Menteri Kebudayaan: LSF Diharapkan Jaga Nilai Pancasila dalam Era Globalisasi Perfilman
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Sensor Film (LSF) di Menteng malam ini.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi AlamsyahÂ
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Lembaga Sensor Film (LSF) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (22/11/2024) malam.
Rakornas LSF 2024 kali ini mengangkat tema Shaping the Future Together yang memiliki tujuan bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam menjalani kerjasama dengan para pemangku kepentingan baik dari dalam maupun luar negeri.
Dalam sambutannya Fadli Zon turut mengapresiasi konsistensi LSF dalam mengawasi tontonan perfilman di Indonesia.
"LSF yang sudah berdiri sejak 1916 masih terus aktif berperan sebagai penjaga kualitas tontonan yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa. Saya apriesasi kinerja LSF agar masyarakat mampu memilha-milih untuk sensor mandiri," kata Fadli Zon.
Lebih lanjut, Fadli Zon mengatakan film menjadi salah satu sarana mencerdaskan bangsa dengan tetap mengangkat nilai dan norma kepada masyarakat luas.
Dalam hal ini LSF mampu memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu melakukan sensor mandiri.
"Kehadiran LSF tentu penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ada. LSF bukan hanya bertugas menyensor, tapi juga mengedukasi masyarakat menjadi pelaku sensor mandiri," ungkapnya.
Fadli Zon menambahkan pengawasan terhadap tontonan menjadi penting untuk bisa tetap menjaga nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa.
"Di era globalisasi film juga berpotensi menjadi alat penetrasi Kebudayaan sehingga diperlukan perlindungan terhadap konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan jati diri bangsa," ucapnya.
"Film merupakan salah satu media penyampaian norma nilai pesan dan moral kepada khalayak atau masyarakat," sambungnya.
Dengan begitu LSF diharapkan bisa terus konsisten dalam memilih dan memilih tontonan yang baik untuk dikinsumsi masyarakat.
"Jadi kinerja LSF menjadi penting untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif perfilman yang bertentangan dengan nilai-ilai budaya dan ideologi Pancasila," tandasnya.
Koalisi Sipil Gugat Fadli Zon ke PTUN, Pernyataan Soal Pemerkosaan Massal 1998 Dinilai Langgar HAM |
![]() |
---|
Marzuki Darusman: Penyangkalan Fadli Zon Soal Perkosaan Massal 98 Picu Traumatis Ganda Para Korban |
![]() |
---|
Ketua TGPF Mei 1998 Marzuki Darusman Gugat Fadli Zon ke PTUN Terkait Penyangkalan Perkosaan Massal |
![]() |
---|
Novita Hardini: Syuting Film di Indonesia Lebih Mahal dari New York dan Korea |
![]() |
---|
Menteri Kebudayaan Fadli Zon: Perjalanan Peradaban Semua Negara Dilihat dari Budayanya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.