Tambang Nikel di Raja Ampat
Demi Alam yang Tersakiti, 900 Pekerja Tambang Raja Ampat Harus Merelakan Pekerjaan
900 pekerja PT Gag Nikel dirumahkan usai tambang distop demi lingkungan Raja Ampat. Harapan warga dan aktivis berbenturan keras.
Editor:
Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, PAPUA - Sebanyak 900 pekerja PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kehilangan mata pencaharian setelah tambang nikel dihentikan sementara oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Kamis (5/6/2025).
Penghentian ini dilakukan karena desakan publik dan kekhawatiran atas kerusakan alam di kawasan wisata eksotis tersebut.
Langkah itu memunculkan harapan perlindungan lingkungan, namun juga menyisakan luka ekonomi yang dalam bagi masyarakat lokal yang bergantung hidup dari tambang.
Bagaimana mereka bertahan saat harapan kerja pupus demi menyelamatkan alam yang kian merintih?
Baca juga: Gag Nikel Kantongi 13.000 Hektare Izin Kontrak Karya Nikel di Raja Ampat, 260 Ha Sudah Dibuka
Keputusan penghentian sementara aktivitas pertambangan di PT Gag Nikel oleh Kementerian ESDM mengguncang sendi kehidupan 900 pekerja tambang.
Mereka kini terpaksa menganggur, kehilangan nafkah, dan menghadapi ketidakpastian di tengah dilema antara kelestarian alam dan kebutuhan ekonomi.
“Kami hentikan aktivitas tambang untuk sementara waktu karena mengikuti arahan dari Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Ahmad Hasan, Pegawai Quality Control PT Gag Nikel, di Pulau Gag, Raja Ampat, Kamis (5/6/2025).
Penghentian ini menyasar lokasi Front Qatar—salah satu wilayah operasional utama tambang nikel PT Gag Nikel.
Meskipun aktivitas tambang terhenti, Ahmad menyatakan pemantauan rutin tetap dilakukan guna menjaga kondisi area tambang.
Namun di balik keputusan itu, muncul gelombang keresahan dari warga Kampung Gag. Waju Husein, perwakilan masyarakat kampung, menyuarakan kesedihan mereka.
“Kami sangat bersyukur dengan adanya PT Gag Nikel karena membuka lapangan pekerjaan dan memberikan penghasilan tetap bagi warga di sini,” ujarnya.
“Tapi sekarang, masyarakat kehilangan mata pencaharian utama. Kami berharap pemerintah pusat segera membuka kembali aktivitas tambang, agar kami bisa kembali bekerja dan mencukupi kebutuhan hidup,” tambahnya dengan nada cemas.

Baca juga: DPR: Sikap Bahlil Hentikan Tambang PT Gag Buktikan Komitmen Pemerintah Jaga Raja Ampat
Sementara itu, dari Jayapura hingga Manuran, gelombang protes terus bergulir. Mahasiswa dan aktivis lingkungan mengecam keberadaan tambang yang dianggap merusak pulau-pulau kecil dan ekosistem laut Raja Ampat.
“Menurut saya itu hanya pencitraan. Kenapa Gubernur dan Menteri tidak mengunjungi pulau-pulau yang telah dirusak?” kritik tajam Jansen Previdea Kareth dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Papua Peduli Demokrasi.
Jansen membeberkan bahwa lebih dari 500 hektare hutan telah dibabat. Ia juga menuding video penyambutan Menteri ESDM di Pulau Gag hanyalah “rekayasa” untuk menciptakan kesan dukungan terhadap tambang.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.