Pendidikan GOTAG
Dedi Kurnia Syah
Berita
-
Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Pengamat: Momentum Prabowo Bersihkan Loyalis Jokowi di Kabinet
OTT KPK terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi komposisi kabinetnya.
-
Pengamat Duga Ada Barter Politik Antara Prabowo dan PDIP di Balik Amnesti Hasto Kristiyanto
Dedi Kurnia Syah berpendapat ada barter politik antara Presiden Prabowo Subianto dan PDIP dalam keputusan pemberian amnesti kepada Hasto.
-
Pengamat Menilai Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Merupakan Ide Usang
Menurutnya Kemensos seharusnya segera menyelesaikan persoalan sosial yang ada di tengah masyarakat.
-
Mendes Yandri Gelar Acara Pribadi Pakai Undangan Kementerian, Pengamat: Penyalahgunaan Kekuasaan
Menurut Dedi apa yang dilakukan Mendes PDT Yandri fatal dan berisiko penyalahgunaan kekuasaan.
-
Pengamat Sebut Megawati Tak Antusias, Tapi Puan yang Paling Ingin Prabowo Bertemu Ketua Umum PDIP
Puan Maharani yang paling berkeinginan terjadinya pertemuan presiden 2024 terpilih Prabowo dengan Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDIP
-
Wacana Zaken Kabinet Prabowo Dinilai Sulit Terealisasi Jika Jumlah Menteri 'Obesitas'
Direktur Eksekutif Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai wacana zaken kabinet pada pemerintah Prabowo sulit terealisasi. Apa alasannya?
-
RK Janjikan Dana Rp 200 Juta RT/RW di Jakarta, Pengamat: Bernuansa Gratifikasi dan Tidak Rasional
Pengamat soroti janji Ridwan Kamil (RK) soal dana Rp200 juta untuk RT/RW di Jakarta jika terpilih nantinya, menurutnya itu bernuansa gratifikasi.
-
PDIP Usung Pramono-Rano di Pilgub Jakarta, Pengamat: Cuma Formalitas, Bukan Ingin Melawan
Direktur Eksekutif IPO buka suara soal PDIP usung Pramono Anung- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.
-
Jokowi Kembali Lakukan Reshuffle Kabinet, Pengamat: Tak Ada Urgensi, Konsolidasi Jelang Lengser
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menganggap perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi adalah bentuk konsolidasi jelang lengser.
-
Pengamat sebut Jokowi Bisa Saja Utus Orang Jadi Ketua Umum Partai Golkar
Dedi Kurnia Syah menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja mengutus orang untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
-
Pengamat Duga Ada Campur Tangan Istana di Balik Pengunduran Diri Airlangga Dari Ketua Umum Golkar
Dedi Kurnia Syah menilai ada kekuatan besar di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar.
-
Wacana PBNU Rebut PKB Dinilai Tak Masuk Akal, Pengamat: Semacam Halusinasi
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah mengatakan wacana PBNU merebut PKB merupakan hal yang tak masuk akal.
-
Dukungan NasDem untuk Anies di Pilkada Jakarta 2024, Dinilai Sebagai Keputusan yang Matang
Saat ini tantangan yang harus dihadapi Anies Baswedan yakni ketokohan dari Sohibul Iman
-
Pendapatan dan Pembiayaan Partai Politik Jadi Sorotan, Pengamat Nilai Perlunya Dilakukan Audit
Tanpa adanya kewajiban audit, menurutnya akan membuat parpol leluasa mencari pembiayaan dari sumber apapun, termasuk hasil korupsi kadernya.
-
Istana Bantah Tawarkan Kaesang untuk Pilkada Jakarta, Pengamat Singgung Diusungnya Gibran di Pilpres
Meski begitu kata Dedi sulit mempercayai pernyataan tersebut di tengah proses Pilkada Serentak 2024.
-
VIDEO Kata Pengamat Soal Program Makan Siang Gratis Ganti Nama: Bisa Berimplikasi Pada Penerapannya
Pergantian nama program tersebut bisa berimplikasi pada implementasinya.
-
Jokowi Diprediksi Tetap Aktif di Politik Meski Tak Lagi Jadi Presiden, Siapkan Perangkat Antipensiun
Hal itu kata Dedi dikarenakan Jokowi sudah menyiapkan perangkat pensiun pasca tak lagi menjabat di pemerintahan.
-
Program Makan Siang Gratis Bakal Ganti Nama, Pengamat: Bisa Berimplikasi Pada Implementasi
Dedi Kurnia Syah mengomentari program makan siang gratis yang berganti menjadi jadi program makan bergizi gratis
-
Pengamat Sebut Mardiono Layak Mundur, Dinilai Gagal Selamatkan PPP Bertahan di Senayan
Pengamat menilai Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono, layak mundur dari posisinya.
-
Pengamat Nilai Revisi UU MK dan Kementerian Pesanan Kekuasaan
Tak hanya itu, ia juga menilai revisi UU Kementerian juga serupa hanya mengakomodir kekuasaan.
