Pendidikan GOTAG
APBN
Berita
Foto (33)
-
Rupiah Melemah, Bank Dunia Perkirakan Belanja Subsidi dan Bansos Bebani APBN
peningkatan belanja subsidi dan perpanjangan bantuan sosial (Bansos), akibat pelemahan rupiah akan membebani APBN
-
Soal Pengelolaan Anggaran Program Makan Bergizi Gratis, Sri Mulyani Serahkan ke Tim Prabowo
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis ini dalam RAPBN 2025
-
Menko Airlangga Optimis Indonesia Bisa Pertahankan Defisit APBN di Bawah 3 Persen
Pemerintah sudah mengusulkan target defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam kisaran 2,45 persen.
-
Wacana Korban Judi Online Dapat Bansos, Trubus: Kebijakan Tak Solutif
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengomentari wacana bantuan sosial diberikan untuk korban judi online.
-
Korban Judi Online Dapat Bansos? Pengamat: Logikanya Pemerintah Mau Subsidi Pelaku Pakai Uang Negara
Bansos Pemerintah yang asalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut kurang tepat jika diberikan kepada para korban judi.
-
Morgan Stanley Turunkan Peringkat Saham Indonesia, Khawatir Arah Kebijakan APBN Pemerintahan Baru
Morgan Stanley menurunkan peringkat saham di Indonesia menjadi 'underweight' untuk pasar Asia dan emerging markets.
-
Sri Mulyani Keluhkan Sulitnya Kelola APBN di Tengah Ketidakpastian, ''Seperti Naik Roller Coaster''
ri Mulyani mengeluhkan sulitnya mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian global.
-
Fraksi PDIP Minta APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Tidak Defisit
Pemerintah Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto menjabat dirancang untuk defisit di kisaran 2,45 - 2,82 persen.
-
Meski Penting Tapi Menkeu Sri Mulyani Akui Alokasi untuk Sektor Air di APBN Masih Kecil
Pemerintah terus mengupayakan pendanaan global dengan membahasnya bersama para pemangku kepentingan dari berbagai negara dan organisasi.
-
Menkeu: APBN Pemerintahan Prabowo-Gibran Defisit 2,45-2,82 Persen dari PDB
Sri Mulyani berujar, upaya untuk menutup defisit tersebut, pemerintah akan mendorong pembiayaan yang inovatif, prudent, dan sustainable.
-
Ketua Komisi X Heran UKT Meroket: Padahal Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Besar
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengaku heran dengan tingginya biaya pendidikan termasuk biaya UKT di PTN.
-
DPR Merasa Aneh Biaya UKT Kini Kian Meroket, Padahal Anggaran Pendidikan dari APBN Capai Rp655 T
Komisi X DPR merasa aneh dengan mahalnya biaya UKT mahasiswa di sejumlah universitas, sebut akan segera bentuk Panja pastikan biaya UKT terjangkau.
-
Daftar 16 Proyek Strategis Nasional Baru yang Pembangunannya Tidak Pakai Dana APBN
Airlangga Hartarto menyatakan akan ada 16 Proyek Strategis Nasional baru yang pendanaannya tidak memakai dana dari APBN.
-
Miliki Peran Krusial, Ini Kontribusi Bea Cukai pada Penerimaan Negara dan Pengawasan Perdagangan
Berhasil memperoleh apresiasi banyak pihak, Bea Cukai memiliki peran dan kontribusi krusial terhadap penerimaan negara dan pengawasan perdagangan
-
Peran Bea Cukai Disebut Tak Hanya Sumber Penerimaan Negara Tapi Jaga Efektivitas Perdagangan
Dari sisi kepabeanan dan cukai, pendapatan Bea Cukai hingga Maret 2024 mencapai Rp 69 triliun atau 21,5% dari target.
-
Pengamat: Kebijakan Gas Murah akan Beratkan APBN dan Hancurkan Industri
Jika diberikan kepada kalangan industri yang notebene merupakan kelompok mampu, maka akan terjadi realokasi sumber daya nasional.
-
Wacana Penambahan Kementerian, Pakar: Bagi-bagi Kekuasaan, APBN Seolah Jadi Bancakan Parpol
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai wacana penambahan kementerian syarat kepentingan politis.
-
Terbongkar Siasat Anak Buah Penuhi Keperluan Pribadi Eks Mentan SYL yang Bersumber dari APBN
Siasat itu dibeberkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Hermanto saat bersaksi dalam persidangan.
-
Indonesia Re Dukung Stabilitas APBN Lewat Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana
Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, strategi pembiayaan risiko bencana yang memadai dan berkelanjutan menjadi prioritas utama.
-
Ahli Keuangan: Bansos Melanggar Regulasi Belanja APBN, 01 dan 03 Kok Tak Mempersoalkan di Sidang MK?
Menurut Ahli Keuangan Negara, Hamdani, pemerintah jelas melanggar regulasi belanja APBN dalam pembagian bantuan sosial atau bansos saat Pilpres 2024.
