Nasib Wali Kota Prabumulih: Arlan Ditegur Mendagri, Disanksi Partai, KPK Akan Cek Kekayaannya

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sederet nasib yang harus diterima Wali Kota Prabumulih, Arlan butut hebohnya kabar mencopot Kepala SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.

Arlan sebelumnya viral menjadi bahan perbincangan setelah beredar kabar dirinya mencopot Roni dari jabatannya.

Adapun isu pencopotan karena Roni menegur anak dari Arlan yang membawa mobil ke sekolah.

Meski sudah dibantah, Arlan tetap minta maaf karena mengakui sudah membuat gaduh akibat isu pencopotan Roni.

Tidak sampai di situ, sejumlah pihak beramai-ramai memberikan sanksi mulai tingkat menteri hingga pimpinan Partai Gerindra, tempat Arlan bernaung.

Simak selengkapnya nasib Arlan butut kabar pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih:

Baca juga: Walkot Prabumulih Arlan Bantah Anaknya Bawa Mobil Sendiri ke Sekolah, Selalu Diantar Sopir

1. Bikin Video Klarifikasi

Arlan pertama kali menyampaikan permintaan maaf sekaligus klarifikasinya, pada Selasa (16/9/2025).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Arlan didampingi Wakil Walikota Franky Nasril dan jajaran pejabat lainnya Kota Prabumulih.

Ia memohon maaf kepada Roni dan kepada seluruh masyarakatnya.

"Saya selaku Wali Kota Prabumulih menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Roni dan seluruh masyarakat kota Prabumulih," ungkap Arlan, dikutip dari video yang beredar.

Arlan menegaskan, kabar yang menyebut pencopotan Roni adalah hoaks.

Ia juga membantah, anaknya membawa mobil sendiri ke sekolah.

"Lalu terkait masalah anak saya itu adalah berita hoax, anak saya tidak membawa mobil ke sekolahan dan anak saya diantar."

"Dan kalau ini menjadi suatu kesalahan, saya selaku wali kota Prabumulih mengucapkan permohonan maaf kepada pak Roni dan seluruh masyarakat," ujarnya.

Arlan kembali menyampaikan permintaan maafnya saat dipanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pada Kamis (18/9/2025).

"Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, dan terkhusus masyarakat Prabumulih yang mana telah saya mengakui kesalahan saya atas kejadian ini," kata Arlan.

2. Ditegur Mendagri

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya mengatakan, polemik Arlan sudah mendapatkan atensi dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Bahkan, Mantan Kapolri sudah memberikan teguran dan menyiapkan sanksi untuk Wali Kota Prabumulih itu.

"Pak Menteri sekaligus juga akan memberikan rekomendasi sanksi disarankan untuk diberikan teguran secara tertulis," katanya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Jumat (19/9/2025).

Baca juga: Kepsek Dicopot Usai Tegur Anak Wali Kota Prabumulih, KPK Telisik Harta Rp17 M Arlan

Sang Made membeberkan, sanksi yang dijatuhkan kepada kepala daerah memiliki sejumlah tahapan.

Tahapan pertama adalah teguran tertulis, jika mengulangi kesalahan lagi, akan masuk ke tahap kedua, yakni sanksi administratif.

Terakhir terkait kasus Arlan, Kemendagri akan terus memantau situasi di Kota Prabumulih.

"Ya, teguran tertulis tentu kami akan mengikuti dan memonitor terus situasi di sana. Jangan sampai peristiwa sepat ini terjadi lagi," tambahnya.

3. Disanksi Partai Gerindra

Arlan dalam kesempatan yang sama mengaku sudah ditegur Ketua DPD Gerindra Sumatera Selatan, Kartika Sandra Desi

"Saya sudah ditelepon beberapa kali dari Ibu Ketum, Ketua Partai Gerindra, Provinsi Sumatera Selatan, sudah menegur saya," katanya.

Partai Gerindra, kata dia memintanya untuk tidak mengulangi perbuatan. 

"Disitu juga saya diberikan sanksi-sanksi juga. Tapi, ini kelanjutan saya dipanggil setelah pulang dari sini, Pak," katanya.

Untuk diketahui Arlan merupakan Politikus Gerindra. 

Ia pernah menjadi Dewan Penasehat DPC Gerindra Prabumulih.

4. KPK Ikut Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut turun tangan akan memeriksa harta kekayaan milik Arlan.

KPK ingin memastikan harta kekayaan Arlan sudah sesuai dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan kabar tersebut.

Menurutnya, kepatuhan tidak hanya terkait waktu pelaporan harta kekayaan, namun juga jumlahnya.

"Sehingga nanti tentu dibutuhkan untuk melakukan cek atas laporan LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK. Karena kalau kita bicara soal kepatuhan LHKPN, tentu tidak hanya patuh soal waktu pelaporan, tapi juga patuh terkait dengan isinya." 

"Apakah yang disampaikan sudah sesuai, sudah benar, sudah lengkap atau belum. Nah, itu yang nanti akan dicek dari pelaporan LHKPN yang bersangkutan," katanya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV.

Baca juga: Batal Dicopot , Kepala SMPN 1 Prabumulih Disambut Haru Siswa, Satpam Ageng: Terima Kasih Pak Arlan

Arlan sudah memberikan tanggapannya terkait dirinya 'dibidik' KPK terkait harta kekayaan.

Ia menegaskan, dirinya sudah melaporkan sesuai dengan aturan yang ada.

"Masalah LHKPN, itu sudah saya laporkan. Baik, mobil juga sudah saya laporkan sebelum saya pencalonan wali kota," tegasnya.

Informasi tambahan, Arlan memiliki kekayaan mencapai Rp17.002.737.046.

Jumlah tersebut dirinya laporkan ke KPK, pada 1 Agustus 2024 lalu.

(Tribunnews.com/Endra/Taufik Ismail)