Pendidikan GOTAG
GAPPRI
Berita
-
Pengusaha Rokok Sambut Positif Wacana Penurunan Tarif Cukai
GAPPRI menyambut positif langkah Menkeuyang ingin mengkaji opsi penurunan tarif cukai rokok dan pemberantasan rokok ilegal.
-
GAPPRI: Pembatasan Zona Penjualan Rokok Tidak Efektif, Edukasi Jadi Solusi
Henry Najoan, mengatakan Pemerintah sebaiknya mendorong upaya edukasi dibandingkan dengan pembatasan rokok yang terlalu ketat.
-
PP 28/2024 Dapat Sorotan, Aturan soal Pengamanan Zat Adiktif Dinilai Bisa Ancam Kedaulatan Ekonomi
Henry juga mengingatkan bahwa PP 28/2024 cacat hukum. Pasalnya, proses penyusunannya tidak transparan dan minim pelibatan pelaku industri
-
Rancangan Permenkes dan PP 28/2024 Soal Produk Tembakau Mengancam Mata Pencaharian 6 Juta Pekerja
Regulasi kemasan polos juga diyakini akan memicu maraknya peredaran rokok ilegal karena identitas produk akan sulit dikenali.
-
Kemenkes Mulai Sadar Banyak yang Kontra Pengaturan Produk Tembakau dalam RPMK
Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan menilai banyaknya penolakan menunjukkan bahwa RPMK ini belum memenuhi harapan masyarakat.
-
Cukai Rokok Batal Naik Tahun Depan, GAPPRI Beri 4 Usulan ke Pemerintah
Salah satu pertimbangannya karena muncul fenomena down trading atau peralihan pembelian rokok dari produk berharga mahal ke produk lebih murah
-
Ada Gelombang PHK, Serikat Buruh Desak Pemerintah Hentikan Pembahasan RPMK Kemasan Polos Tanpa Merek
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam sektor industri tembakau di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK).
-
Pengusaha Sebut 5,9 Juta Orang Indonesia Menggantungkan Hidup dari Ekosistem Tembakau
GAPPRI mengungkapkan, terdapat 5,9 juta jiwa masyarakat di Indonesia yang bergantung pada ekosistem produk dan industri tembakau.
-
GAPPRI: Pemerintah Kehilangan Pendapatan Rp 53 Triliun, 28 Persen Perokok Konsumsi Rokok Ilegal
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) mengungkap negara telah merugi triliunan rupiah karena rokok ilegal.
-
Pakar: Pemerintahan Prabowo Bisa Revisi PP Kesehatan Asal Ada Dorongan Kuat
Gappri mengklaim tidak dilibatkan dalam public hearing terkait dengan PP 28/2024 yang digelar Kementerian Kesehatan.
-
GAPPRI: Kewajiban Kemasan Produk Tembakau Dibuat Polos Sama Saja Berikan Karpet Merah Rokok Ilegal
PP 28/2024 sebenarnya tidak mengatur terkait dengan desain dan kemasan polos untuk produk tembakau dan rokok elektrik.
-
Babak Belur Industri Tembakau: Dihantam Lonjakan Tarif Cukai, Kini Oleh PP 28/2024
Ketua Umum GAPPRI Henry Najoan pun bercerita bagaimana industri tembakau telah digempur oleh regulasi fiskal dari pemerintah.
-
GAPPRI Ungkap Akan Banyak Produsen Rokok Gulung Tikar Akibat PP 28/2024
Perubahan kemasan dan bahan baku yang biayanya sangat besar, serta pengaturannya yang dinilai juga semakin ketat
-
Pengusaha Kecewa PP 28/2024 Fokus Atur Bisnis Rokok dan Tembakau Ketimbang Aspek Kesehatan
GAPPRI mensinyalir ada indikasi PP 28/2024 menyimpang dari mandat UU 17/2023 tentang Kesehatan.
-
Kenaikan Cukai Tiap Tahun, GAPPRI: Rokok Ilegal Makin Marak
GAPPRI berharap dalam perumusan kenaikan tarif CHT dapat mempertimbangkan angka inflasi sebagai dasar penyesuaian tarif.
-
GAPPRI MInta Pemisahan Pengaturan Rokok Konvensional dari RPP Kesehatan, Ini Sebabnya
Selain mengatur sektor kesehatan, sektor farmasi, RPP Kesehatan juga mengatur sektor Industri Hasil Tembakau (IHT).
-
GAPPRI: Pasal-pasal Tembakau di RPP Kesehatan Mengancam Keberlangsungan IHT
Rencananya, RPP itu akan memuat sejumlah pengendalian produksi, penjualan, dan sponsorship produk tembakau.
-
Gappri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Tarif CHT di 2024: Industri Hasil Tembakau Lagi Injury
GAPPRI menilai alasan Pmerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) dengan alasan menurunkan stunting sungguh tidak beralasan.
-
Pengusaha Minta Aturan Produk Tembakau RPP UU Kesehatan Ditinjau Ulang
GAPPRI dan Gaprindo meminta aturan pelaksana mengenai zat adiktif yang memuat produk tembakau dikeluarkan dari RPP UU Kesehatan.
-
GAPPRI Tolak RPP Pengamanan Zat Adiktif Tembakau, Ini Alasannya
Dikhawatirkan apabila kebijakan yang terlalu ketat terhadap kelangsungan IHT akan dapat mematikan ekosistem pertembakauan.
