Pendidikan GOTAG
Almas Sjafrina
Berita
-
KASN Dibubarkan, ICW: Pemerintah dan DPR Abai Persoalan Reformasi Birokrasi
Almas melanjutkan terkait draft UU ASN yang kemudian disahkan menurutnya, pemerintah dan DPR telah abai
-
Vonis Kepala Daerah Korup yang Sangat Rendah Jadi Sorotan ICW
Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti problem dalam penegakan hukum terhadap kepala daerah yang terjerat korupsi di Tana
-
4 Alasan Mengapa Cost Politik Pemenangan Pilkada Tinggi versi ICW
Peneliti ICW Almas Sjafrina mengemukakan empat alasan mengapa cost politik pemenangan pilkada di Tanah Air cenderung tinggi.
-
ICW: Pilkada Tak Langsung Bukan Solusi Bersihkan Korupsi yang Jerat Kepala Daerah
Bila pilkada tak langsung akhirnya dipilih, Almas meyakini masalah korupsi yang sama akan tetap muncul.
-
ICW: Akar Masalah Korupsi Massal DPRD Adalah Reformasi Parpol
Dari hasil analisisnya, diungkap Almas, akar masalah utama dari korupsi massal DPRD adalah reformasi partai politik.
-
Korupsi Massal DPRD Jadi Tamparan Keras untuk Parpol dan Pemerintah
Persoalan ini harusnya dimaknai sebagai tamparan keras untuk parpol dan pemerintah
-
ICW: Partai Politik dan DPR Tidak Berkontribusi Positif Terhadap Pemberantasan Korupsi
Partai politik dan DPR RI dinilai menunjukkan sikap yang berkontribusi positif terhadap pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2017.
-
ICW: Solusi RUU Pemilu Tidak Tepat Sasaran
Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafri menilai terdapat kesalahpahamam dalam mengkaji masalah Pemilu.
-
Ray Rangkuti : Saksi Pemilu Dibiayai APBN Jadi Penghambat Kemandirian Partai Politik
"Dana saksi dari APBN ini akan menghambat partai politik mandiri secara ekonomi, Anda (politisi) harus bekerja dong,"
-
Usulan Saksi Pemilu Ditanggung APBN, ICW: Ini Bukti Kegagalan Partai Politik Ciptakan Kader Loyal
"Politisi itu tidak bisa menggerakan kadernya dalam menjaga suara partai, kader itu harus loyal yang tidak perlu dibayar,"
-
Pansus RUU Pemilu Jauh dari Partisipasi Publik
Koalisi Masyarakat Sipil untuk RUU Pemilu mengkritik kinerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilu di DPR RI yang dinilai tertutup.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved