Pendidikan GOTAG
Fahri Bachmid
Berita
-
Pakar Hukum Sebut Sengketa Pemilu Penyelesaiannya di MK, Bukan Gunakan Hak Angket DPR
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Dr. Fahri Bachmid menanggapi wacana pengguliran hak interpelasi dan hak angket oleh DPR
-
Alasan Firli Bahuri Ajukan Praperadilan untuk Kedua Kalinya ke PN Jaksel: Minta Uji 2 Alat Bukti
KKuasa hukum Firli Bahuri, Fahri Bachmid mengungkapkan apa yang menjadi alasan kliennya mengajukan praperadilan untuk kedua kalinya.
-
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri Tunjuk Fahri Bachmid Jadi Pengacara, Ajukan Praperadilan Kedua
Mantan Ketua KPK Firli Bahuri secara resmi menunjuk Pakar Hukum Tata Negara Dr. Fahri Bachmid sebagai Kuasa Hukum.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Yang Berhak Putuskan Batas Usia Capres-Cawapres Bukan MK Tapi DPR
Mahkamah Konstitusi (MK) pada hakikatnya tidak berwenang menetapkan norma terkait batas umur usia capres atau cawapres yang berhak maju di Pilpres.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut MK Tak Berwenang Memutus Perkara Batas Usia Capres-Cawapres
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi mengatakan MK K tidak berwenang untuk menetapkan norma terkait batas umur usia capres atau cawapres.
-
Fahri Bachmid Harap Prabowo Terapkan Konsep Meritokrasi Memilih Cawapres Bukan Sekedar Ban Serep
Fahri Bachmid menguraikan, pentingnya mengisi posisi wakil presiden dan sejauh mungkin harus menghindarkan dari prinsip sekedar ban serep
-
Fahri Bachmid: Perlunya Mendorong Pembentukan Undang-Undang Transisi Kepresidenan RI
Fahri Bachmid berpendapat bahwa pentingnya transfer kekuasaan secara damai di negara demokrasi terbesar seperti Indonesia.
-
Ahli Hukum Gugat Syarat Batas Usia Jadi Hakim MK, Ini Alasannya
Ahli Hukum Tata Negara Dr Fahri Bachmid, menggugat syarat batas minimal usia hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Pakar Nilai Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Multitafsir
Kata Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid nilai putusan MK soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
-
Pakar Hukum Usulkan Capres-Cawapres 2024 Paham Konstitusi: Yusril Ihza Paham Konsep Itu
Pakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi, Fahri Bachmid, meminta capres dan cawapres 2024 paham konsep konstitusi, dirinya menunjuk sosok Yusril Ihza
-
Putusan PN Jakpus Soal Penundaan Pemilu, Pakar Hukum: Berpotensi Ciptakan Kekacauan Ketatanegaraan
Fahri Bachmid, menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait penundaan Pemilu tidak dapat dieksekusi.
-
Pakar Hukum: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tetap Konstitusional & Terjamin Derajat Demokratis
Menurut dia, secara teoritik, dengan sistem tertutup itu dapat memperkuat sistem Presidensialisme. Ini alasannya.
-
Pakar Hukum Tata Negara Kritik Perppu Cipta Kerja yang Diterbitkan Jokowi
Alasan kegentingan pemerintah dinilai sangat jauh dari kaidah syarat kegentingan secara doktriner hukum tata negara darurat.
-
Fahri Bachmid Ditetapkan Jabat Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi & Pemerintahan "PaKem" UMI
Fahri Bachmid ditetapkan sebagai Direktur Eksekutif Pusat Studi Konstitusi & Pemerintahan (PaKem) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
-
Sidang di PTUN Jakarta, Pakar Hukum Universitas Muslim Indonesia Soroti Tindakan Kementerian ESDM
Sebagai ahli dalam sidang sengketa Tata Usaha Negara, Fahri Bachmid menyoroti keputusan dan tindakan Kementerian ESDM
-
Pakar Hukum: Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Unsur TNI Aktif Tak Ada Pijakan Konstitusionalnya
Fahri Bachmid memberikan analisis dan pandangan konstitusionalnya atas penunjukan dan pelantikan Kepala Badan Intelijen Negera (BIN) Sulawesi Tengah.
-
Soal Wacana Penundaan Pemilu, Pakar Hukum: Pembangkangan Konstitusi
Wacana penundaan Pemilu 2024 yang berdampak pada perpanjangan masa jabatan jabatan publik tidak sejalan dengan spirit konstitusi.
-
Pakar HTN Uraikan Potensi Masalah UU IKN Baru yang Bisa Dibatalkan MK
Fahri Bachmid menyampaikan konsep Otorita IKN berpotensi tidak sejalan dengan paradigma pemerintahan daerah sesuai desain konstitusional
-
Ini Sosok Pakar Hukum Tata Negara yang Ditunjuk Yusril Jadi Ahli untuk Gugat AD/ART Demokrat ke MA
Yusril juga menghadirkan ahli yang relevan dengan pokok perkara ini. Salah satunya adalah pakar hukum tata negara Fahri Bachmid.
-
Pakar Hukum Tata Negara: Rencana Amendemen Konstitusi oleh MPR Cacat Konsep dan Paradigma
Fahri Bachmid menilai rencana amendemen UU 1945 tidak bisa diputuskan secara terburu-buru, parsial, dan serampangan.
