Pendidikan GOTAG
Fahri Bachmid
Berita
-
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fakultas Hukum UMI Makassar Ini Apresiasi Kinerja Kapolri
Fahri Bachmid mengapresiasi sejumlah kebijakan dan performa Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sukses dalam program 100 hari kerja
-
Pengamat: Secara Konstitusional, Proses Alih Status Tidak Boleh Merugikan Pegawai KPK
Alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekwensi berlakunya UU 19/2019 tentang KPK dilakukan tidak boleh serampangan.
-
Merasa Dikriminalisasi, Mark Sungkar Berikan Bukti Kemenpora Belum Membayar Haknya
Aktor yang juga pengusaha serta mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triatlon Indonesia (PPFTI) Mark Sungkar angkat bicara
-
Pakar Hukum Nilai Tindakan Polisi terhadap Anggota FPI Berpotensi 'Extra Judicial Killing'
polisi seharusnya hanya dibolehkan untuk menggunakan kekuatan atau kekerasan, terutama dengan senjata api, sebagai 'ultimum remedium' sebagai alat
-
Instruksi Mendagri Soal Protokol Kesehatan Bukan Fasilitas Hukum Pemberhentian Kepala Daerah
instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memberhentikan kepala
-
UU Cipta Kerja Salah Ketik, Pakar Tawarkan Tiga Opsi Kebijakan Hukum
Ia menyebut, kesalahan ketik dalam UU Cipta Kerja memang tidak lazim dalam praktek ketatanegaraan yang terjadi sebelumnya
-
Praktisi Hukum: Tuntutan Seumur Hidup Benny Tjokro Sejalan dengan Rasa Keadilan Masyarakat
Fahri mengatakan tuntutan tersebut sangat penting dalam praktik penerapan hukum tipikor di Indonesia saat ini.
-
Istana Sebut Pendapat MK Soal Wamen Rangkap Jabatan Tak Mengikat, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara
MK putuskan bahwa Para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan
-
Ada Putusan MK, KPU Diminta Tolak Calon Kepala Daerah Mantan Pecandu Narkoba
idealnya KPU menerbitkan peraturan tersendiri untuk mengatur mantan pecandu narkoba maju di Pilkada.
-
Bubarkan 18 Lembaga Dinilai Tepat dalam Upaya Menata Overlapping Kewenangan
Fahri pun mengatakan, pembubaran lembaga negara itu harus Jokowi jadikan sebagai 'Moment of Truth' dalam menata serta mengkonsolidir kelembagaan
-
Munaslub Partai Berkarya Dinilai Ilegal dan Inkonstitusional, Ini Penjelasan Pakar Hukum
Pasalnya, penunjukan Muhdi PR tidak sesuai dengan mekanisme internal partai yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
-
Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Berpotensi Diuji Materi ke Mahkamah Agung
Sehingga seharusnta tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada yang telah ditentukan Mahkamah Agung dalam putusan itu.
-
Omnibus Law Dinilai Sebagai Solusi Atasi Persoalan Regulasi Pasca Pandemi Corona
Fahri Bachmid mengatakan, kebijakan yang saat ini mungkin diciptakan oleh pemerintah adalah yang berbasis aplikasi.
-
Pengamat: UU Kekarantinaan Kesehatan Belum Dapat Diberlakukan karena Belum Ada PP
Fahri Bachmid,mengatakan UU Kekarantinaan Kesehatan belum dapat diberlakukan, karena belum ada payung hukum berupa peraturan pemerintah.
-
Akan Dipulangkan ke Indonesia? Anggota ISIS Harus Ucapkan Janji Setia kepada NKRI
Pemerintah Indonesia harus menyiapkan aturan hukum apabila memutuskan untuk memulangkan anggota ISIS
-
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Indonesia Pernah Hukum WNI yang Berafiliasi Dengan ISIS
Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid mengatakan pemerintah melalui lembaga peradilan pernah menghukum WNI yang berafilisasi dengan ISIS.
-
Soal Omnibus Law, Dewan Pengarah UKP: Strategi Mewujudkan Keadilan Sosial, Harus Ditangani Serius
Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto memberikan tanggapannya mengenai Omnibus Law atau konsep hukum perundang-undangan.
-
Timbul Pro dan Kontra, MK Pernah Putuskan Soal Posisi Wakil Menteri
"Pengangkatan 12 Wakil Menteri secara hukum dan administratif adalah sah dan konstitusional," ujar Fahri Bachmid
-
Pakar Hukum Tata Negara: Jokowi Perlu Bentuk Lembaga Urusan Legislasi Nasional
Fachri menilai banyak mekanisme peradilan tata negara seperti judicial review ke Mahkamah Konstitusi belum bisa menyelesaikan semua masalah.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Perppu Belum Penuhi Syarat untuk Diterbitkan
Fahmi Bahcmid berpendapat, langkah paling tepat menyikapi terbitnya UU KPK adalah mengajukanuji materi atau judicial review ke MK
