Respons Bobby Nasution dan Muzakir Manaf soal 4 Pulau Aceh Masuk Wilayah Sumut

TRIBUNNEWS.COM - Keputusan Kementerian Dalam Negeri mengalihkan hak pengelolaan administratif empat pulau di pesisir barat Sumatera dari Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) ke Pemerintah Sumatera Utara (Sumut) menuai kontroversi.

Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek (Kecil), dan Pulau Mangkir Gadang (Besar).

Lantas seperti apa tanggapan dari Gubernur Sumut Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait hal ini? Berikut pernyataan mereka.

Bobby Nasution

Diwartakan Tribun-Medan.com, Bobby Nasution membantah soal pemindahan pulau ini sebagai bentuk hadiah dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). 

Ia menyebut, jika itu hadiah untuk Jokowi, seharusnya dikirim ke tempat tinggal Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, bukan ke Sumut.

Selain itu, kata Bobby Nasution, proses perpindahan empat pulau ini melewati waktu yang cukup panjang. 

"Waduh gimana cara hadiahnya. Gini loh ya ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya, berapa lama ya," jelasnya setelah menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Sumut, Kamis (12/6/2025).

Bobby pun mempertanyakan, apakah bentuk pulau itu bisa dipindahkan atau dijadikan hadiah.

"Sesama di Sumut aja, memang sudah sangat panjang, emang hadiah itu apa sih, memang untuk pulau bisa dipindahin, kalau hadiah buat Pak Jokowi, kenapa hadiahin gak ke Solo aja," ucapnya.

Ia berujar, perpindahan empat pulau itu bukanlah hadiah untuk Jokowi atau dirinya, melainkan untuk Bupati Tapanuli Tengah.

Pasalnya, pulau itu berada di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut.

Baca juga: Bobby Bantah 4 Pulau Aceh Masuk Wilayah Sumut Adalah Hadiah Mendagri untuk Jokowi

"Tapi kata Pak Bupati (Tapteng) karena (empat pulau itu berada) di (Kabupaten Tapteng) ini ingat juga, karena ada yang komentar, bilang kita ambil, itu jatuhnya tetap Kabupaten Tapteng loh. Hadiahnya bukan ke Bobby hadiahnya ke Masinton, itu barang kalau ngomongin hadiah," jelasnya.

Oleh karena itu, Bobby meminta supaya jangan ada yang mengatakan jika perpindahan empat pulau itu hadiah untuk Jokowi.

"Karena yang ngeluarin barang itu (empat pulau) segala barang izin segala macam siapa awalnya? Bupati? Jadi jangan ngomong seperti itu (hadiah untuk Jokowi)," ucapnya.

Suami Kahiyang Ayu itu juga menegaskan, jika keempat pulau itu mau ditarik kembali ke Aceh, ia pun tak masalah.

"Kalau mau tarik, tarik. Enggak ada masalah. Untuk masalah kepemilikan, ayok bahas bersama dengan menteri karena kalau bahas di sini maupun di Aceh tidak akan selesai itu," jelasnya.

Kemudian, Bobby juga mengaku tak mengetahui adanya potensi alam minyak dan gas (migas) di empat pulau Provinsi Aceh yang akan dipindahkan ke Sumut.

Menurut Bobby, ia juga tak memegang data apa pun mengenai temuan migas di empat pulau itu.

Meski begitu, dirinya menyebut, potensi alam apa pun itu pasti ada jika dilihat secara geografis.

"Ya potensi apa pun pasti ada ya karena secara geografisnya. Namun untuk yang lain tentunya harus pasti ada data yang menunjang. Apakah katanya ada minyak dan gas. Kalau data itu saya enggak pegang," jelasnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Sumut, Kamis.

Menurut Bobby, jika dilihat secara geografis, potensi pariwisata cukup ada dan bagus,

"Kita lihat kalau potensi pariwisata pasti bagus ya secara geografisnya. Tapi kalau potensi migas, kami juga di dinas terkait dengan itu kami juga gak pegang. Jadi kalau dibilang potensi dilihat,  saya gak pegang data saya gak berani sampaikan," jelasnya.

Namun, jika ada potensi migas, Bobby menegaskan bahwa dirinya dengan senang hati untuk mengelola bersama Provinsi Aceh

"Tapi kalau memang ada potensi ayo sama-sama, kalau tetap dijadikan tetap milik Sumut," jelasnya.

Saat disinggung apakah empat pulau itu menjadi milik bersama, Bobby pun menjawab tak tahu.

"Gak tahu saya," jelasnya. 

Jika empat pulau itu menjadi milik Sumut, Bobby juga terbuka lebar adanya kerjasama dengan Provinsi Aceh.

"Ya silakan saja. Yang pasti kita ke sana bukan mau ajak kerja sama pertama. Kerja sama itu kita lakukan kalau tetap jadi milik Sumut, kalau milik Sumut, pengelolaan Sumut ya jadi opsi kami mau ngajak kerja sama siapa pun, kalau kelola ya silakan kalau kepemilikan jangan bahas di sini,"ucapnya.

Menantu Jokowi ini juga meminta agar pembahasan kepemilikan tidak dibahas, baik di Sumut maupun di Aceh 

"Makanya saya datang ke sana (Aceh untuk bahas kerja sama). Kalau mau ngomongin kepemilikan ayo kita datang ke Jakarta sama-sama, kita bahas di sana. Ini kan masalah kepemilikan, kalau mau selesaikan ya sampaikan ayo bahas. Jangan bahas di sini, gak selesai itu barang. Kita bahas di Jakarta ayo kalau pun kita belum diundang kan inisiatif kan boleh," ungkapnya.

Menurutnya, Mendagri sangat terbuka menerima siapa pun untuk berdiskusi terkait empat pulau tersebut.

"Mendagri saya rasa dengan sangat terbuka menerima siapa pun gubernur yang akan diskusi dengan beliau. Kalau mau bahas ayo kita bahas sama-sama. Biar Mendagri yang memutuskan, jangan kita bahas sama yang gak memutuskan. Mau kita bahas di Sumut bahas di Aceh gak akan beres ini barang," jelasnya.

Muzakir Manaf

Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menggelar pertemuan khusus dengan Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI, DPR Aceh, dan rektor untuk membahas polemik pemindahan empat pulau milik Aceh yang kini menjadi bagian wilayah Sumut.

Pertemuan tersebut berlangsung di ruang restoran Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025) malam.

Muzakir Manaf berujar, hasil pertemuan silaturahmi dengan Forbes DPR/DPD RI memperlihatkan bahwa pihaknya sepakat untuk memperjuangkan keempat pulau itu kembali menjadi milik Aceh.

"Itu hak kami, kewajiban kami, wajib kami pertahankan. Pulau itu adalah milik kami, milik Pemerintah Aceh. Mereka-mereka tetap (harus) mengembalikan pulau ini kepada Aceh," tuturnya kepada awak media setelah rapat, sebagaimana dikutip dari Kompas.com.

Muzakir Manaf menyebut, pihaknya bakal melakukan pertemuan dengan Kemendagri yang rencananya dilakukan pada 18 Juni mendatang.

"Langkah kami pertama pendekatan secara kekeluargaan dan juga administrasi dan politik. Ya ke Kemendagri, Pemerintah Pusat," ujarnya.

Mualem berujar, dalam pertemuan itu, nantinya ada beberapa poin keberatan yang akan disampaikan kepada Kemendagri,

Akan tetapi, dirinya tidak menjelaskan secara perinci poin-poin tersebut. 

"Poinnya itu kan hak kami, bukti dan data hak kami, kemudian secara historis itu hak kami, apalagi? Secara penduduk hak kami, secara geografis juga hak kami, saya rasa seperti itu, itu saja yang kami pertahankan," ungkapnya. 

Selain itu, Mualem juga menolak ajakan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, tentang pengelolaan bersama keempat pulau tersebut. 

"Tidak kami bahas itu, macam mana kami duduk bersama, itu kan hak kami. Kepunyaan kami, milik kami. Wajib kami pertahankan," tuturnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Bantah Pemindahan 4 Pulau Aceh ke Sumut Hadiah dari Tito untuk Jokowi, Bobby: Gak ke Solo Saja?

(Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Medan.com/Anisa Rahmadani)