TAG
Ida Fauziah
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
Berita
Foto (47)
-
VIDEO Bos Lion Air Rusdi Kirana Jadi Wakil Ketua Umum PKB
Cak Imin menunjuk pengusaha dan pendiri maskapai penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua Umum PKB.
-
Anies Baswedan Disebut Untung Bila Gaet Ida Fauziah Atau Mardani PKS di Pilkada Jakarta 2024
Anies Baswedan harus pandai memilih siapa calon pendamping jika ingin tetap maju dan menang di Pilkada Jakarta.
-
Bursa Terbaru di Pilgub Jakarta 2024: 3 Menteri, Pembalap Senior hingga Anak Presiden
Bursa daftar calon Gubernur Jakarta terbaru memunculkan nama para menteri Jokowi hingga sosok pembalap bahkan anak presiden Jokowi.
-
Program Pemagangan di Luar Negeri Berperan Tingkatkan Kualitas SDM
Menteri Ketenagakerjaan mengatakan proses pembangunan kualitas SDM membutuhkan kontribusi, sinergi, dan kolaborasi dari berbagai pihak
-
Isi Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB di Tengah Wacana Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu
Terungkap isi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dua menteri PKB di tengah wacana pengguliran hak angket.
-
Dapil Jakarta II: Menaker Ida Fauziah, Uya Kuya, Hingga Once Dapat Tiket Menuju Senayan
Ida Fauziah, Uya Kuya, hingga Once berpotensi mendapatkan jatah kursi DPR setelah mendapat suara terbanyak di Dapil Jakarta II.
-
Menaker Ida Fauziah dan Hasbiallah Ilyas Disiapkan PKB untuk Maju di Pilkada DKI Jakarta
Sekjen PKB, Hasanudin Wahid mengungkap Menaker Ida Fauziah dan Ketua DPW PKB DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas disodorkan PKB untuk ikut dalam Pilkada DKI.
-
Formula Perhitungan Upah Minimum 2024, Dipastikan Naik
Cara perhitungan formula upah minumum tahun 2024, Menaker, Ida Fauziyah pastikan ada kenaikan di 2024
-
Manfaat Jaminan Sosial Ditingkatkan, BPJS Ketenagakerjaan dan Menaker Komitmen Lindungi PMI
Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki komitmen serius dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI)
-
Daftar Menteri dan Para Eks Jenderal yang Jadi Caleg: Ada Menkumham, Menaker hingga Mantan Kasum TNI
Berikut nama-nama menteri dan wakil menteri, serta para pensiunan jenderal yang telah memutuskan menjadi caleg hingga saat ini:
-
Daftar Menteri Jokowi yang Maju Jadi Caleg DPR RI di Pemilu 2024, PDI Perjuangan Paling Banyak?
Sejumlah menteri dalam Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo mendaftarkan diri menjadi bakal calon legislatif dalam Pemilu 2024.
-
Pemerintah Atur Pembayaran THR Bagi Buruh Harian Lepas, Pengusaha Wajib Simak
Pemerintah telah mengatur pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2023 bagi pekerja/buruh harian lepas yang wajib disimak oleh pengusaha.
-
Menteri Ketenagakerjaan: Ada Sanksi Buat Perusahaan yang Bayar THR Telat
Menaker Ida Fauziyah mengatakan ada sanksi bagi perusahaan yang mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) atau terlambat dari batas maksimal yang
-
Menaker: THR Wajib Bayar Dibayar Full Minimal 7 Hari Sebelum Hari Raya dan Tidak Boleh Dicicil
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menegaskan Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayar penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya.
-
Menaker: Pemberian THR Paling Lambat 7 Hari Sebelum Hari Raya dan Tak Boleh Dicicil
Ida Fauziah mengatakan perusahaan wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2023, paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya.
-
Menaker Ida Besok Bakal Tanda Tangani Aturan soal Penetapan THR Idulfitri
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengatakan bakal menandatangani penetapan Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri.
-
Soal Permenaker Nomor 5 Tahun 2023, Partai Buruh Sebut Menaker Telah Melawan Presiden Jokowi
Partai Buruh meyakini, Menaker tidak berkonsultasi dengan Presiden Jokowi ketika mengeluarkan peraturan yang menimbulkan pro dan kontra.
-
Menaker Ajak Masyarakat Peduli Aspek Psikologis Anak Pekerja Migran Indonesia
Menaker mengajak masyarakat setempat peduli terhadap anak Pekerja Migran Indonesia (PMI)
-
Organisasi Buruh Apresiasi Penetapan UMP Gunakan Permenaker 18/2022 Bukan PP 36/2021
Pemenaker 18/2022 harus diterjemahkan oleh Dewan Pengupahan di Provinsi maupun Kab/Kota sebagai dasar untuk merekomendasikan kenaikan upah minimum
-
Buruh Tolak Kenaikan Upah Minimum Menggunakan PP 36/2021
Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari mengatakan alasan pemerintah menggunakan PP 36/2021, sebab PP 78/2015 sudah tidak berlaku lagi