TRIBUNNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menggelar secara hybrid Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, pada Senin (7/7/2025) kemarin.

Salah satu poin yang disoroti Tito adalah presentase realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Di dalam rapat tersebut ia mengatakan, APBD yang ideal ketika pendapatan suatu daerah dan realisasi belanja yang sama-sama tinggi, tapi masih ada ruang simpanan anggaran (fiscal space).

Mantan kapolri itu menyebut, provinsi dengan realisasi belanja APBD terbaik adalah Yogyakarta dengan Gubernurnya Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Yogyakarta berhasil meraih presentase realisasi pendapatan 57,43 persen.

Angka itu membuat Jogja tertinggi se-Indonesia.

Sedangkan presentase realisasi belanja sebesar 41,91 persen.

"Di mana yang terbaik? Jogja terbaik provinsinya," ucap Tito, dikutip dari kanal YouTube Kemendagri RI, Jumat (11/7/2025).

Baca juga: 5 Kota Termacet RI 2024, Bandung Geser Jakarta, Pramono Anung ‘Colek’ Dedi Mulyadi

Tito kemudian membandingkan dengan raihan Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Tanah Pasundan itu menjadi nomor satu.

"Dulu Jawa Barat, Kang Dedi (Gubernur Jawa Barat) sekarang kalah sama Ngarso Dalem Sri Sultan," lanjut Tito.

Tito kemudian memuji kinerja dari Gubernur Yogyakarta.

Menurutnya, Sri Sultan berhasil menggenjot pertumbuhan ekonomi, utamanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Pendapatan artinya sesuai target. Kerja kerasnya luar biasa untuk mendapatkan pendapatan baik pusat maupun PAD."

"Belanjanya juga, uang beredar di masyarakat mendekati 42 persen. bagus ini. Makanya UMKM-nya pasti hidup," urainya.

Setelah memuji Sri Sultan, Tito lalu mengapresiasi kinerja Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.

Provinsi NTB meraih presentase realisasi pendapatan 46,26 persen. Sementara presentase realisasi belanja sebesar 38,99 persen.

Menurut Tito, Gubernur Lalu Iqbal memiliki manajemen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baik.

"Kemudian NTB, Pak Lalu Iqbal. Terima kasih, Pak. Bapak hebat. Kerja staf Bapak untuk mendapatkan pendapatan baik pusat maupun daerah, BKAD-nya bagus."

"Artinya Bapak rajin membuat rapat. dengan OPD-OPD manajemennya pasti bagus, leadership bagus," puji Tito.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Pemilik Bangunan Liar yang Dibongkar Pemprov Jabar Dapat Kompensasi

Tito selanjutnya menyoroti realisasi belanja APBD Jawa Barat.

Jawa Barat berhasil meraih presentase realisasi pendapatan 44,72 persen. Sedangkan presentase realisasi belanja sebesar 38,79 persen.

Angka itu membuat Jawa Barat tertinggi ketiga se-Indonesia.

Meski tidak menjadi nomor satu, Tito tetap memberikan pujian kepada Dedi Mulyadi.

"Jawa Barat ya ini dari kemarin nomor satu sekarang nomor 3. Masih bagus Kang Dedi ini," tegas Tito.

Respons Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjawab sentilan Menteri Dalam Negeri(Mendagri), Tito Karnavian, soal Jabar yang turun peringkat dalam hal penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Menurut keterangan Tito, Jabar yang selama ini menempati urutan pertama, kini merosot ke peringkat ketiga.

Menanggapi hal itu, Dedi pun memberikan penjelasan.

Dari total APBD 2025 sebanyak Rp37 triliun, Dedi mengatakan tak semuanya dialokasikan untuk keperluan publik.

Sebanyak Rp6 triliun dibagi ke kota/kabupaten sebagai dana bagi hasil kendaraan bermotor.

Sementara, sisanya, yakni Rp31 triliun, harus dibagi lagi untuk keperluan publik dan membayar utang.

"Banyak yang tanya, berapa anggaran Jabar tahun ini? Rp31 triliun. Tapi, jangan dikira semuanya bisa dipakai."

"Kami harus bayar dulu utang PEN, BPJS, operasional Kertajati, sampai Masjid Al Jabbar," jelas Dedi, Rabu (9/7/2025), dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Dedi Mulyadi Dikritik Tito Karnavian dan Ono Surono gegara APBD Jabar, Gubernur Beri Penjelasan

Berikut di antaranya rincian utang Pemprov Jabar yang dimaksud Dedi:

• Utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN): Rp600 miliar;
• Tunggakan BPJS: Rp334 miliar;
• Biaya operasional Bandara Kertajati: Rp60 miliar;
• Operasional Masjid Al Jabbar: Rp40 miliar;
• Tunggakan ijazah siswa: Rp1,2 triliun, dibayarkan melalui dana Bantuan Pendidikan
• Menengah Universal (BPMU).

Dedi melanjutkan, meski kebutuhan Pemprov Jabar termasuk banyak, pihaknya terus berupaya mengelola anggaran secara ketat agar dampak pembangunan bisa dirasakan oleh publik.

"Uangnya terbatas, tapi kebutuhan rakyat tetap harus dilayani."

"Jalan harus bagus, bencana harus ditangani, anak sekolah harus bisa lanjut, santri tetap dapat beasiswa. Itu komitmen saya," ujar dia.

Dedi mengakui situasi ini tidak mudah. Namun ia menjamin tak akan lari dari tanggung jawab. Pengetatan belanja dilakukan, tapi tidak dengan mengorbankan hak rakyat.

"Mohon doa dari masyarakat. Kami akan terus bekerja meski dengan napas fiskal yang pendek," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Dedi Mulyadi Disentil Mendagri Tito gara-gara Kalah dari Sri Sultan HB X, KDM Jelaskan Begini

(Tribunnews.com/Endra/Pravitri Retno W, TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)