BBM Sempat Langka di Jember, Anggota Komisi VI DPR Usul Pengiriman BBM Lewat Jalur Kereta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim, mengusulkan penggunaan jalur kereta api sebagai alternatif distribusi selain truk tangki.

Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jember yang mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta liter per hari.

Baca juga: Distribusi BBM ke Jember Dipercepat, Pertamina Tambah Armada Usai Penutupan Jalur Gumitir

"Saya menginisiasi suplai BBM untuk Jember tidak hanya dari truk tangki saja, agar bisa disuplai melalui KAI," ujar Rivqy, yang akrab disapa Gus Rivqy, kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).

Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Depo Pertamina Gebang bersama Bupati Jember Muhammad Fawait. 

Pertemuan itu juga dihadiri oleh Pj General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan perwakilan dari KAI Daop 9 Jember untuk membahas potensi realisasi gagasan tersebut.

"Belajar dari kejadian kemarin, masyarakat Jember mengalami kelangkaan BBM, jangan sampai ini terjadi lagi. Ada beberapa alternatif suplai menggunakan KAI, menggunakan depo BBM Gebang, ada juga di Rambipuji lahan," lanjutnya.

Gus Rivqy menegaskan ia akan membawa inisiatif ini ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut bersama Pertamina, KAI, dan Kementerian BUMN.

Ini akan saya bawa ke Jakarta, akan saya diskusikan dengan holding Pertamina, KAI, Menteri BUMN, dan semoga ini bisa menjadi solusi," sambungnya.

Baca juga: BBM Langka di Jember Dampak Penutupan Jalur Gumitir, Bupati Keluarkan Edaran Belajar Daring

Ia juga menyoroti minimnya persebaran depo BBM di wilayah selatan Pulau Jawa. 

Dengan keberadaan depo aktif di Jember, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh daerah sekitar.

Saat ini, depo Pertamina di Gebang telah lama tidak beroperasi, salah satunya karena regulasi yang mengharuskan adanya buffer zone minimal 50 meter dari permukiman warga.

"Jangan sampai, warga menjadi korban lagi. Ini akan menjadi kajian teknis, apa bisa ini. Rambipuji sebagai alternatif juga," jelasnya.

Meski menyadari revitalisasi jaringan distribusi berbasis KAI bukan perkara mudah, ia menilai langkah ini penting demi kepentingan masyarakat luas.

"Per hari ini, kebutuhan BBM untuk masyarakat Jember kurang lebih 900 ribu sampai 1 juta liter. Itu membutuhkan 100 tangki BBM, untuk mondar-mandir," ujarnya.

"Ini bahaya sekali, misalnya jalan terputus dan sebagainya. Apalagi kalau sampai LPG terlambat," lanjutnya.

Bupati Jember Muhammad Fawait menyambut baik usulan tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Beliau Gus Rivqy punya inisiatif yang luar biasa. Insiatif ini solusi apabila kelangkaan BBM terjadi, baik terkendala penutupan jalan atau insfratruktur lainnya," katanya.

"Jangka pendek stok kita lebihkan, jangka panjangnya bagaimana depo di Jember bisa diaktifkan. Karena Jember memiliki penduduk besar, melebihi kabupaten sekitar," tandasnya.

Kelangkaan BBM

Sebelumnya, kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember dan Lumajang. 

Kondisi ini menyebabkan antrean panjang kendaraan dan bahkan membuat beberapa SPBU terpaksa membatasi pelayanan karena stok habis.

Penyebab utama kelangkaan diduga akibat penutupan sementara Jalur Gumitir, jalur vital distribusi BBM dari Terminal BBM Ketapang di Banyuwangi ke Jember. 

Penutupan ini dilakukan karena adanya pengerjaan perbaikan jalan.

Situasi makin diperparah dengan kemacetan parah di Jalur Klakah, Lumajang, yang menjadi rute alternatif distribusi.

Menurut laporan Tribun Jatim, kendaraan berat yang menumpuk di jalur ini mengakibatkan keterlambatan distribusi hingga berjam-jam.

Kelangkaan BBM ini dikeluhkan masyarakat karena menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas harian. 

Banyak pengemudi ojek online dan sopir angkutan barang harus berpindah-pindah SPBU atau menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Kelangkaan BBM di Jember pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025 menjadi krisis serius yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, transportasi, dan ekonomi lokal.

Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera mempercepat solusi agar pasokan kembali stabil dan aktivitas masyarakat tidak terus terganggu.