DPD RI Dorong Pembangunan Infrastruktur Jawa Bagian Selatan untuk Pemerataan Ekonomi Ala Asta Cita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam hal pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan melalui percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa bagian selatan atau Jasela.

Wakil Ketua DPD RI GKR Hemas menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur menjadi syarat utama dalam mengangkat potensi wilayah selatan Pulau Jawa yang selama ini masih tertinggal dalam aspek konektivitas dan distribusi hasil pertanian. 

“DPD RI sebagai representasi daerah berkewajiban untuk memastikan bahwa pembangunan di wilayah selatan, khususnya DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, mendapat perhatian serius demi mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi,” tegas GKR Hemas dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur dengan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/8/2025).

GKR Hemas menambahkan bahwa pembangunan jalur tol dan kereta api yang menghubungkan kawasan selatan ke wilayah utara sangat penting untuk membuka akses logistik hasil pertanian, perikanan, dan UMKM.

“Konektivitas sangat menentukan. Produk pertanian yang melimpah di selatan harus bisa cepat dipasarkan, dan itu hanya bisa dilakukan jika infrastrukturnya mendukung,” ujarnya.

GKR Hemas juga menekankan bahwa harapan pemerintah daerah di kawasan Jawa bagian selatan membutuhkan akses seluas-luasnya, khususnya di sektor infrastruktur, agar ekonomi pesisir Jawa selatan mampu bersaing secara kompetitif dengan wilayah lain.

Dalam forum yang dihadiri oleh kepala daerah dari DIY dan Jawa Tengah selatan tersebut, GKR Hemas menyoroti bahwa Asta Cita poin ke-2 dan ke-6 — yakni ketahanan pangan dan pemerataan ekonomi — perlu diimplementasikan dalam kebijakan konkret yang menyentuh langsung kebutuhan wilayah. 

“Kami menyadari bahwa DPD RI punya ruang strategis untuk ikut menyusun rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional, agar aspirasi daerah benar-benar terakomodasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, GKR Hemas menegaskan bahwa DPD RI mendorong model pembangunan kolaboratif berbasis wilayah dengan pendekatan konferensi atau musrenbang khusus, melibatkan kementerian, pemda, akademisi, dan pelaku usaha. Hal ini dinilai lebih efektif dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik infrastruktur yang menyokong sektor produktif di wilayah selatan Jawa.

“Kami ingin ada model yang sistematis, terfokus, dan tertopang oleh data serta aspirasi masyarakat. Ini bagian dari tanggung jawab konstitusional DPD RI untuk membangun kemitraan efektif dengan kementerian teknis, termasuk Kemenko Infrastruktur,” ungkapnya. 

Ia juga menyampaikan bahwa DPD RI secara aktif memberikan pertimbangan anggaran dan masukan kebijakan berbasis kebutuhan riil daerah.

Dalam kesempatan tersebut, GKR Hemas mengajak seluruh stakeholder untuk membangun komitmen kuat guna mempercepat pembangunan berbasis potensi lokal. 

“Jika kita mampu menjaga komunikasi dan kolaborasi yang baik, maka kawasan selatan tidak lagi menjadi wilayah yang tertinggal, tapi justru menjadi pilar penting ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang hadir dalam rakor tersebut menyampaikan bahwa pemerintah pusat sangat terbuka terhadap inisiatif daerah dan dukungan DPD RI dalam mengawal pembangunan infrastruktur prioritas.

“Kunci keberhasilan pembangunan adalah sinergi antara visi nasional Presiden Prabowo dengan agenda daerah. Konektivitas wilayah selatan menjadi perhatian utama karena menyangkut akses distribusi hasil pertanian dan perikanan yang mendukung swasembada pangan,” jelas AHY.