Viral Pengadaan iPad dan Mobil Mewah Pemkab Aceh Singkil di Tengah Tingginya Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM - Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, sedang menjadi sorotan publik.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil melakukan pengadaan perangkat iPad sebanyak dua unit untuk Bupati dan Wakil Bupati senilai Rp60 juta.

Bupati Aceh Singkil saat ini dijabat oleh Safriadi Oyon, sedangkan Hamzah Sulaiman menjabat sebagai Wakil Bupati. Mereka dilantik pada 15 Februari 2025 lalu

Pemkab Aceh Singkil juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,2 miliar untuk pembelian empat unit mobil dinas baru.

Rinciannya, satu unit mobil untuk wakil kepala daerah senilai Rp800.852.000, yang diketahui berjenis Nissan Terra dan sudah tiba di Aceh Singkil.

Lalu, pengadaan kendaraan dinas roda empat senilai Rp1.413.000.000 yang disebut berjumlah empat unit masih dalam proses pemesanan sehingga belum sampai di daerah tersebut.

Data ini tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2025.

SIRUP merupakan media untuk mempublikasikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang memuat rencana kegiatan serta anggaran pengadaan barang dan jasa pemerintah, dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

Berdasarkan informasi pada SIRUP LKPP, pengadaan tersebut berada di bawah satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Singkil. 

Selain itu, beredar kabar, Pemkab Aceh Singkil juga mengadakan ponsel iPhone, meski informasi tersebut belum tercatat di situs sirup.lkpp.go.id milik kabupaten.

Warganet menilai pengadaan tersebut terlalu berlebihan dan mempertanyakan apakah kinerja pejabat memang hanya dapat maksimal dengan memakai perangkat semahal itu.

Menilik dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Singkil pada 2024 mencapai 19,06 persen atau setara dengan 24.840 jiwa.

Baca juga: Situasi Dua Desa di Kuala Baru Aceh Singkil Mencekam: 3 Harimau Muncul Saat Hari Gelap

BPS merupakan lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik untuk berbagai keperluan, baik untuk pemerintah maupun masyarakat umum. 

Sementara, jumlah total penduduk Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 138.792 jiwa.

Angka kemiskinan tersebut menurun dibandingkan tahun 2021, yang mencapai 25.480 jiwa.

Adapun pengeluaran per kapita per bulannya sekitar Rp609.322.

Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yang hanya Rp487.249.

Oleh karena itu, Aceh Singkil termasuk dalam kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Aceh..

Hingga saat ini, pihak Pemkab Aceh Singkil belum membuka suara terkait dengan pengadaan tersebut.

Diketahui, Aceh Singkil terletak di ujung tenggara Provinsi Aceh yang memiliki luas wilayah sekitar 1.857,88 kilometer persegi.

Kabupaten ini dikenal dengan Kepulauan Banyak, dan sebagian wilayahnya masuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

Mayoritas penduduk Aceh Singkil memeluk agama Islam, kemudian diikuti oleh Kristen dan Katolik.

Tuai kritik dari warga

Salah satu aktivis mahasiswa, Aidil Syahputra, menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil, lantaran dinilai tidak melihat kondisi rakyat.

Aidil merujuk pada data BPS yang menunjukkan bahwa Aceh Singkil termasuk salah satu kabupaten termiskin di Provinsi Aceh.

"Kebijakan tersebut merupakan hal yang seharusnya tidak dilakukan pejabat Aceh Singkil, di tengah kondisi dan keadaan daerah yang sedang mengalami penurunan anggaran akibat dari efisiensi," kata Aidil, dikutip dari Serambinews.com, Selasa (12/8/2025).

Aidil menilai Pemkab seharusnya lebih mengutamakan kebutuhan yang memberi dampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Ia menegaskan, kemiskinan bukan sekadar data statistik, melainkan gambaran penderitaan nyata yang dialami keluarga-keluarga di Aceh Singkil.

Di antaranya adalah banyak warga miskin terpaksa memilih antara membeli beras atau membayar biaya sekolah anak. Ada pula nelayan yang tidak sanggup memperbaiki perahu yang rusak.

Di sejumlah desa di Aceh Singkil, masih banyak warga miskin ekstrem yang tinggal di rumah kayu rapuh, dengan sanitasi yang buruk, serta kesulitan memperoleh akses air bersih.

Tak sampai di situ, kondisi jalan di sebagian besar wilayah Aceh Singkil banyak yang rusak parah.

"Keputusan tersebut memantik dan memicu pertanyaan bagi kami mahasiswa. Seharusnya pemkab punya hati dan perasaan melihat kondisi dan keadaan hari ini," tukasnya.

Menurut Aidil, kebijakan yang dibuat seharusnya bukan hanya soal memenuhi prosedur, tetapi juga soal empati dan keberpihakan kepada publik. 

Kebijakan pemerintah akan diukur dari sejauh mana keberpihakannya kepada rakyat kecil.

Jika kebijakan seperti ini terus dijalankan, ia memprediksi Aceh Singkil akan tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan yang semakin parah, meningkatnya ketidakpercayaan publik, serta memburuknya citra pemerintah.

"Sampai kapan rakyat harus melihat roda-roda kemewahan melaju mulus di jalan kekuasaan, sementara mereka sendiri tertatih di jalan berlubang kemiskinan," kata Aidil.

Hal senada juga diutarakan oleh Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil (AMPAS), Syahrul Manik. 

Syahrul menilai pengeluaran per kapita rakyat Aceh Singkil hanya Rp 609.322 per bulan. Tetapi, pemerintah daerah malah menganggarkan mobil dinas baru. 

"Saat rakyat mengencangkan ikat pinggang, para pejabat justru longgar-longgar saja menguras APBK untuk kenyamanan pribadi," kata Syahrul. 

Sebagian artikel ini telah tayang di SerambiNews.com dengan judul Rakyat Melarat, Aceh Singkil Ngotot Beli 4 Mobil Dinas 2,2 M dan Pengadaan Ipad Rp 90 juta

(Tribunnews.com/Falza) (SerambiNews.com/Dede Rosadi)