Jawaban Dedi Mulyadi soal Penambahan Kuota Siswa: Daripada Siswa Tidak Sekolah

Untuk mendukung rencana ini, Dedi pun meminta SMA dan SMK negeri untuk mau menampung siswa yang mendaftar demi mencegah putus sekolah.

“Sekolah negeri yang dimaksud adalah SMA dan SMK Negeri yang merupakan kewenangan Pemprov Jabar, semoga kebijakan ini bisa mencegah masyarakat Jabar untuk tidak putus sekolah,” katanya.

Keluhan SMA Swasta

Kebijakan ini dinilai merugikan sekolah swasta di Jawa Barat.

Jenal Mustofa selaku Kepala SMA Bhakti Putra Indonesia yang berada di Kampung Cicariu, Desa Cikarang, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut langsung merespons saat mendengar adanya rencana dari Pemprov Jabar tersebut.

"'Kami semua menjerit," ujarnya, dikutip dari TribunJabar.id.

Ia menuturkan, aturan tersebut memberatkan bagi sekolah swasta.

"Buat kami aturan ini memberatkan. Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) di Garut pun dapat keluhan yang sama semuanya menjerit," ujar Jenal, Rabu (2/7/2025).

Jenal mengatakan bahwa aturan tersebut memperkecil masuknya siswa baru ke sekolah swasta karena kuota untuk sekolah negeri ditambah.

Bahkan, di tahun 2025 ini, sekolahnya baru menerima 13 calon siswa baru.

Jika aturan ini resmi dijalankan, maka kondisi tersebut akan makin parah.

Baca juga: Nasib SMA di Kota Bandung, Baru Dapat Belasan Siswa di SPMB 2025 Imbas Kebijakan Pemprov Jabar

"Jelas ini membunuh kami, membunuh secara perlahan. Soal ini kami juga tengah aktif membahasnya di FKSS," kata Jenal.

Ia juga menyinggung Program Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS) di wilayah pelosok yang tak begitu berpengaruh lantaran tidak semua anak memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan.

Padahal, niat awal sekolah yang dipimpin Jenal didirikan di selatan Garut ini didasari untuk membantu anak yang ingin melanjutkan pendidikan.

"Biasanya kan kalo tidak masuk ke negeri, pilihan mereka ya ke swasta, itu dipilih karena mereka ingin sekali bersekolah," ucapnya.

Ia pun berharap kepada para pemangku kebijakan untuk tidak pilih kasih antara sekolah negeri dan swasta.