Pendidikan GOTAG
Baleg DPR
Berita
-
Baleg DPR Bahas RUU Statistik, F-PDIP: Perkuat Tata Kelola Data, Antisipasi Penyalahgunaan Informasi
Anggota Baleg dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Sofwan Dedy Ardyanto menyoroti soal aturan terkait lembaga survei dalam RUU Statistik.
-
Pimpinan Baleg DPR Tak Masalah Revisi UU Pemilu Dibahas oleh Komisi II Asal Segera Dilakukan
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan sejatinya tidak masalah kalau revisi UU Pemilu tidak dibahas di Baleg.
-
Pimpinan Komisi II DPR Sebut RUU Pemilu Bukan Dibahas di Baleg
Revisi UU Pemilu menjadi prioritas utama di Komisi II DPR, dibahas di komisi II bukan di Baleg DPR.
-
Revisi UU Minerba Disahkan, Anggota Baleg DPR: Masyarakat Sekarang Bisa Kelola Tambang Minerba
Anggota Badan Legislasi (Baleg DPR RI) Firnando Hadityo Ganinduto mengaku bersyukur atas pengesahan revisi UU Minerba jadi UU.
-
Alasan Baleg DPR Bahas DIM RUU Minerba Tertutup, Ingin Fokus pada Pasal Ini
Doli beralasan karena ingin konsen terhadap sejumlah pasal, khususnya soal dua hal yakni hilirisasi dan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
-
Baleg DPR Kembali Gelar Rapat Tertutup Bahas DIM Revisi UU Minerba
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) disahkan dalam rapat paripurna.
-
Baleg DPR Targetkan Revisi UU Minerba Disahkan pada 18 Februari 2025
Ketua Baleg DPR, Bob Hasan berharap pembahasan mengenai revisi UU Minerba dapat selesai pada masa sidang II.
-
Wakil Ketua Baleg DPR soal Penghapusan Ambang Batas Capres: Kini ‘Bola’ di Presiden dan Ketum Parpol
Lebih lanjut, dia menyatakan Presidentially Threshold cuma salah satu isu dari sekian banyak isu yang menjadi bagian pembahasan penyempurnaan sistem
-
Pimpinan Baleg DPR Jelaskan Nasib RUU Perampasan Aset usai Prabowo Sebut Bakal Beri Ampun Koruptor
Menurut Doli, pernyataan dari Prabowo itu adalah murni sikap seorang Presiden RI yang pengin negaranya aman dari koruptor.
-
Pemerintah Sepakat RUU DKJ Disahkan Jadi Undang-undang, Menteri Hukum: Jadi Penegas Status Jakarta
Sebelum pengambilan keputusan tingkat I ini Baleg bersama pemerintah telah menggelar rapat kerja yang membahas empat pasal tambahan dalam RUU tersebut
-
Demi Lindungi Kemenyan dan Andaliman, Baleg DPR Dorong Pengesahan RUU Komoditas Khas
Martin mengatakan, RUU ini perlu untuk melindungi komoditas khas agar tidak hilang bahkan punah. Seperti untuk melindungi komoditas Haminjon
-
DPR Soroti Diksi 'Perampasan' pada RUU Perampasan Aset: Apa Baik untuk Negara Ini?
Ahmad Doli Kurnia menyoroti istilah 'perampasan' dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
-
Baleg DPR Usulkan Revisi 8 UU Soal Politik Gunakan Metode Omnibus Law
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan untuk merevisi paket delapan undang-undang yang berkaitan dengan politik.
-
Legislator NasDem Usulkan Pemilu 10 Tahun Sekali untuk Kembalikan Biaya 'Nyaleg'
Muslim Ayub mengusulkan agar pemilihan umum (Pemilu) digelar setiap 10 tahun sekali.
-
Baleg DPR RI: RUU Perampasan Aset Masih Dikaji, Kalau Diperlukan Akan Ditindaklanjuti
DPR RI hingga kini belum dapat memastikan apakah RUU Perampasan Aset masuk program legislasi nasional (Prolegnas) periode ini atau tidak.
-
Pimpinan Baleg DPR: Untuk Pemberantasan Korupsi, Tanpa UU Perampasan Aset Rasanya Sudah Cukup
kata Doli, jika memang tujuannya adalah untuk upaya pemberantasan korupsi maka ia menilai tanpa adanya UU Perampasan Aset itu saat ini sudah cukup.
-
RUU Perampasan Aset Tak Masuk Prolegnas Prioritas, Ini Penjelasan Ketua Baleg DPR
Bob menjelaskan, pada prinsipnya Baleg akan menggodok RUU Perampasan Aset apabila komisi terkait mengajukannya.
-
Baleg DPR Tancap Gas Susun Prolegnas Prioritas
Legislator Partai Gerindra itu menyatakan, Baleg bakal langsung tancap gas membahas prolegnas 2025.
-
Pimpinan Baleg DPR RI Beber Alasan RUU PPRT Mandek Dibahas: Adanya Segelintir Kepentingan
Willy Aditya membeberkan latar belakang pihaknya belum juga membahas RUU PPRT di dalam satu masa periode.
-
Banyak Dikritisi, Baleg DPR Akan Ambil Langkah Pastikan Rancangan Permenkes Sesuai UU
DPR akan mengambil sejumlah langkah untuk memastikan Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik sesuai ketentuan UU
