Harta MQ Iswara, Wakil Ketua DPRD Jabar yang Luruskan soal Tunjangan Perumahan Rp71 Juta
Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, memiliki utang sebanyak Rp2,8 miliar yang membuat jumlah kekayaannya berkurang.
Penulis:
Pravitri Retno Widyastuti
Editor:
Garudea Prabawati
lihat foto
III. HUTANG Rp. 2.886.620.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 14.650.578.400
Kunjungi Kemendagri
Pasca-pernyataannya mengenai tunjangan rumah viral, MQ Iswara datang berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (10/9/2025).
Kunjungannya itu untuk berkonsultasi mengenai evaluasi tunjangan rumah yang diperoleh anggota DPRD Jabar.
"Mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan hasil rapim menyampaikan kesiapan DPRD Jawa Barat terkait dengan tunjangan perumahan yang selama ini kami terima untuk dievaluasi Kemendagri," kata Iswara di kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang menyerahkan hasil evaluasi tersebut ke Kemendagri.
"Terkait proses evaluasi di Kemendagri, menunggu semua evaluasi setiap provinsi masuk ke Kemendagri, dikarenakan Jawa Barat adalah provinsi pertama yang menyerahkan evaluasi ke Kemendagri," ungkap dia.
Evaluasi ini dilakukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang meminta seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota menyerahkan data tunjangan perumahan untuk ditinjau ulang.
"Kemendagri akan langsung menindaklanjuti. Dan ternyata tidak hanya Jawa Barat, sesuai arahan Mendagri, seluruh DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia tunjangan perumahannya akan dievaluasi," tegas Iswara.
Berdasarkan laman resmi DPRD Jawa Barat, tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jabar tercatat sebesar Rp64 juta per bulan, sedangkan anggota menerima Rp62 juta. Setelah dipotong pajak progresif sebesar 30 persen, nilai bersih yang diterima berkisar Rp44,4 juta.
Iswara menjelaskan bahwa tunjangan tersebut merupakan bagian dari belanja APBD dan legal sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa anggota DPRD wajib berkedudukan di ibu kota provinsi, sementara DPRD Jabar tidak memiliki rumah dinas.
"Tunjangan rumah yang selama ini diterima anggota dewan memang bagian dari belanja APBD, sehingga evaluasinya menjadi kewenangan Kemendagri," ujar Iswara.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Reynas Abdila, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)
Sumber: TribunSolo.com
| Perbandingan Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Sri Mulyani, Siapa Lebih Unggul? |
|
|---|
| Profil Sjafrie Sjamsoeddin, Menhan Rangkap Menko Polkam Ad Interim, Harta Kekayaan Tembus 99 M |
|
|---|
| Profil Didik Madiyono, Plt Ketua Dewan Komisioner LPS Pengganti Purbaya, Punya Harta Rp70,8 M |
|
|---|
| Wakil Ketua DPRD Jabar Curhat Tunjangan Rumah Rp71 Juta per Bulan Tak Cukup: Masih Pinjam Bank |
|
|---|
| Sosok Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM Siap Mundur jika Tak Tuntaskan Kasus Munir, Hartanya Rp1 M |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.