Pendidikan GOPemilu 2019
Fakta-fakta Wacana Penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor, Dihujani Penolakan Hingga Pernyataan PKS
Wapres Jusuf Kalla tidak setuju jika wacana pajak kendaraan bermotor dihapuskan. Menurutnya, wacana itu akan membuat pembangunanan daerah terhambat.
Penulis:
Whiesa Daniswara
Editor:
Daryono
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tengah diperbincangkan banyak pihak.
Wacana itu diusulkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS berjanji untuk menghapus pajak kendaraan bermotor jika nantinya memenangi Pemilu 2019.
Ada yang pro, ada yang kontra terkait usulan itu.
Baca: PKS Janji Hapus Pajak Kendaraan Motor, NasDem: Kalau di Tataran Wacana, Ngomong Apapun Bisa
Berikut kami berikan fakta-fakta tentang wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut:
1. Penolakan Wapres
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla tidak setuju jika wacana pajak kendaraan bermotor dihapuskan.
Wapres Jusuf Kalla menyebut, jika wacana pajak kendaraan dihapuskan, akan membuat pembangunan di daerah tidak akan berjalan secara maksimal.
Wapres Jusuf Kalla mengatakan, bahwa lebih dari 50 persen bahkan hingga 70 persen Penghasilan Asli Daerah (PAD) berasal dari pajak kendaraan bermotor.
"Itu ada daerah malah 60, 70 persen dari penghasilan asli daerah provinsi itu dari pajak kendaraan," sebut JK, melansir dari Warta Kota.
"Jadi kalau itu dihapuskan, dibayangin itu pemda bagaimana?," tambahnya.
Jika pajak kendaraan bermotor dihapuskan, menurut JK akan menghambat pembangunan daerah.
"Sedangkan itu, ini pajak motor atau makin banyak mobil, jalan diperbaiki, jalan diperlebar, harus bikin flyover, macam-macam harus dibuat untuk melayani sepeda motor atau mobil yang banyak ini," ujar JK.
2. Fahri Hamzah Tuding Tidak Didasari Kajian
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menanggapi Rancangan Undang-Undang (RUU) penghapusan pajak kendaraan bermotor.
