatrikal Belaka
Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi Peringatan Hari HAM dan Hari Anti Korupsi di kawasan Patung Kuda Monas, Kamis (7/12/2023).
-
Kasus Jatuhnya Dua Pesawat TNI Pasuruan, Imparsial Berharap Dilakukan Investigasi Menyeluruh
Dikatakan Gufron, jatuhnya 2 pesawat Super Tucano di Bromo menggenapi jumlah Super Tucano TNI AU yang jatuh menjadi 3 pesawat.
-
Imparsial: Keputusan MKMK Membuat Pencalonan Gibran Cacat Hukum dan Etika
Ghufron Mabruri, Direktur Imparsial, menilai keputusan MKMK tanda putusan MK Perkara No. 90 mengalami cacat hukum secara prosedural dan substansial.
-
Imparsial: Putusan MK yang Muluskan Jalan Politik Gibran Puncak Gunung Es Kemunduran Demokrasi
Imparsial menilai adanya kemunduran demokrasi di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
-
Kritisi Proyek Pembangunan Sumur Bor Kemhan, Imparsial: Bukan Tugas dan Fungsinya
Imparsial menyoroti proyek pembangunan sumur bor oleh Kementerian Pertahanan yang dinilai bukan tugas dan fungsi Kementerian Pertahanan RI.
-
Imparsial Kritisi 3 Hal Pernyataan Jokowi Soal Data Intelijen Arah Politik Parpol di 2024
Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengritisi tiga hal dari pernyataan Presiden Jokowi tahu arah politik parpol di 2024 lewat aparat intelejen.
-
Rencana MA Minta TNI Jaga Pengadilan Gantikan Polisi Jadi Sorotan, Imparsial: Tidak Ada Urgensinya
Imparsial menolak wacana pengamanan seluruh pengadilan di Indonesia dilakukan TNI.
-
Imparsial dan PBHI Kembali Ingatkan Pentingnya Reformasi Peradilan Militer
Dalam diskusi kali ini. PBHI dan Imparsial kembali menyuarakan pentingnya reformasi peradilan militer.
-
Imparsial: Pemerintah Harusnya Bisa Lebih Serius Tuntaskan Kasus Orang Hilang
Pemerintah Indonesia harus lebih serius menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved