Pendidikan GOTAG
ambang batas parlemen
Berita
-
Ketua Kelompok DPD di MPR M.Syukur Dukung Putusan MK Batalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen
Menurut Syukur, desain pemilu tanpa ambang batas parlemen atau menggunakan ambang batas parlemen dengan angka seminimal mungkin jauh lebih demokratis.
-
VIDEO Pengamat Soal Parliamentary Threshold: Tak Boleh Lagi Bahas Ambang Batas Parlemen
Menurutnya dihapuskannya ambang batas parlemen itu agar tidak ada suara masyarakat yang hilang di pemilihan umum.
-
Ambang Batas Parlemen Dinilai Hanya Untungkan Partai Petahana DPR, Halau Parpol Baru
Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen dinilai hanya untungkan posisi partai petahana di DPR.
-
Pengamat : Tak Boleh Ada Lagi Pembahasan Ambang Batas Parlemen
Dihapuskannya ambang batas parlemen itu agar tidak ada suara masyarakat yang hilang di pemilihan umum.
-
PKB: Kalau Ingin Kuatkan Sistem Presidensial Harus Ada Parliamentary Threshold
Huda khawatir, dengan adanya putusan itu maka memungkinkan kalau ambang batas parlemen yang sebelumnya 4 persen menjadi dihapus.
-
VIDEO Pengamat: Rakyat Bisa tak Percaya pada Lembaga Survei & KPU, Jika Suara PSI Mencapai 4 Persen
jika PSI lolos ambang batas parlemen 4 persen, maka bisa menimbulkan gonjang ganjing karena menyangkut soal kredibilitas KPU dan lembaga survei
-
Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dinilai Bikin Suara Rakyat Terbuang Sia-sia
Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 4 persen dnilai menjadikan suara rakyat terbuang sia-sia.
-
Tak Setuju MK Putuskan Ambang Batas Parlemen Diubah, Wakil Sekjen PKB: Bisa Timbulkan Masalah Baru
Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menyatakan tidak sepakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI (MK) terkait ambang batas.
-
PPP Diharapkan Terus Berkiprah di Parlemen Mewakili Aspirasi Umat
Berdasarkan data termutakhir perhitungan Sirekap atau real count KPU, progres pukul 20.00 WIB pada 3 Maret 2024, perolehan suara PPP 4,01 persen
-
HNW Sarankan MK untuk Koreksi Presidential Threshold 20 Persen
Hidayat Nur Wahid mengomentari putusan MK yang menyatakan pembentuk undang-undang perlu mengoreksi 4 persen sebagai ketentuan Parliamentary Threshold.
-
Respons PDIP dan NasDem soal Fraksi Threshold Usulan PSI
Respons PDIP dan NasDem soal usulan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie supaya dibentuk fraksi threshold di DPR RI.
-
Berebut Tiket ke Senayan: PDIP Potensi Hattrick, PPP dan PSI Peluang Penuhi Ambang Batas Parlemen
Persaingan partai politik berebut tiket ke Senayan semakin ketat di Pemilu 2024, PPP-PSI berpeluang penuhi ambang batas parlemen.
-
Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Baru Berlaku Pemilu 2029, Partai Ummat: Kental Nuansa Politis
Partai Ummat menilai putusan MK terkait ambang batas parlemen baru berlaku Pemilu 2029 kental dengan nuansa politis.
-
Komisi II DPR Bakal Kaji Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen
Saat ini ambang batas parlemen adalah 4 persen sesuai ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
-
PKS Soal Ambang Batas Parlemen Dihapus: Keputusan MK Final dan Mengikat
Mardani Ali Sera mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sudah final.
-
Hanura Minta DPR Segera Revisi UU Pemilu terkait Ambang Batas Parlemen
Ketua Bidang Hukum DPP Partai Hanura, Serfasius Serbaya Manek meminta DPR RI segera merevisi undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,
-
Ragam Pro-Kontra dari PAN hingga Nasdem Tanggapi Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen
Ragam pro dan kontra tanggapi putusan MK soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
-
Puji Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen 2024, Mahfud MD Ungkit Putusan yang Loloskan Gibran
Menurut Mahfud, putusan tersebut sesuai dengan tradisi hukum yang berlaku di seluruh dunia.
-
MK Hapus Ambang Batas Parlemen 4 Persen, PKB: Ada Masalah Serius dalam Proses Legislasi
Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Faisol Reza angkat bicara soal putusan MK yang hapus ambang batas parlemen 4 persen.
-
NasDem Harap Ambang Batas Parlemen Tetap Ada Bahkan Harus Dinaikan Secara Bertahap
Kata Taslim, ambang batas tetap harus ada, sebagai bentuk praktik demokrasi yang modern dan mewujudkan partai politik yang ideal masuk ke parlemen.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved