Jumat, 3 Oktober 2025

Menpora Soal Kabar Vendor PON Papua 2021 Belum Dibayar: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Dito Ariotedjo mengatakan bahwa pembayaran tersebut bukanlah tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan Pemerintah Daerah (Pemda).

Abdul Majid/Tribunnews.com
Penyelenggaraan PON Papua 2021 di Stadion Mandala, Jayapura, Kamis (14/10/2021). 

Menpora Soal Kabar Vendor PON Papua 2021 Belum Dibayar: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Alfarizy AF

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, buka suara soal polemik vendor Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2021 Papua.

Kasus ini mencuat seusai satu di antara vendor PON Papua, PT Arras Protama Sejahtera, mengaku belum mendapatkan pembayaran penuh.

Padahal, ajang tersebut telah berlangsung dua tahun lalu, bahkan PON XXI sudah akan kembali bergulir di Aceh-Sumatra Utara, September mendatang.

Dito Ariotedjo mengatakan bahwa pembayaran tersebut bukanlah tanggung jawab Pemerintah Pusat, melainkan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jadi pihak vendor suratnya itu mempertanyakan. Dan ternyata setelah ditelusuri itu bukan merupakan yang dibayarkan pemerintah pusat," kata Dito di Kemenpora, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

"Jadi itu adalah program-program dan projek yang merupakan projek Pemda. Tapi tetap kami melakukan mediasi dan mendorong agar Pemda ada solusi konkret untuk permasalahan pembayaran vendor," tegasnya.

Kendati demikian, menteri berusia 33 tahun itu menagatakana akjan kembali melakukan pengecekan kepada pihak terkait.

"Ini nanti saya cross check lagi, kan kepemimpinan pemdanya baru lagi. Kami akan cek kembali bagaimana proses mediasinya," kata Dito.

Pria yang juga politikius Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa dalam PON Papua lalu, tak semua vendor dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Dito mengatakan bahwa ada beberapa vendor yang menjadi tanggung jawab Pemda, dalam hal ini Pemprov Papua.

"Jadi terkait dengan beberapa vendor yang belun dibayar ketika PON 2021, itu pertama kali tak lama saya menjabat, saya langsung mengecek. Jadi ternyata permasalahannya dalam sistem mekanisme penganggaran PON ada yang dibayar oleh pemerintah pusat dan pemda, dimana seluruh pembayaran yang merupakan postur anggaran yang prosesnya dari pusat, itu tidak ada masalah," ucap Dito.

"Sayangnya memang ada permasalahan yang merupakan kewajiban dan anggaran yang berasal dari Pemda. Hal ini lagi saya dorong untuk negosiasi titik temunya penyelesaiannya seperti apa," jelasnya.

Mengaku Belum Dibayar

Untuk diketahui, PT Arras Protama Sejahtera merupakan vendor dengan pengadaan kacamata, helmet dan sarung tangan cabang olahraga (Cabor) sepatu roda di PON XX Tahun 2021 Papua.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved