Pendidikan GOTAG
Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan
Berita
Foto (1)
-
Buruh Minta Naik Jadi Rp 5,6 Juta Per Bulan, Berapa Besaran UMP DKI Selama Tiga Tahun Terakhir?
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 pada hari ini, Selasa (21/11/2023).
-
Minta UMP Naik 15 Persen, Buruh Ancam Bakal Mogok Nasional Jika Tak Dikabulkan
Said menjelaskan, mogok nasional tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21/2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh.
-
Said Iqbal Ingatkan Kepala Daerah Jangan Asal Ubah Kesepakatan Dewan Pengupahan Soal UMK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengingatkan para Gubernur untuk tidak mengubah kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah
-
Ketua Umum Kadin Ogah 'Cawe-cawe' Soal Penetapan Upah Minimum Provinsi 2023
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, karena itu, dirinya tidak mau ikut menangani atau cawe-cawe terkait penetapan UMP
-
UMP DKI Jakarta pada 2023 Naik 5,6 Persen, Provinsi Jambi Alami Kenaikan Tertinggi Jadi Rp2,94 Juta
Dewan Pengupahan Provinsi Jambi menetapkan UMP 2023 sebesar Rp2,94 juta, di mana angka ini naik Rp244 ribu atau 9,04 persen dari tahun sebelumnya.
-
Besaran UMP Aceh 2023: Naik 7,8 Persen dari Tahun 2022, Berikut Nominalnya
Naik sebesar Rp 7,8 persen dari tahun sebelumnya. dengan demikian, besar UMP Aceh 2023 naik menjadi Rp 3.413.666.
-
Besaran UMP DKI 2023 Masih Dibahas, Apindo Sebut Tetap Berpedoman pada PP Nomor 36
Apindo DKI Jakarta bersama pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, akan membahas besaran UMP 2023 melalui Sidang Dewan Pengupahan.
-
Alasan Menaker Terbitkan Surat Edaran Tentang Upah Minimum 2021
Ida Fauziyah mengatakan Surat Edaran (SE) tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19 merupakan jalan tengah
-
Hasil Kajian Komponen dan KHL Buruh Disosialisasikan ke Dewan Pengupahan
Selanjutnya, perhitungan Nilai KHL akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah guna penetapan Upah Minimum tahun 2021.
-
Ganjar Pastikan Penentuan Nominal UMK 2018 di Jateng Gunakan PP 78
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengumpulkan dewan pengupahan di Jateng sebelum menetapkan UMK 2018.
-
Pengusaha Usul UMP DKI 2018 Sebesar Rp 3,6 juta
Dewan Pengupahan DKI Jakarta kembali melakukan rapat guna menetapkan UMP DKI Jakarta 2018.
-
Penentuan UMP DKI Kembali Deadlock, Pengusaha Kecewa
Dengan demikian Gubernur DKI Jakarta menyatakan tidak ada kompromi lagi untuk tidak melaksanakan formula PP 78/2015 tentang Pengupahan
-
UMP DKI 2017 Diusulkan Rp 3,8 juta, Ini Penjelasan Gerakan Buruh Jakarta
Penetapan upah minimum tanpa adanya survei KHL adalah tindakan yang bertentangan dengan Undang Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan
-
Buruh Gresik Kawal Dewan Pengupahan Usulkan UMK Rp 3,26 Juta
Kami kawal Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik yang mengusulkan UMK 2016 sebesar Rp 3,26 juta per bulan.
-
Ratusan Buruh Tolak RPP Pengupahan di Depan Balai Kota DKI Jakarta
menolak RPP Pengupahan yang akan ditetapkan pemerintah
-
Nilai KHL Tahunan DKI Ditetapkan Rp 2,5 juta
Rapat pleno Dewan Pengupahan DKI Jakarta akhirnya menetapkan nilai KHL tahunan 2014 sebesar Rp 2.538.174,31 per bulan
-
Nilai Kebutuhan Hidup di Jakarta di Kisaran Rp 2,5 Juta
Nominal KHL yang didapat dari survei atas harga sejumlah kebutuhan dalam sebuah daftar, merupakan dasar untuk menentukan upah minimum provinsi (UMP).
-
Negosiasi Pengusaha-Buruh soal KHL 'Deadlock'
Sarman Simanjorang mengungkapkan masih ada kebuntuan negosiasi antara pengusaha dengan buruh
-
Nonton Bioskop dan Parfum Masuk Komponen Upah Minimum Buruh
"Biaya nonton bioskop dan Parfum juga masuk, lama-lama cukur rambut juga masuk KHL," ujar anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman.
-
UMP Jakarta 2015 Diprediksi Naik 10 Persen
Sarman Simanjorang memprediksikan Upah Minimum Provinsi wilayah Jakarta mencapai 10 persen
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved