Aksi Demonstrasi di Pati
Sosok Teguh Istiyanto, Koordinator AMPB Menuntut Sudewo Dilengserkan Meski Ahmad Husein Berdamai
AMPB terbelah usai Ahmad Husein berdamai dengan Bupati Sudewo. Teguh Istiyanto tegaskan gerakan tetap kawal pemakzulan lewat hak angket.
Penulis:
Faisal Mohay
Editor:
Garudea Prabawati
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM - Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) terbelah setelah Ahmad Husein selaku inisiator berdamai dengan Bupati Pati, Sudewo pada Selasa (19/8/2025).
Pentolan AMPB, Ahmad Husein juga membatalkan demo jilid kedua yang rencananya akan digelar pada 25 Agustus 2025.
AMPB sendiri merupakan sekelompok massa yang sebelumnya sempat berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025).
Gerakan ini dibentuk untuk membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan yang berada di wilayah desa maupun kota, dan dipungut oleh pemerintah kabupaten atau kota.
Massa dapat terkonsolidasi dan menggelar demo di sekitar alun-alun Pati pada 13 Agustus 2025 lalu.
Tuntutan melengserkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati didengarkan DPRD Pati dengan membuat Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Sudewo.
Hak angket yakni hak konstitusional legislatif untuk menyelidiki kebijakan pemerintah daerah yang dianggap penting, berdampak luas, dan diduga melanggar hukum
Pansus masih bekerja mengumpulkan bukti dengan memanggil Camat serta Kades di Pati.
Dua koordinator AMPB, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto menegaskan gerakan mereka bukan milik individu sehingga keputusan Ahmad Husein untuk berdamai merupakan hak pribadi.
Hingga kini, AMPB konsisten mengawal Pansus Hak Angket dan menuntut Sudewo dilengserkan.
Teguh Istiyanto merupakan figur penting terbentuknya AMPB yang diinisiasi Ahmad Husein di media sosial.
Baca juga: Rencana Demo 50 Ribu Orang Gagal, Ini Sikap Terbaru Inisiator Aliansi Pati terhadap Pansus Angket
AMPB lahir dari keresahan warga atas kebijakan Bupati Pati Sudewo, termasuk kenaikan tarif PBB-P2.
Ia merupakan aktivis lokal yang tidak tergabung dalam Oranisasi Masyarakat (Ormas), partai politik maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Hal itu merupakan syarat masuk AMPB yang tidak ingin gerakannya ditunggangi kepentingan politik.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.