TAG
Amandemen UUD 1945
Berita
-
Membuka Kotak Pandora UUD 1945
Kini, di kalangan partai politik dan juga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berkembang wacana amandemen UUD 1945.
-
Syarief Hasan: Amandemen UUD Akan Dikaji Lebih Mendalam di MPR
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengungkapkan bahwa amandemen UUD sudah dalam pemikiran MPR periode 2019-2024 untuk dikaji lebih dalam.
-
Wakil Ketua MPR: Prabowo Setuju Amandemen UUD 1945
Pimpinan MPR periode 2019-2024 menyambangi kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara nomor 4.
-
Politikus Demokrat: Hidupkan GBHN Tidak Perlu Ubah UUD 1945
Fraksi Demokrat tidak setuju dengan wacana MPR RI mengamandemen UUD 1945 untuk menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
-
Ketua MPR Sebut Waktu yang Tepat Bahas Amandemen UUD 1945
"Pilpres itu masih 5 tahun lagi, jadi bagi saya Ini adalah golden time di mana kita harus membuka diri," katanya
-
PKB: UUD 1945 Perlu Diamandemen Terbatas untuk Hidupkan Lagi GBHN
Amandemen terbatas atas UUD 1945 untuk memasukkan GBHN bisa melalui dua metode, yakni dibentuk dalam UU atau melalui Tap MPR.
-
Ma'ruf Cahyono: Sidang Tahunan MPR Untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat
Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menegaskan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR selain sebagai bentuk akuntabilitas lembaga negara kepada rakyat.
-
Soal Wacana Amandemen UUD 1945, Mahfud MD Beri Peringatan hingga Tanggapan Pakar Hukum
Soal wacana amandemen terbatas UUD 1945, peringatan Mahfud MD hingga tanggapan pakar hukum.
-
Ahli Hukum Tata Negara: Kok Ngotot Betul Hidupkan GBHN
Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti heran kenapa Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDI-P) begitu ngotot mengembalikan GBHN.
-
Quo Vadis UUD 1945?
Pihak lainnya mengusulkan amandemen yang lebih luas, yakni mengembalikan pula kewenangan MPR untuk memilih dan memberhentikan Presiden dan Wapres.
-
PDIP Berharap Pimpinan MPR Mendatang Dukung Usulan Amandemen Terbatas UUD 1945
Ahmad Basarah mengatakan, komposisi pimpinan MPR mesti sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 demi memuluskan usulan PDIP.
-
MPR: Pimpinan MPR Mendatang Mempunyai Tugas Untuk Mengamandemen UUD
Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap Pimpinan MPR mendatang harus bisa menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi
-
Penguatan MPR Bisa dilakukan Melalui Amandemen UUD atau UU MD3
Penguatan MPR itu diserahkan kepada konsensus anggota DPR dan komitmen fraksi-fraksi di DPR untuk memperkuat dan memperkaya kewenangan dan tugas MPR
-
Seniman di Bandung Minta Presiden Terpilih Tidak Amandemen UUD 45 Yang Akomodir Khilafah
Kekhawatiran mengganti sistem pemerintahan dari republik menjadi khilafah terbantahkan jika merujuk pada Pasal 37 ayat 5 UUD 1945
-
Rachmawati Kembali Sindir Megawati soal Amandemen UUD 1945
Hal itu diungkapkannya saat menerima deklarasi relawan Patria Dyaksa di kediamannya di Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (28/9/2018).
-
Mungkinkah Kembali ke UUD Asli?
Sepanjang tahun ini saja, sejak 1 Januari hingga 18 Juli, sebanyak 19 kepala daerah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka.
-
MK Dipercaya Akan Memutuskan Masa Jabatan Presiden-Wapres Sesuai UUD 45
"MK saya percaya akan memutuskannya sesuai UUD 45. Karena MK memberikan kesimpulan sesuai UUD dan bukan hal yang baru," ujar Jakob.
-
JK Maju Cawapres, Komisi III DPR RI: Perlu Amandemen UUD 45
Jusuf Kalla disebut-sebut sebagai calon kuat mendampingi Jokowi. Artinya, kepemimpinan Jokowi-JK akan berlanjut untuk periode kedua sampai 2024.
-
Try Sutrisno Bicara Amandemen UUD 1945, Ini Katanya
Salah satu amandemen yang ia sesalkan, adalah pengubahan untuk memastikan Presiden RI hanya menjabat maksimal dua kali masa jabatan
-
Minimalisir Konflik DPR-KPK, Perlu Ada Penataan Lembaga Negara
Ketidakstabilan kelembagaan negara ini dikarenakan tidak adanya penataan kelembagaan yang dapat membuat pemisahan kekuasaan menjadi efektif.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved