Sebut Kemenkeu Sebagai Menteri Pencetak Utang, Pernyataan Prabowo Tuai Banyak Tanggapan

Andre juga mengakui pernyataan Nufransa bahwa pembahasan utang turut melibatkan DPR.

Namun, Andre beralasan parpol pendukung Prabowo-Sandi minoritas di DPR sehingga tak bisa berbuat banyak saat pembahasan APBN.

"DPR kan mayoritas isinya pendukung Pak Jokowi," ujar Andre.

3. TKN Imbau Prabowo Untuk Tidak Provokasi Masyarakat

Tim Kampanye Nasional Koalisi (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menyebut, calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto telah menghina lembaga negara.

Baca: Kubu Jokowi: Pernyataan Adik Prabowo Semakin Tunjukkan Watak Pragmatisme Politik Kubu Prabowo-Sandi

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding merespon saran Prabowo agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

Ucapan Prabowo, menurut Karding, bisa dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga negara.

Sebab, Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah merupakan nomenklatur yang dilindungi oleh undang-undang.

Karding menilai, Prabowo tidak memahami perkara ekonomi.

Baca: Politisi PKS: Banyak Jamaah PBB Tetap Pilih Prabowo-Sandi

Utang dalam sebuah negara merupakan hal yang lazim.

"Negara mana di dunia yang tidak utang? Yang terpenting bukan soal kita berutang atau tidak tapi untuk apa kita berutang," kata Karding saat dikonfirmasi wartawan, Senin (28/1/2019).

"Ucapan Prabowo bukan saja melukai seorang menteri keuangan, tapi juga menyakiti puluhan ribu pegawai kementerian keuangan dan keluarganya di seluruh Indonesia," ujar Karding.

Prabowo diimbau agar berhenti memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapam yang agresif.

Baca: Disebut Prabowo sebagai Menteri Pencetak Utang, Kemenkeu: Jangan Hina dan Cederai Profesi Kami

"Jangan hanya karena ingin merebut kekuasaan rakyat kemudian dicekoki kebencian. Sebab yang akan rugi adalah seluruh bangsa ini," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Whiesa)